Less Summer - Diskusi Pajak (Page 4)

Sign in Subscribe

Less Summer

Kreator DiskusiPajak.com | Bikin catatan & pembahasan pajak mingguan

Setoran & Bukti Kewajiban PPN Rekanan Terkait BUMN Pemungut

❓ Pertanyaan: Apakah keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan Pemungut PPN (Faktur Pajak diterbitkan Juli, PPN disetor September) berdampak terhadap kewajiban Wajib Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak? ✅ Jawaban: Kewajiban rekanan yang melakukan transaksi dengan Pemungut PPN (BUMN) diatur dalam Pasal 295 Peraturan Menteri

Ketentuan Penggunaan 'Ganti SPT Sebelumnya' SPT Pembetulan PPN

❓ Pertanyaan: Bagaimana ketentuan penggunaan opsi "Ganti SPT Sebelumnya" pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? ✅ Jawaban: Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor 11/PJ/2025, opsi pencentangan "Ganti SPT Sebelumnya" hanya akan tersedia pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan yang memenuhi kriteria sebagai

Pengertian Penghasilan Pajak berupa Gaji, Komisi, Markup dan Tip

❓ Pertanyaan: Kasus seorang profesional yang memiliki gaji pokok sebesar Rp4.000.000, namun menerima komisi yang bersumber dari peningkatan harga jual (mark-up) dan/atau imbalan jasa (tip) dari pelayanan konsumen, sehingga total penghasilan bulanannya mencapai kisaran Rp15.000.000 hingga Rp20.000.000. Apakah total penerimaan tersebut dikategorikan sebagai penghasilan?

PPN KMS atas Pembangunan Pabrik

❓ Pertanyaan: Apakah perusahaan yang menggunakan jasa kontraktor terintegrasi dalam pembangunan pabrik masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS)? ✅ Jawaban: Apabila entitas menggunakan jasa kontraktor yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaksanakan pembangunan, maka kontraktor tersebut wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa yang diserahkan.

Opini: Analisis Kebijakan Perpajakan Dividen

Kebijakan perpajakan atas dividen cenderung tidak memiliki ketegasan yang konsisten dari waktu ke waktu. Regulasi yang berlaku mengindikasikan bahwa penghasilan dari dividen dapat ditetapkan sebagai bukan objek pajak (non-objek) hanya apabila persyaratan spesifik dipenuhi. Konsekuensinya, penetapan dividen sebagai bukan objek pajak melibatkan serangkaian persyaratan yang cenderung rumit dan membutuhkan prosedur

Konsekuensi Pajak Bagi Penjual Manipulasi Nilai Jual Beli Properti Tanah dan Bangungan

Tanya-Jawab Featured

Konsekuensi Pajak Bagi Penjual Manipulasi Nilai Jual Beli Properti Tanah dan Bangungan

Sebuah transaksi properti Rp3,5 miliar, namun pembeli mengusulkan agar hanya Rp2 miliar yang dicantumkan di akta notaris. Sisa Rp1,5 miliar akan dibayar tunai di bawah tangan. Tujuannya? Mengurangi kewajiban pajak bagi kedua belah pihak. Terlihat menguntungkan? Mari kita bedah konsekuensi fiskalnya, terutama bagi penjual. Bagi penjual, jika harga

Perlakuan PPN BKP Kawasan Bebas: Pasal 53 PP 41/2021

❓ Pertanyaan: Apakah terdapat batasan waktu maksimal bagi barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean? Jika batasan waktu tersebut terlampaui, bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku? ✅ Jawaban: Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengeluaran atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari Kawasan Bebas

Tahapan dan Prosedur Pengajuan SPPKP Elektronik Coretax

Pengajuan permintaan SPPKP secara elektronik dilaksanakan melalui sistem Coretax. Berikut adalah prosedur dan tahapan yang harus diikuti: A. Prosedur Pengajuan Elektronik 1. Wajib Pajak mengakses akun Coretax. Khusus untuk Wajib Pajak Badan, proses dilakukan dengan menggunakan fitur impersonate dari akun Person in Charge (PIC). 2. Memilih menu Portal Saya. 3.

Panduan Lengkap Penerbitan & Pembetulan SKD WPLN di Coretax

❓ Pertanyaan: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan Tanda Terima Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) dan apakah terdapat proses penelitian oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait permohonan tersebut? ✅ Jawaban: Apabila pengisian data telah sesuai dan lengkap dalam sistem Coretax, Tanda Terima SKD WPLN akan langsung diterbitkan

Mekanisme Pengawasan Fasilitas PPN & PP 49/2022 Pemerintah

❓ Pertanyaan: Bagaimana mekanisme pemerintah dalam memastikan bahwa fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh Wajib Pajak (WP) besar untuk tujuan penghindaran pajak? ✅ Jawaban: Terkait dengan fasilitas PPN yang dibebaskan, ketentuannya dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Mengenai pengawasan ketepatan sasaran fasilitas tersebut, Pemerintah

Dampak Perpajakan Perubahan API-O ke API-P bagi Importir Produsen

❓ Pertanyaan: Apakah terdapat perubahan dalam sistem perpajakan yang berlaku apabila perusahaan kami mengubah statusnya menjadi Produsen, yang disertai dengan perubahan izin impor dari Angka Pengenal Importir Umum (API-O) menjadi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)? ✅ Jawaban: Ketentuan perpajakan tidak mengatur secara spesifik implikasi terkait perubahan peruntukan impor yang disebabkan oleh perubahan

