> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://www.diskusipajak.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # Sistem Pembayaran Pajak melalui Coretax DJP (Ketentuan sejak 1 Januari 2025) - URL: https://www.diskusipajak.com/p/sistem-pembayaran-pajak-melalui-coretax-djp-ketentuan-sejak-1-januari-2025/ - Published: 2026-07-23T01:51:55.000Z - Updated: 2026-07-23T01:51:55.000Z - Author: Tim Redaksi Diskusi Pajak - Tags: UU KUP, Bayar & Setor > ⚠️ **UPDATE**: PMK 81/2024 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan **PMK 1/2026** (Perubahan Keempat). Selalu cek versi terbaru untuk ketentuan yang berlaku. --- ## 1\. **DASAR HUKUM** ### Regulasi Utama 1. ⭐ **\[PMK 81/2024\]** (berlaku sejak 1 Januari 2025) tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan — *(berlaku — telah diubah)* - Terdiri dari 11 bab dan 484 pasal - Mengatur 7 ruang lingkup: pelaksanaan hak/kewajiban perpajakan elektronik, pendaftaran WP/PKP/objek PBB, pembayaran dan penyetoran pajak, penyampaian dan pengolahan SPT, layanan administrasi perpajakan, aturan teknis SIAP, format dan contoh dokumen - Pembayaran dan penyetoran pajak diatur dalam **Pasal 94–121** - **Diubah oleh:** - PMK 53/2025 — perubahan atas PMK 11/2025 (nilai lain DPP PPN) - **PMK 54/2025** (28 Juli 2025) — Perubahan Ketiga - **PMK 1/2026** (22 Januari 2026) — Perubahan Keempat 2. ⭐ **\[PER-10/PJ/2024\]** (berlaku sejak 1 Januari 2025) tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak — *(berlaku — menggantikan PER-05/PJ/2017)* - Mengatur teknis pembayaran pajak secara elektronik melalui Coretax DJP dengan Kode Billing - Mencabut PER-05/PJ/2017 3. ⭐ **\[PER-5/PJ/2025\]** (berlaku sejak 2 Mei 2025) tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan — *(berlaku)* - Mengatur PJAP termasuk penyediaan aplikasi pembuatan Kode Billing yang terintegrasi dengan sistem billing DJP 4. **\[PMK-32/PMK.05/2014\]** (berlaku sejak 10 Februari 2014) tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik — *(masih berlaku)* - Payung hukum sistem penerimaan negara secara elektronik ### Regulasi Terkait Lainnya 1. **\[KEP-67/PJ/2025\]** tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran dan/atau Penyetoran Pajak sehubungan dengan Implementasi Coretax DJP — *(berlaku — masa transisi)* --- ## 2\. **DEFINISI** | Istilah | Definisi *(Pasal 1 PMK 81/2024)* | | ------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)/Coretax** | Sistem elektronik yang dikelola DJP untuk melaksanakan administrasi perpajakan secara terintegrasi | | **Kode Billing** | Kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing DJP atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak | | **Bukti Penerimaan Negara (BPN)** | Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang diterbitkan melalui sistem penerimaan negara secara elektronik | --- ## 3\. **RUANG LINGKUP PEMBAYARAN PAJAK MELALUI CORETAX** ### 3.1 Jenis Pajak Pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik melalui Coretax meliputi seluruh jenis pajak pusat, kecuali: - Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (PDRI); dan/atau - Pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus. *(Pasal 4 PER-10/PJ/2024)* ### 3.2 Mata Uang Pembayaran pajak melalui Coretax dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat, dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan. --- ## 4\. **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK** ### 4.1 Jatuh Tempo Pembayaran Berdasarkan Pasal 94 PMK 