> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://www.diskusipajak.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # Tata Cara Penambahan Status Wajib Pajak - URL: https://www.diskusipajak.com/p/tata-cara-penambahan-status-wajib-pajak/ - Published: 2025-07-23T00:00:00.000Z - Updated: 2025-07-23T00:00:00.000Z - Description: Seri PER 07 Tahun 2025 - Author: Tim Redaksi Diskusi Pajak - Tags: Peraturan, #Import 2026-06-21 19:38, #Import 2026-07-12 16:37 ## Kewenangan dan Jenis Penambahan Status Wajib Pajak `(Pasal 62 Ayat (1), (2), (3), dan (4) PER-7/PJ/2025)` Wajib Pajak dapat melakukan penambahan status untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jenis status Wajib Pajak yang dapat ditambahkan meliputi: - `Pengusaha Kena Pajak Toko Retail` yang berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada turis asing. - `Pengusaha Kena Pajak` yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. - `Pemungut Bea Meterai`. - Pihak yang dapat ditunjuk sebagai `kuasa Wajib Pajak`. - Status Wajib Pajak lainnya yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Persyaratan untuk setiap status dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Kriteria khusus untuk `Pemungut Bea Meterai` (`Pasal 62 Ayat (4) PER-7/PJ/2025`) adalah Wajib Pajak yang: - Memfasilitasi penerbitan surat berharga berupa cek dan/atau bilyet giro; - Menerbitkan dan/atau memfasilitasi penerbitan dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka; dan/atau - Menerbitkan dan/atau memfasilitasi penerbitan dokumen berupa surat keterangan/pernyataan sejenis, dan/atau dokumen yang menyatakan jumlah uang lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rata-rata 1.000 dokumen per bulan. --- ## Prosedur Permohonan Penambahan Status Wajib Pajak `(Pasal 62 Ayat (5), (6), (7), (8), dan (9) PER-7/PJ/2025)` Permohonan penambahan status Wajib Pajak dapat dilakukan secara elektronik atau langsung. ### Saluran Permohonan `(Pasal 62 Ayat (5) PER-7/PJ/2025)` - **Elektronik:** Melalui Portal Wajib Pajak. - **Langsung:** Ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), jika tidak dapat secara elektronik. Permohonan harus disertai dokumen yang disyaratkan. ### Cara Pengajuan Permohonan `(Pasal 62 Ayat (6) PER-7/PJ/2025)` - **Melalui Portal Wajib Pajak:** 1. Mengisi, menandatangani secara elektronik, dan menyampaikan formulir penetapan status Wajib Pajak. 2. Mengunggah salinan dokumen yang disyaratkan. - **Langsung ke KPP/KP2KP:** 1. Mengisi dan menandatangani formulir penetapan status Wajib Pajak. 2. Melampirkan dokumen yang disyaratkan. ### Dokumen yang Disyaratkan `(Pasal 62 Ayat (7) dan (8) PER-7/PJ/2025)` - **Untuk Pemungut Bea Meterai:** Salinan surat permohonan dan surat pernyataan kesediaan. - **Untuk Kuasa Wajib Pajak:** Izin praktik (konsultan pajak) atau surat keterangan terdaftar (pihak lain). - **Untuk status lainnya:** Sesuai ketentuan terkait. - **Dikecualikan dari lampiran dokumen:** PKP Toko Retail dan PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. ### Hasil Permohonan `(Pasal 62 Ayat (9) PER-7/PJ/2025)` - **Memenuhi ketentuan:** Diterbitkan bukti penerimaan elektronik (Portal Wajib Pajak) atau bukti penerimaan surat (langsung). - **Tidak memenuhi ketentuan:** Tidak diterbitkan bukti penerimaan dan permohonan tidak diproses. --- Diskusi lebih lanjut? Masuk grup Telegram eksklusif. [Langganan Sekarang ](https://checkout.xendit.co/od/cerdas-cendrawasih?langganan&ref=diskusipajak.com) ## Penelitian Administrasi dan Keputusan Penambahan Status Wajib Pajak `(Pasal 63 PER-7/PJ/2025)` ### Penelitian Administrasi `(Pasal 63 Ayat (1) PER-7/PJ/2025)` 1. Setelah permohonan diterima (dengan bukti penerimaan elektronik/surat), Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melakukan penelitian administrasi atas permohonan tersebut. ### Penerbitan Keputusan `(Pasal 63 Ayat (2), (3), dan (4) PER-7/PJ/2025)` Berdasarkan penelitian administrasi, Kepala KPP menerbitkan keputusan: - **Surat penetapan/keterangan penambahan status:** Jika permohonan memenuhi ketentuan (misalnya surat penetapan PKP Toko Retail, Pemungut Bea Meterai, dll.). - **Surat penolakan penetapan/keterangan penambahan status:** Jika permohonan tidak memenuhi ketentuan. Keputusan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah bukti penerimaan diterbitkan, baik untuk PKP Toko Retail, PKP pedoman pengkreditan pajak masukan, Kuasa Wajib Pajak, maupun Pemungut Bea Meterai. ### Permohonan Dianggap Diterima `(Pasal 63 Ayat (5) PER-7/PJ/2025)` Jika Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan dianggap diterima. Kepala KPP harus menerbitkan surat penetapan atau surat keterangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir. ### Penyampaian Keputusan `(Pasal 63 Ayat (6) PER-7/PJ/2025)` Keputusan (surat penetapan/keterangan atau penolakan) disampaikan kepada Wajib Pajak melalui: - Akun Wajib Pajak. - Alamat pos elektronik yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Diskusi lebih lanjut? Masuk grup Telegram eksklusif. [Langganan Sekarang ](https://checkout.xendit.co/od/cerdas-cendrawasih?langganan&ref=diskusipajak.com) ## Penetapan Penambahan Status Wajib Pajak Secara Jabatan `(Pasal 64 PER-7/PJ/2025)` ### Dasar Penetapan Jabatan `(Pasal 64 Ayat (1) PER-7/PJ/2025)` Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dapat melakukan penetapan penambahan status Wajib Pajak secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi. Ini dilakukan jika DJP memiliki data/informasi (termasuk dari kegiatan pengumpulan data) yang menunjukkan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai `Pemungut Bea Meterai` (`Pasal 62 Ayat (2) huruf c`). ### Penerbitan dan Penyampaian Keputusan Jabatan (`Pasal 64 Ayat (2) dan (3) PER-7/PJ/2025`) Penetapan secara jabatan dilakukan dengan menerbitkan surat penetapan `Pemungut Bea Meterai`. Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak melalui: - Akun Portal Wajib Pajak. - Alamat pos elektronik yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. --- ## Ketentuan Khusus PKP Toko Retail `(Pasal 65 PER-7/PJ/2025)` Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang telah diterbitkan surat penetapan PKP Toko Retail (`Pasal 63 Ayat (2) huruf a`) memiliki kewenangan untuk secara mandiri melalui Portal Wajib Pajak: - Menentukan tempat kegiatan usaha dan/atau toko retail yang akan berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing. - Menambah dan/atau mengurangi tempat kegiatan usaha dan/atau toko retail tersebut. - Membuat hak akses bagi tempat kegiatan usaha dan/atau toko retail yang ditentukan.