Penjelasan Keharusan Legalisasi SKB PPh Pasal 23 oleh KPP

❓ Pertanyaan: Apakah Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang telah diterbitkan perlu dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar dapat diterima oleh lawan transaksi, serta bagaimana prosedur permohonan dan waktu penyelesaian legalisasi tersebut? ✅ Jawaban: Tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai kewajiban legalisasi Surat Keterangan

Syarat, Tarif, & Kode Pajak Pemotongan PPh 23 Jasa Travel

❓ Pertanyaan: Apakah jasa yang diberikan kepada agen perjalanan (tour travel agency) wajib dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23? Jika ya, berapakah tarif dan kode objek pajaknya? ✅ Jawaban: Secara umum, jenis PPh yang dikenakan bergantung pada status subjek pajak penyedia jasa, yaitu: 1. PPh Pasal 21: Dikenakan jika pemberi jasa merupakan

Panduan e-Bupot Setor Sendiri PPh Dividen Wajib Pajak Orang Pribadi

❓ Pertanyaan: Bagaimana teknis pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (Bukpot PPh) atas dividen yang dibagikan oleh Perusahaan Terbatas (PT) kepada direksi? Apakah Bukti Pemotongan tersebut dibuat oleh Perusahaan atau oleh masing-masing direksi secara mandiri melalui e-CoreTax? ✅ Jawaban: Penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan Bukti Pemotongan PPh didasarkan pada status dividen

File: Peraturan dan sosialisasi tentang penerbitan SP2DK

Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23

Dasar dan Tujuan Surat Keterangan Bebas (SKB) Surat Keterangan Bebas (SKB) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan. Pembebasan ini tidak berlaku untuk pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Contoh Spesifik PPh 23: Permohonan pembebasan dari

Tarif PPN Sewa Kendaraan Jasa Ekspedisi & Kode Faktur 04

Tarif PPN Sewa Kendaraan Jasa Ekspedisi & Kode Faktur 04

transaksi penyewaan kendaraan oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi

Panduan: Solusi OTP NPWP Tidak Diterima di Telepon Seluler

Panduan: Solusi OTP NPWP Tidak Diterima di Telepon Seluler

❓ Pertanyaan: Saya mengalami kendala dan hingga saat ini belum menerima Kode Verifikasi Sekali Pakai (OTP) baik melalui surel maupun nomor telepon seluler. Apa yang harus saya lakukan? ✅ Jawaban: Terkait dengan kendala tidak diterimanya Kode Verifikasi Sekali Pakai (OTP) pada proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui nomor telepon seluler,

Batas Waktu Pembetulan SPT Masa PPN Lebih Bayar

❓Pertanyaan: Kami berencana melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2021, namun saat akan melapor melalui laman e-Faktur muncul pemberitahuan tertentu. Apa saja ketentuan yang mengatur batas waktu pembetulan SPT yang mengakibatkan kerugian atau lebih bayar? ✅ Jawaban: Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyatakan kerugian atau status

Prosedur formal untuk pendaftaran Wajib Pajak (WP) Badan

Berbeda dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Penduduk yang menggunakan NIK sebagai NPWP, Wajib Pajak Badan akan diberikan nomor dengan format 16 (enam belas) digit yang dihasilkan oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). I. Persyaratan dan Tenggat Waktu 1. Kewajiban Subjektif dan Objektif: Setiap Wajib Pajak Badan yang telah memenuhi

NPWP Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi bukan Penduduk

1. Dasar Hukum dan Perbedaan Format NPWP (16 Digit) Sesuai dengan peraturan yang berlaku, sistem NPWP saat ini membedakan format identitas pajak berdasarkan kategori Wajib Pajak: Kategori Wajib PajakFormat NPWP yang DiberikanWP Orang Pribadi Penduduk (Warga Negara Indonesia/WNI)Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah diaktivasi sebagai NPWP.WP Orang

Kewajiban Bukti Potong 1721 A1 untuk Pegawai Tidak Tetap

❓ Pertanyaan: Apakah penerbitan Bukti Pemotongan Pajak Formulir 1721 A1 (Bukti Potong A1) diwajibkan bagi pegawai tidak tetap? ✅ Jawaban: Bukti Potong A1 tidak perlu dibuat untuk pegawai tidak tetap. Jika pegawai tidak tetap menerima penghasilan pada bulan Desember, silakan gunakan Bukti Potong formulir 1721-VI yang tersedia pada menu Bukti Pemotongan Selain

Pembetulan Bukti Potong PPh 21, NPWP Sementara ke NIK/Valid

❓ Pertanyaan: Bagaimana prosedur koreksi Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak (Januari–Maret 2025) yang semula menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sementara, dan kini ingin diganti menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau NPWP yang valid? ✅ Jawaban Apabila Anda bermaksud melakukan pembetulan Bukti Potong PPh Pasal 21 yang semula

Pekerja Seni & PPh 21/26: Kewajiban Potong Pajak Manajer

❓ Pertanyaan: Apakah seorang pekerja seni perorangan yang mempekerjakan manajer berkewajiban untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan manajer yang dibayarkannya? ✅ Jawaban: Ya, pekerja seni tersebut berkewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21/26. Kewajiban ini didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, dengan penjelasan

Prosedur formal untuk mengajukan aktivasi NIK/pendaftaran WP Orang Pribadi

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-7/PJ/2025): I. Pilihan Pendaftaran dan Aktivasi NIK WP Orang Pribadi yang merupakan Penduduk (memiliki NIK) harus menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Warisan Belum Terbagi. Dalam formulir ini, terdapat dua pilihan utama yang menentukan apakah NIK Anda langsung berfungsi sebagai NPWP