Less Summer - Diskusi Pajak (Page 3)

Prosedur Pembayaran STP dan Pembuatan Kode Billing Coretax

Toko Online Belum PKP Bisakah Menerbitkan Faktur Pajak?

PPh 21 Pesangon Terutang & Nama Ahli Waris pada Bukti Potong

❓ Pertanyaan: Kapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas uang pesangon terutang, dan bagaimana penulisan nama penerima pada bukti potong jika penerima tersebut adalah ahli waris? ✅ Jawaban: Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010, penghasilan berupa Uang Pesangon dianggap dibayarkan sekaligus apabila sebagian atau seluruh

Tanya-Jawab

PPh Final Sewa Bangunan - Potong Biaya Listrik

❓ Pertanyaan: Apakah transaksi penggantian biaya listrik yang menggunakan Faktur PPN Dibebaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tetap wajib dibuatkan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2)? ✅ Jawaban: Perlu dikonfirmasi apakah penggantian biaya listrik yang dimaksud berkaitan dengan transaksi sewa tanah dan/atau bangunan. Apabila konteksnya

Tanya-Jawab

PPN Sponsorship Asing: Dampak bagi PKP Penyelenggara Acara

❓ Pertanyaan: Apabila terdapat penerimaan dana sponsorship dari luar negeri untuk kegiatan acara di Indonesia, pajak apa saja yang dikenakan, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mengingat penerima sponsor menerbitkan faktur dan telah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP)? ✅ Jawaban: Sepanjang atas pembayaran sponsorship dari luar negeri tersebut terdapat penyerahan Barang Kena

Tanya-Jawab

Konsekuensi PPBJ Tidak Terbit: Kode Faktur Pajak PPN

❓ Pertanyaan: Jika pembeli tidak bersedia menerbitkan Pemberitahuan Perolehan/Pengeluaran BKP dan/atau JKP (PPBJ), kode faktur pajak apakah yang harus digunakan untuk transaksi tersebut? ✅ Jawaban: Jika PPBJ tidak diterima, Wajib Pajak tidak berhak memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut. Oleh karena itu, faktur pajak dengan kode 07 tidak

Tanya-Jawab

Aturan PPN Jasa ke Batam: Dokumen PPBJ & Faktur Pajak 07

❓ Pertanyaan: Transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak (misalnya Jasa Manajemen) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Jakarta kepada Wajib Pajak (WP) di Kawasan Batam. Apakah pembeli wajib membuat Pemberitahuan Pemasukan Barang Jasa (PPBJ) dan Pemberitahuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang (PPFTZ), serta apakah PKP penjual wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan kode 07?

Tanya-Jawab

Panduan e-Bupot PPh Pasal 23 Sewa Kendaraan Kantor di Coretax

❓ Pertanyaan: Bagaimana prosedur pembuatan Bukti Potong Elektronik (e-Bupot) sehubungan dengan pembayaran PPh atas sewa kendaraan kantor yang sebelumnya menggunakan kode 411124-100 (dibayar bulanan pada era DJP Online)? ✅ Jawaban: Untuk pembuatan Bukti Potong atas sewa kendaraan, 1. silakan masuk (login) ke dalam sistem Coretax, 2. kemudian akses menu e-Bupot > BPPU

Tanya-Jawab

Pengenaan PPh Penjualan Saham Mekanisme Bursa & Non-Bursa

❓ Pertanyaan: Apabila WPDN melakukan penjualan saham kepada WPLN dengan harga yang sama (tidak terdapat keuntungan atas pengalihan saham ini), Pajak Penghasilan (PPh) apa yang dikenakan? ✅ Jawaban: Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bergantung pada mekanisme transaksi penjualan saham tersebut. Dalam hal penjualan saham dilakukan melalui bursa efek, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Tanya-Jawab

Dapatkah Biaya Makan Minum Pegawai Dibebankan Fiskal Perusahaan?

❓ Pertanyaan: Apakah biaya penyediaan makanan dan minuman yang berkaitan dengan protokol 3M bagi seluruh pegawai pada tahun pajak 2022 dapat dibiayakan secara fiskal dan menjadi faktor pengurang penghasilan bruto perusahaan? ✅ Jawaban: Apabila penyediaan makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman tersebut diperuntukkan bagi seluruh pegawai, maka biaya tersebut dapat

Post

Prosedur Pengecekan Bukti Potong PPh Unifikasi 2023 DJP Online

Untuk pengecekan bukti potong yang terkait dengan PPh Unifikasi Tahun Pajak 2023–2024, prosedur dapat dilakukan melalui 1. Buka aplikasi DJP Online 2. mengakses menu Lapor > Pra Pelaporan > Daftar Bukti Pemotongan > PPh Unifikasi. 3. Apabila bukti potong tidak tersedia pada laman yang disebutkan, disarankan untuk melakukan konfirmasi

Tanya-Jawab

Prosedur Pemilahan PM Jasa Freight & Non-Freight

❓ Pertanyaan: Bagaimana prosedur pemilahan Faktur Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan, mengingat Pajak Masukan yang diperoleh merupakan satu kesatuan untuk penyerahan jasa freight forwarding dan penyerahan jasa non-freight? ✅ Jawaban: Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan yang terbagi menjadi: 1. Penyerahan

