Tim Redaksi Diskusi Pajak

Balikpapan

Redaksi Diskusi Pajak berfokus menyajikan informasi perpajakan yang relevan, terbaru, dan dapat dipercaya. Kami mengumpulkan sumber dari publikasi resmi serta referensi publik di internet, untuk kemudian disajikan ulang secara ringkas bagi komunitas.

Writing

Jenis-jenis SPT Masa PPN yang diatur dalam konteks administrasi perpajakan yang baru

Kerangka PER-11/PJ/2025 dan peraturan terkait (PMK 81 Tahun 2024), mengidentifikasi beberapa jenis SPT Masa PPN, yang disesuaikan dengan kategori Wajib Pajak atau skema pengkreditan Pajak Masukan (PM) yang mereka gunakan. Berikut adalah jenis-jenis SPT Masa PPN yang diatur dalam konteks administrasi perpajakan yang baru: #1 Surat Pemberitahuan Masa

Penentuan SPDN dan SPLN

DASAR HUKUM 1. Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) (berlaku sejak 31 Maret 2023 - Perubahan Keempat atas UU PPh - Cipta Kerja)tang perubahan keempat atas UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan 2. PER-43/PJ/2011 (berlaku sejak 28 Desember 2011) tentang penentuan Subjek

Blog

Sharing File Probis Pengelolaan SPT.pdf

Dokumen ini menjelaskan Proses Bisnis Pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam rangka Reformasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang dikenal dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Ruang Lingkup Serangkaian kegiatan administrasi perpajakan dalam konteks penerimaan dan pengelolaan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak (WP), meliputi: * Persiapan SPT * Penyampaian SPT * Pengolahan

Course

Surat Kuasa Khusus

Dasar Hukum Surat Kuasa Khusus Pajak: UU 28/2007, PP 74/2011, dan PMK-229/2014 PEMBARUAN PENTING (2025): Artikel ini mengacu pada PMK-229/PMK.03/2014 dan SE-02/PJ/2017. Namun, peraturan mengenai kuasa wajib pajak telah diperbarui dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Course

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak.

Dasar Hukum SP2DK Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban (Catatan: PP 74/2011 telah digantikan oleh PP 50/2022 sejak tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan)Perpajakan. Surat Edaran Pengawasan

Course

Aspek Pajak Royalti Setelah 2023

Definisi Penjelasan Pasal 4(1) Huruf H UU 36 Tahun 2008 * Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas: * Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau

Blog

Kesalahan Flag sebagai pemungut Bea Meterai menyebabkan Surat Teguran 28 November 2025

Beberapa Wajib Pajak menerima Surat Teguran otomatis secara sistem coretax terkait belum disampaikannya SPT Masa Bea Meterai untuk masa pajak Oktober 2025, padahal bukan Pemungut Bea Meterai. Hal ini dimungkinkan terjadi pada Wajib Pajak pengguna materai teraan dikarenakan terjadi kesalahan flag sebagai Pemungut Bea Meterai. Apabila Wajib Pajak bukan termasuk

About