81/2024, pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan paling lambat **tanggal 15 bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir, untuk: - PPh Pasal 4 ayat (2) - PPh Pasal 15 - PPh Pasal 21 - PPh Pasal 22 - PPh Pasal 23 - PPh Pasal 25 - PPh Pasal 26 - PPh Migas yang dibayarkan setiap masa pajak *(Pasal 94 ayat (2) PMK 81/2024)* > **Catatan:** Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan jatuh tempo dikenai sanksi sesuai UU KUP. *(Pasal 94 ayat (4) PMK 81/2024)* ### 4.2 Sarana Pembayaran Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan: 1. **Surat Setoran Pajak (SSP)** — secara elektronik melalui sistem Coretax 2. **Meterai** — untuk pembayaran bea meterai 3. **Sarana administrasi lain** yang disamakan dengan SSP: - BPN atas pembayaran/penyetoran pajak melalui sistem penerimaan negara secara elektronik - Surat setoran pabean, cukai, dan pajak (PPh Pasal 22 impor, PPN impor, PPnBM impor, PPN hasil tembakau) - Bukti pemindahbukuan - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Bukti penerimaan pajak lainnya sesuai ketentuan *(Pasal 3 PER-10/PJ/2024)* ### 4.3 Kanal Pembayaran Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan **Kode Billing** melalui: - Loket/teller (over the counter) - Sistem elektronik (ATM, internet banking, mobile banking) - Sarana lainnya *(Pasal 4 ayat (3) PER-10/PJ/2024)* ### 4.4 Pembuatan Kode Billing Pembuatan Kode Billing sejak 1 Januari 2025 dilakukan melalui: | Metode | Platform | Keterangan | | --------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | | **Coretax DJP** | [https://coretaxdjp.pajak.go.id](https://coretaxdjp.pajak.go.id/?ref=diskusipajak.com) | Menu Pembayaran > Layanan Mandiri Kode Billing — untuk Masa Pajak Jan 2025 dan seterusnya | | **PJAP** | Aplikasi mitra resmi DJP | Terintegrasi dengan sistem billing DJP *(PER-5/PJ/2025)* | | **DJP Online** | [https://sse3.pajak.go.id](https://sse3.pajak.go.id/?ref=diskusipajak.com) | **Khusus** untuk Masa Pajak/Tahun Pajak **s.d. Desember 2024** | > **Catatan:** Pembuatan Kode Billing melalui Coretax DJP sudah menggunakan **single sign-on** dengan akun Coretax DJP. Tidak perlu registrasi terpisah seperti pada era SSE. ### 4.5 Langkah Pembuatan Kode Billing di Coretax 1. Akses portal [https://coretaxdjp.pajak.go.id](https://coretaxdjp.pajak.go.id/?ref=diskusipajak.com) 2. Login menggunakan NIK/NPWP/NITKU, kata sandi, dan captcha 3. Pilih menu **Pembayaran** \> **Layanan Mandiri Kode Billing** 4. Verifikasi identitas Wajib Pajak 5. Pilih **Kode Akun Pajak (KAP)** dan **Kode Jenis Setoran (KJS)** 6. Isi Masa Pajak, Tahun Pajak, dan nominal pembayaran 7. Sistem menerbitkan **Kode Billing** ### 4.6 Fitur Unggulan - **Satu Kode Billing multi-jenis pajak** — Berbeda dengan sistem sebelumnya yang membatasi satu Kode Billing untuk satu jenis pajak, Coretax memungkinkan satu Kode Billing digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis pajak. - **Prepopulated data** — Data pembayaran terisi otomatis dari SPT yang telah dilaporkan. --- ## 5\. **MASA AKTIF KODE BILLING** Kode Billing yang diterbitkan melalui Coretax berlaku selama: | Jenis Penerbitan | Masa Aktif | | -------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | | Layanan mandiri (self-service) | **14 (empat belas) hari kalender** sejak diterbitkan | | Penerbitan secara jabatan (official-service) | Sesuai ketentuan dalam dokumen tagihan (SKP/STP/SPPT) | Kode Billing yang tidak dipergunakan sampai dengan masa berlakunya akan menjadi **kadaluwarsa** dan Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing baru. > **Perbedaan dengan rezim sebelumnya:** Di era PER-05/PJ/2017, masa aktif Kode Billing self-service adalah **720 jam (30 hari)**. Di era Coretax (**PER-10/PJ/2024**), masa aktif diperpendek menjadi **14 hari kalender**. --- ## 6\. **BUKTI PENERIMAAN NEGARA (BPN)** ### 6.1 Bentuk BPN Atas pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak menerima BPN yang dapat berbentuk: - Dokumen bukti pembayaran tertulis (dari teller) - Struk bukti transaksi (ATM/EDC) - Dokumen elektronik (internet banking, mobile banking, Coretax) *(Pasal 5 PER-10/PJ/2024)* ### 6.2 Elemen BPN BPN sekurang-kurangnya mencantumkan: 1. **NTPN** (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) 2. Nomor transaksi bank/pos/lembaga persepsi lainnya (NTB/NTP) 3. Kode Billing 4. NPWP 5. Nama Wajib Pajak 6. Alamat Wajib Pajak (kecuali BPN melalui ATM/mesin EDC) 7. Tanggal bayar 8. Mata uang 9. Jumlah nominal pembayaran *(Pasal 5 PER-10/PJ/2024)* ### 6.3 Kedudukan BPN BPN termasuk cetakan, salinan, dan fotokopinya, kedudukannya **disamakan dengan SSP** dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. > **Catatan:** Dalam hal terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut sistem penerimaan negara secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah **data sistem penerimaan negara secara elektronik**. --- ## 7\. **PEMINDAHBUKUAN DAN KOREKSI** Penyesuaian atas kesalahan input data setoran pajak yang mengakibatkan kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, diselesaikan melalui prosedur **Pemindahbukuan (Pbk)** dalam administrasi perpajakan atau melalui prosedur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pemindahbukuan dilakukan berdasarkan: - Permohonan Wajib Pajak; atau - Secara jabatan oleh DJP *(Pasal 7 PER-10/PJ/2024)* --- ## 8\. **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)** Dalam hal terjadi **Keadaan Kahar** yang menyebabkan gangguan pada sistem billing DJP, Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kebijakan khusus yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Keadaan Kahar meliputi: bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, terorisme, wabah/epidemik, gangguan sistem, gangguan listrik, atau gangguan jaringan. *(Pasal 8 PER-10/PJ/2024)* --- ## 9\. **TABEL PERBANDINGAN: ERA CORETAX vs ERA SSE (PER-05/PJ/2017)** | Aspek | Era SSE (PER-05/PJ/2017) | Era Coretax (PMK 81/2024 + PER-10/PJ/2024) | | ----------------------------------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------ | | **Dasar Hukum Utama** | PER-05/PJ/2017 | PMK 81/2024, PER-10/PJ/2024, PER-5/PJ/2025 | | **Platform Pembuatan Kode Billing** | DJP Online (sse.pajak.go.id, sse2.pajak.go.id) | Coretax DJP (coretaxdjp.pajak.go.id) | | **Masa Aktif Kode Billing** | 720 jam (30 hari) | 14 hari kalender | | **Satu Kode Billing** | Satu jenis pajak | Multi jenis pajak | | **Single Sign-On** | Terpisah per layanan | Terintegrasi Coretax | | **Prepopulated SPT** | Tidak ada | Terintegrasi dengan SPT | | **Jatuh Tempo Setor** | Bervariasi per jenis pajak | Diseragamkan: tgl 15 bulan berikutnya | | **PJAP** | Terbatas | Diperluas dengan PER-5/PJ/2025 | | **Registrasi Akun** | Perlu registrasi SSE terpisah | Cukup akun Coretax DJP | --- ## 10\. **CROSS-REFERENCE** - — Ketentuan billing system era PER-05/PJ/2017 (berlaku s.d. 31 Desember 2024) - — Ketentuan billing system era PER-26/PJ/2014 - — Jatuh tempo pembayaran pajak - — Referensi KAP/KJS