Less Summer

Less Summer

Balikpapan
Kreator DiskusiPajak.com | Bikin catatan & pembahasan pajak mingguan
Tanya-Jawab

Kewajiban Bukti Potong 1721 A1 untuk Pegawai Tidak Tetap

❓ Pertanyaan: Apakah penerbitan Bukti Pemotongan Pajak Formulir 1721 A1 (Bukti Potong A1) diwajibkan bagi pegawai tidak tetap? ✅ Jawaban: Bukti Potong A1 tidak perlu dibuat untuk pegawai tidak tetap. Jika pegawai tidak tetap menerima penghasilan pada bulan Desember, silakan gunakan Bukti Potong formulir 1721-VI yang tersedia pada menu Bukti Pemotongan Selain
Tanya-Jawab

Pembetulan Bukti Potong PPh 21, NPWP Sementara ke NIK/Valid

❓ Pertanyaan: Bagaimana prosedur koreksi Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak (Januari–Maret 2025) yang semula menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sementara, dan kini ingin diganti menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau NPWP yang valid? ✅ Jawaban Apabila Anda bermaksud melakukan pembetulan Bukti Potong PPh Pasal 21 yang semula
Tanya-Jawab

Pekerja Seni & PPh 21/26: Kewajiban Potong Pajak Manajer

❓ Pertanyaan: Apakah seorang pekerja seni perorangan yang mempekerjakan manajer berkewajiban untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan manajer yang dibayarkannya? ✅ Jawaban: Ya, pekerja seni tersebut berkewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21/26. Kewajiban ini didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, dengan penjelasan
Artikels

Prosedur formal untuk mengajukan aktivasi NIK/pendaftaran WP Orang Pribadi

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-7/PJ/2025): I. Pilihan Pendaftaran dan Aktivasi NIK WP Orang Pribadi yang merupakan Penduduk (memiliki NIK) harus menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Warisan Belum Terbagi. Dalam formulir ini, terdapat dua pilihan utama yang menentukan apakah NIK Anda langsung berfungsi sebagai NPWP
Tanya-Jawab

Identitas Bukti Potong PPh 21 Uang Pesangon Karyawan Wafat

❓ Pertanyaan: Apabila karyawan meninggal dunia dan perusahaan wajib membayarkan uang pesangon, identitas siapa yang seharusnya digunakan dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 atas uang pesangon tersebut? Apakah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) karyawan yang meninggal atau ahli waris yang menerima pembayaran? ✅ Jawaban: Pemotongan Pajak
Tanya-Jawab

Kredit PPh 22 Impor Belum Diperhitungkan: Solusi Pasca-SKPKB PPh Badan

❓ Pertanyaan: Telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan. Namun, terdapat kredit pajak berupa PPh Pasal 22 Impor (berdasarkan Surat Setoran Pajak dan Pemberitahuan Impor Barang) yang belum diperhitungkan karena tidak dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Apakah PPh Pasal 22 tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian atas

Saya membantu wajib pajak memahami situasi pajaknya dengan penjelasan yang apa adanya dan sesuai aturan.

Sebagian besar diskusi yang saya tangani datang dari pabrikan sawit dari hulu ke hilir, jasa pertambangan, jasa transportasi yang menerima surat dari DJP dan masih ragu harus melangkah ke mana. Kondisi seperti ini sangat wajar, dan biasanya memang perlu dibicarakan dulu sebelum mengambil keputusan.

Dalam setiap diskusi, saya terbiasa membaca aturan secara utuh dan mengaitkannya dengan kondisi nyata yang dihadapi. Fokusnya bukan sekadar mencari “jawaban yang benar”, tetapi membantu menentukan langkah yang paling masuk akal untuk situasi masing-masing orang, beserta risikonya.

Topik yang paling sering saya tangani meliputi Aspek Perpajakan sebuah transaksi, klarifikasi SP2DK, Analisa Laporan Keuangan untuk kepentingan Perpajakan, serta Penyelesaiaan masalah Pemeriksaan atau Pasca Pemeriksaan Pajak.

Jika Anda perlu mendiskusikan kondisi pajak Anda sebelum melangkah lebih jauh, Anda dapat menghubungi saya melalui DiskusiPajak.

Lokasi

Layanan Pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Kota Balikpapan

Konsultasi layanan pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) kota Balikpapan membantu wajib pajak memenuhi syarat administratif untuk tender, perizinan, fasilitas pajak, hingga pengurusan izin usaha hanya melalui Coretax, tanpa harus datang ke KPP. SKF kini diterbitkan digital lewat menu Layanan Wajib Pajak di Coretax, ditandatangani dengan Kode Otorisasi DJP atau sertifikat

Layanan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif

Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Nonaktif dapat diaktifkan kembali oleh Kepala KPP, baik berdasarkan permohonan WP sendiri maupun secara jabatan. Kriteria Pengaktifan Kembali (Jabatan/Permohonan): Pengaktifan kembali dilakukan jika ditemukan data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah: 1. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan (kecuali untuk

Layanan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif (Nonaktif WP) Kota Balikpapan 2026

Wajib Pajak Nonaktif adalah status yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) yang secara formal masih terdaftar di administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, dan NPWP-nya belum dilakukan penghapusan. Penetapan status Nonaktif WP ini dapat dilakukan berdasarkan permohonan yang

Layanan Pendaftaran NPWP Kota Balikpapan 2026

Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses ini melibatkan pengisian formulir pendaftaran dan penyampaian dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 ##1. – Saluran Pendaftaran Wajib Pajak (WP), seperti WP Orang Pribadi Penduduk, WP Orang Pribadi Bukan Penduduk,