Less Summer - Diskusi Pajak (Page 10)

Pajak Penghasilan atas Bagi Hasil dari Pinjaman

Pertanyaan: PT A memberikan pinjaman kepada Tuan B. Pada akhirnya, PT A mendapat bagi hasil dari pekerjaan tersebut. Atas bagi hasil ini, apakah dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%? Bagaimana PT A melaporkan PPh 23 tersebut, mengingat Tuan B sebagai orang pribadi tidak memiliki kewajiban memotong PPh 23? Jawaban: Berdasarkan

Tanya-Jawab

Kode Objek Pajak Sewa Alat

Pertanyaan: Berapa kode objek pajak untuk "Rental alat analisa gas buang engine"? Jawaban: Kode objek pajak untuk "Rental alat analisa gas buang engine" adalah 24-100-02. Kode ini digunakan untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang tidak

Tanya-Jawab

PPh Pasal 25 salah tahun

Tanya: Jika saya membayar PPh Pasal 25 dengan salah tahun, apakah bisa mengajukan Pemindahbukuan (Pbk)? Jawab: Tidak, jika terjadi kesalahan tahun pada pembayaran PPh Pasal 25, Anda tidak bisa mengajukan Pemindahbukuan (Pbk). Sesuai dengan Pasal 109 ayat (3) PMK Nomor 81 Tahun 2024, terdapat jenis-jenis pembayaran yang tidak dapat diajukan

Tanya-Jawab

Bukti Potong PPh 21 Upah Harian yang dibayar Mingguan

Pertanyaan: Jika ada pembayaran upah harian tetapi dibayarkan secara mingguan (misalnya upah 7 hari kerja dibayar 1 kali), apakah bukti potong PPh 21 yang dibuat ada 7 atau hanya 1? Jawaban: Berdasarkan ketentuan terbaru, pembuatan bukti potong PPh 21 untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, atau borongan

Tanya-Jawab

Hubungan Istimewa Suami-Istri

Pertanyaan: Apakah suami dan istri termasuk hubungan istimewa dalam Pasal 18 UU PPh? Misalnya, suami bekerja sebagai direktur di PT A dan istri sebagai direktur di PT B. Apakah jika PT A dan PT B bertransaksi, transaksi tersebut termasuk dalam hubungan istimewa? Jawaban: Suami dan istri termasuk dalam kategori hubungan

Tanya-Jawab

Faktur Pajak untuk Pembeli dari Luar Negeri

Pertanyaan: Kantor saya menjual barang kepada perusahaan di Hong Kong untuk proyek yang berlokasi di Jakarta. Penyerahan barang dilakukan di Jakarta, tetapi pembayaran berasal dari Hong Kong. Bagaimana cara membuat Faktur Pajaknya? Apakah diperlukan NPWP pembeli? Jawaban: Anda harus menerbitkan Faktur Pajak untuk transaksi ini. Meskipun pembayarannya dari perusahaan luar

Tanya-Jawab

Faktur Pajak untuk Transaksi dengan BUMN

Pertanyaan: Saya melakukan transaksi dengan BUMN. Apakah transaksi ini harus dipungut PPN oleh BUMN tersebut? Dan bagaimana cara menerbitkan faktur pajaknya? Jawaban: Jika Anda melakukan transaksi dengan pemungut PPN seperti BUMN, PPN atas transaksi tersebut harus dipungut oleh BUMN. Pengecualian pemungutan PPN oleh BUMN ini berlaku jika transaksi Anda tidak

Tanya-Jawab

Pembayaran Pajak Dividen di Coretax

Pertanyaan: Bagaimana aturan pembayaran pajak atas pembagian dividen yang dilakukan pada tahun 2025? Apakah pembayarannya dilakukan melalui Coretax? Jawaban: Pembayaran pajak atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (OP DN) dan terutang sejak Masa Pajak Januari 2025 wajib dilakukan melalui Coretax. 💡tidak ada pemotongan pph oleh

Tanya-Jawab

Pengisian Kode Barang/Jasa 00000 di Coretax

Pertanyaan: Saat pengisian Faktur Pajak di Coretax, apakah benar sudah tidak boleh memakai Kode Barang/Jasa 00000? Apakah ada aturan terkini terkait pengisiannya? Jawaban: Pengisian kode barang/jasa pada Faktur Pajak di Coretax tidak bersifat wajib mutlak. Mengosongkan kolom kode barang/jasa atau mengisinya dengan "000000" masih diperbolehkan.

Tanya-Jawab

Status Bukti Potong di Menu Dokumen Saya

Pertanyaan: Apakah bukti potong dari lawan transaksi yang muncul di menu dokumen saya adalah bukti potong yang sudah dilaporkan di SPT, atau baru diterbitkan? Jawaban: Bukti potong yang muncul di menu dokumen Anda merupakan bukti potong yang telah diterbitkan dan tervalidasi oleh sistem. Meskipun sudah muncul di akun Anda, bukti

Tanya-Jawab

Korea di Coretax

Untuk pemilihan negara Korea Selatan, pilih salah satu saja, “Korea, Republik” atau “KOREA (STH), REPUBLIC”. Untuk tambahan informasi, pilihan Korea Utara disebutkan sebagai “Republik Rakyat Demokratik Korea”.

Post

Penjelasan Skema Delta SPT

Pembetulan SPT di coretax pada umumnya menggunakan skema delta SPT, termasuk SPT Masa PPN, yaitu mencatat selisih antara nilai KB/LB pada SPT normal dengan nilai KB/LB yang seharusnya pada SPT pembetulan. Status kurang bayar disebabkan karena perhitungan delta tersebut. Skema ini berlaku mulai Masa Pajak Januari 2025. Untuk

Tanya-Jawab

PPN Atas Pemberian Hadiah Barang ke Pelanggan

Pertanyaan: Bagaimana perlakuan PPN atas pemberian hadiah berupa barang (bukan barang hasil produksi) kepada pelanggan secara gratis? Jawaban: Pemberian hadiah barang secara gratis kepada pelanggan termasuk dalam kategori pemberian cuma-cuma. Berdasarkan penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN, pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, baik itu

Tanya-Jawab

Pengajuan SKTD di Coretax dan DJP Online

Pertanyaan: Kenapa menu e-SKTD (Surat Keterangan Tidak Dipungut) di Coretax sudah ada tapi tidak bisa diakses? Bisakah dibantu tahapan pengisiannya dan apakah ada petunjuk pengisiannya? Jawaban: Saat ini, pengajuan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) untuk Tahun 2025 masih dilakukan melalui DJP Online, bukan Coretax. Meski menunya sudah ada di Coretax,

Tanya-Jawab

WNI di Luar Negeri yang Menjual Properti di Indonesia

Pertanyaan: Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) tinggal dan memperoleh penghasilan di Singapura selama lebih dari 183 hari. WNI tersebut pernah memiliki NPWP namun tidak pernah lapor SPT dan belum mendaftar akun Coretax. Tiga tahun lalu, dia membeli apartemen di Jakarta yang belum balik nama dan berencana menjualnya tahun ini. Bagaimana

Tanya-Jawab

Perhitungan PPh 21 Karyawan Tidak Tetap dengan Gaji Bulanan

Pertanyaan: Untuk bukti potong PPh 21 karyawan tidak tetap (PKWT), apakah perhitungannya di akhir tahun tetap menggunakan tarif TER? Jawaban: Perlu dipastikan terlebih dahulu apakah karyawan tidak tetap (PKWT) tersebut menerima penghasilan secara teratur. Jika iya, maka karyawan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pegawai tetap. Berdasarkan Pasal 1 PMK-168/2023, pengertian

Tanya-Jawab

Pinjaman Tanpa Bunga dari Selain Pemegang Saham

Pertanyaan: Apakah pinjaman kepada pihak selain pemegang saham bisa tanpa bunga? Jawaban: Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2010, pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham kepada Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperbolehkan jika memenuhi ketentuan berikut: * Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri, bukan

Tanya-Jawab

Perlakuan Pajak atas Pembelian Software/Aplikasi dari Luar Negeri

Pertanyaan: Jika kami berlangganan aplikasi/software dari luar negeri, di mana pihak lawan transaksi hanya mengirimkan faktur tanpa rincian pajak, pajak apa saja yang harus kami tanggung? Apakah kami harus menyetorkan PPN Jasa Luar Negeri (JLN)? Apakah pembelian lisensi software termasuk pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP)? Jawaban: Atas pembelian software

Tanya-Jawab

Restitusi PPN di Coretax

Pertanyaan: Saya ingin restitusi PPN, tapi kenapa saya tidak bisa memilih opsi pengembalian PPN? Lalu, bagaimana alur restitusi PPN di Coretax? Jika tidak bisa di Coretax, apakah saya bisa mengajukan langsung ke KPP, dan bagaimana prosedurnya? Jawaban: Secara umum, pilihan yang aktif ketika status SPT PPN-nya LB adalah dikompensasikan. Untuk

Tanya-Jawab

Mengkreditkan Pajak Masukan Sebelum Dikukuhkan sebagai PKP

Pertanyaan: Saya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada bulan Juli. Apakah Pajak Masukan (PM) bulan Juni bisa dikreditkan? Omset Januari hingga Juni di bawah Rp4,8 Miliar. Jawaban: Secara umum, ketentuan pengkreditan pajak masukan sebelum dikukuhkan sebagai PKP diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024. Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan

Tanya-Jawab

Persyaratan Pengajuan PKP di Coretax

Pertanyaan: Apakah syarat mengajukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Coretax masih sama dengan syarat sebelumnya, yaitu harus mengisi formulir dan lain-lain? Jawaban: Persyaratan dan dokumen pendukung terkait permohonan pengukuhan PKP melalui Portal Wajib Pajak dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) PER-7 Tahun 2025 sebagaimana terlampir Untuk prosesnya,

Tanya-Jawab

Deposit SPT Terkunci di Coretax

Kasus Temporer Pertanyaan: Saya sudah menyetor dalam satu deposit untuk membayar pelaporan SPT Masa PPh 21, Unifikasi, dan SPT Masa PPN. Namun, saat melanjutkan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi setelah melapor SPT Masa PPh 21, pilihan pemindahbukuan deposit tidak muncul dan hanya ada opsi untuk membuat Kode Billing. Padahal, saldo

Tanya-Jawab

Pencantuman Keterangan di Faktur Pajak Jasa Sewa Alat

Pertanyaan: Saya menyerahkan jasa sewa alat. Apakah saya harus mencantumkan keterangan "Sewa Per Jam" pada Faktur Pajak di kolom keterangan? Jawaban: Ya, jika diketahui jumlah unit atau satuan tertentu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menambahkan keterangan mengenai jumlah unit atau satuan tersebut pada Faktur Pajak. Hal ini diatur

Tanya-Jawab

Faktur Pajak Penjualan Minyak Goreng dan Margarin

Pertanyaan: Apakah penjualan minyak goreng kelapa sawit dan margarin berlaku DPP 11/12? Kode faktur pajaknya berapa? Jika penjualan kedua item tersebut ke PKP di Kota Batam, kodenya berapa? Jawaban: Penjualan Normal Penjualan Barang Kena Pajak (BKP) yang tidak termasuk barang mewah, seperti minyak goreng kelapa sawit dan margarin, menggunakan

Tanya-Jawab

Perlakuan Pajak Donasi (CSR) untuk Yayasan Sosial

Pertanyaan: Suatu instansi ingin berdonasi ke yayasan sosial, tetapi tidak bisa menggunakan istilah "donasi". Mereka harus menamainya "CSR" (Corporate Social Responsibility) dan menerbitkan bukti potong PPh 23. Apakah ini sudah benar? Jawaban: Perlu dipastikan terlebih dahulu apakah dana CSR tersebut termasuk sumbangan, bantuan, atau bentuk lain