Tanya-Jawab

Perlakuan Fiskal Cadangan Piutang Tak Tertagih Perusahaan Dagang

❓ Pertanyaan: Bagaimana ketentuan pembentukan cadangan piutang tak tertagih bagi perusahaan dagang, serta bagaimana perlakuan fiskal atas pembentukan cadangan yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)? ✅ Jawaban: Ketentuan mengenai pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto saat ini

Tanya-Jawab

Panitia Pembangunan Masjid Dapat Ajukan NPWP Kategori Badan

❓ Pertanyaan: Apakah Panitia Pembangunan Langgar/Masjid yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dapat mengajukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)? Jika dapat, kategori apakah yang harus dipilih pada saat pendaftaran NPWP? ✅ Jawaban: Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah

Tanya-Jawab

Regulasi Pajak Tentang Suku Bunga Pinjaman

❓ Pertanyaan: Apakah terdapat peraturan atau dasar hukum yang mengatur mengenai acuan suku bunga pinjaman yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? ✅ Jawaban: Secara umum, tidak terdapat ketentuan spesifik dalam peraturan perpajakan yang secara langsung mengatur tingkat suku bunga pinjaman. Peraturan perpajakan mengatur atas bunga yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam

Tanya-Jawab

Implikasi Pajak IPL Kawasan Industri: PPh 23 atau Sewa?

❓ Pertanyaan: Dalam konteks pendapatan terkait Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) di kawasan industri (mencakup pendapatan listrik, air, iuran lingkungan, dan sejenisnya), sebagai pengelola kawasan industri, jenis pajak apa saja yang dikenakan selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), beserta dasar hukumnya? ✅ Jawaban: Perlu dipastikan apakah iuran pemeliharaan lingkungan tersebut merupakan bagian dari transaksi

Tanya-Jawab

Solusi Nonaktifkan Pihak Terkait Coretax Ganti Tanggal Berakhir

Saat postingan ini publish, opsi "Hapus" pada menu "Pihak Terkait" belum tersedia. Pengguna dapat mengakomodasi hal tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Masuk ke akun Coretax PIC, 2. lakukan fungsi Impersonate Badan, 3. lalu akses menu "Portal Saya", "Profil Saya", "Informasi

Tanya-Jawab

PPh Pasal 21 Uang Pesangon: Saat Terutang & Bukti Potong Ahli Waris

❓ Pertanyaan: Kapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Uang Pesangon terutang, dan bagaimana ketentuan penulisan nama penerima pada Bukti Potong PPh Pasal 21 jika uang pesangon diterima oleh ahli waris? ✅ Jawaban: Ketentuan mengenai Uang Pesangon diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010. PPh Pasal 21 yang bersifat

Tanya-Jawab

Apakah PPN KMS Wajib Buat Faktur Pajak dan Penggunaan Kode 05

❓ Pertanyaan: Apakah perusahaan PKP yang melakukan pembayaran PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) diwajibkan membuat faktur pajak? Berapakah kode faktur pajak yang harus digunakan? ✅ Jawaban: Berdasarkan Pasal 323 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, PPN KMS dikenakan sepanjang kegiatan membangun sendiri merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan

Members only

Post

Aspek Pajak Tabung 3 Kg aturan 2020

Dokumen "Aspek Pajak LPG.pdf" menjelaskan tentang tata cara penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu, khususnya LPG tabung 3 kilogram. Latar Belakang: * LPG Tertentu didefinisikan sebagai LPG yang disubsidi oleh pemerintah, digunakan oleh rumah tangga, usaha mikro, dan nelayan kecil,

Post

Import data Bank, Budget Migration, Python

Tanya-Jawab

Prosedur Pembatalan Retur Pajak Masukan Approved Coretax

❓ Pertanyaan: Terdapat kesalahan dalam penginputan Retur Pajak Masukan. Bagaimana prosedur pembatalan atau penghapusan retur tersebut jika proses penghapusan delete tidak dapat dilakukan? ✅ Jawaban: Secara umum, fitur hapus (Delete Retur) dapat digunakan untuk menghapus Retur Pajak Masukan yang masih berstatus Created. Namun, Retur Pajak Masukan yang telah berstatus Approved harus melalui

Tanya-Jawab

Panduan Pembatalan Bukti Potong Pajak Ganda eBupot DJP

❓ Pertanyaan: Saya mendapati adanya dua Bukti Potong Pajak dengan nominal dan data yang sama dari satu Pemberi Kerja pada aplikasi DJP Online, yang disebabkan oleh penginputan ganda. Apakah Pemberi Kerja wajib melakukan pembatalan salah satu bukti potong tersebut, dan bagaimana prosedur pembatalannya? ✅ Jawaban: Jika yang dimaksud adalah Bukti Potong 1721

Tanya-Jawab

Portal Khusus Update NIK & NPWP Karyawan/Mitra

❓ Pertanyaan: Apa fungsi dan peruntukan dari laman web http://portalnpwp.pajak.go.id? ✅ Jawaban: Laman web http://portalnpwp.pajak.go.id diperuntukkan bagi entitas/badan yang ingin memfasilitasi proses pemutakhiran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi karyawan atau rekan transaksi mereka.

Pajak Masukan Kendaraan Bekas Bukan Kredit Pajak Bukan Penambah HPP

Paid-members only

Tanya-Jawab