Tim Redaksi Diskusi Pajak

Tim Redaksi Diskusi Pajak

Balikpapan
Redaksi Diskusi Pajak berfokus menyajikan informasi perpajakan yang relevan, terbaru, dan dapat dipercaya. Kami mengumpulkan sumber dari publikasi resmi serta referensi publik di internet, untuk kemudian disajikan ulang secara ringkas bagi komunitas.
Tanya-Jawab

Penjualan Hasil Produksi Perusahaan KEK ke Luar KEK

Tanya: Perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ingin menjual hasil produksinya ke luar KEK. Untuk PPN yang sebelumnya dibebaskan saat pembelian, apakah wajib dilunasi? Dan untuk dasar aturannya dari mana? Jawab: Jika perusahaan di KEK menjual hasil produksinya ke luar KEK, maka penyerahan tersebut akan dikenai PPN dan/atau PPnBM
Pajak Sewa Lapak di Mall Milik Pemerintah Daerah
Tanya-Jawab

Pajak Sewa Lapak di Mall Milik Pemerintah Daerah

Pertanyaan: Bagaimana perlakuan pajaknya jika menyewa lapak di dalam mall milik pemerintah daerah? Apakah sebagai penyewa lapak di mall pemerintah daerah tidak dikenakan PPh Final atas sewa? Mohon dasar hukumnya. Penjelasan: Ini adalah pertanyaan menarik yang menyangkut PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan, dengan
#2 Rangkuman perpajakan
Artikels

#2 Rangkuman perpajakan

* PPh & PPN Pemeliharaan Gedung (Bendahara): PPh 23 bisa terutang (jika bukan jasa konstruksi). PPN dipungut instansi pemerintah, kecuali ada pengecualian. Cek PMK 141/2015 & PMK 59/2022! * Faktur Pajak Mendahului Pembayaran: FP harus dibuat saat penyerahan/pembayaran, mana yang duluan. Jika FP terbit duluan, harus dibatalkan dan buat
Pelaporan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Lainnya

Pelaporan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Lainnya

Pertanyaan terkait kewajiban pelaporan penghitungan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang bernilai nihil, khususnya untuk kategori “Wajib Pajak Lainnya”. Agar tidak terjadi kekeliruan, penting memahami definisi kategori ini serta dasar hukum dan mekanisme pelaporannya. Dasar Hukum dan Kewajiban Pelaporan Berdasarkan Pasal 233 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun