> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://www.diskusipajak.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Nonaktif - URL: https://www.diskusipajak.com/p/tata-cara-penetapan-wajib-pajak-nonaktif/ - Published: 2025-07-22T22:00:49.000Z - Updated: 2025-07-22T22:00:50.000Z - Description: Seri PER 7 tahun 2025 - Author: Tim Redaksi Diskusi Pajak - Tags: Peraturan, #Import 2026-06-21 19:38, #Import 2026-07-12 16:37 ## Kewenangan dan Kriteria Penetapan Wajib Pajak Nonaktif `(Pasal 34 Ayat (1) dan (2) PER-7/PJ/2025)` Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berwenang untuk menetapkan Wajib Pajak menjadi Nonaktif, baik berdasarkan permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan. Kriteria penetapan Wajib Pajak Nonaktif meliputi: - **Wajib Pajak Orang Pribadi:** - Melakukan usaha/pekerjaan bebas namun menghentikan usahanya/pekerjaan bebasnya. - Tidak melakukan usaha/pekerjaan bebas namun belum/tidak memperoleh penghasilan, atau penghasilan di bawah PTKP. - WNI Penduduk yang berniat menjadi subjek pajak luar negeri (SPLN) namun belum memenuhi syarat SPLN. - WNI Penduduk yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif karena telah menjadi SPLN. - WNI Penduduk yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. - Wanita kawin yang telah ber-NPWP dan memilih digabung dengan suami, namun masih memiliki NIK. - **Wajib Pajak Badan:** Tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif namun masih dalam proses atau belum dilakukan penghapusan NPWP. - **Instansi Pemerintah:** Tidak memenuhi syarat sebagai pemotong/pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP. ## Saluran Permohonan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif `(Pasal 34 Ayat (3), (4), dan (5) PER-7/PJ/2025)` Permohonan penetapan Wajib Pajak Nonaktif dapat dilakukan secara elektronik atau manual: ### Secara Elektronik `(Pasal 34 Ayat (3) dan (4) PER-7/PJ/2025)` Permohonan dapat diajukan secara elektronik melalui: - Portal Wajib Pajak. - Laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP. - Contact Center (dokumen pendukung dapat dikonfirmasi langsung). Permohonan harus disertai dokumen pendukung yang menunjukkan kriteria Wajib Pajak Nonaktif. ### Secara Manual `(Pasal 34 Ayat (5) PER-7/PJ/2025)` Jika Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan secara elektronik, permohonan dapat disampaikan: - Secara langsung ke KPP, KP2KP, atau tempat lain yang ditetapkan DJP. - Melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir ke KPP, KP2KP, atau tempat lain yang ditetapkan DJP. ## Prosedur Permohonan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif Secara Elektronik `(Pasal 35 PER-7/PJ/2025)` Pasal ini merinci langkah-langkah untuk permohonan penetapan Wajib Pajak Nonaktif melalui Portal Wajib Pajak dan *Contact Center*. ### Melalui Portal Wajib Pajak `(Pasal 35 Ayat (1) PER-7/PJ/2025)` 1. Mengisi, menandatangani secara elektronik, dan menyampaikan formulir penetapan Wajib Pajak Nonaktif. 2. Mengunggah salinan dokumen pendukung yang menunjukkan kriteria Pasal 34 ayat (2). ### Melalui Contact Center `(Pasal 35 Ayat (2) PER-7/PJ/2025)` 1. Menyampaikan data pendukung yang menunjukkan kriteria Pasal 34 ayat (2). ### Hasil Permohonan Elektronik `(Pasal 35 Ayat (3) PER-7/PJ/2025)` - **Memenuhi ketentuan:** Diterbitkan bukti penerimaan elektronik. - **Tidak memenuhi ketentuan:** Tidak diterbitkan bukti penerimaan elektronik dan permohonan tidak diproses. Diskusi lebih lanjut? Masuk grup Telegram eksklusif. [Langganan Sekarang ](https://checkout.xendit.co/od/cerdas-cendrawasih?langganan&ref=diskusipajak.com) ## Prosedur Permohonan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif Secara Manual `(Pasal 36 PER-7/PJ/2025)` Pasal ini menjelaskan prosedur permohonan penetapan Wajib Pajak Nonaktif yang disampaikan secara langsung atau melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir. ### Cara Pengajuan Manual `(Pasal 36 Ayat (1) PER-7/PJ/2025)` 1. Mengisi dan menandatangani formulir penetapan Wajib Pajak Nonaktif. 2. Melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan kriteria Pasal 34 ayat (2). ### Hasil Permohonan Manual `(Pasal 36 Ayat (2) PER-7/PJ/2025)` - **Memenuhi ketentuan:** Diterbitkan bukti penerimaan surat. - **Tidak memenuhi ketentuan:** - Permohonan dikembalikan langsung (untuk pengajuan langsung). - Diterbitkan surat pengembalian permohonan (untuk pengajuan via pos/jasa kurir). ## Penelitian dan Keputusan Atas Permohonan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif `(Pasal 37 PER-7/PJ/2025)` Pasal ini mengatur proses penelitian dan penerbitan keputusan atas permohonan penetapan Wajib Pajak Nonaktif. ### Penelitian Permohonan `(Pasal 37 Ayat (1) PER-7/PJ/2025)` 1. Setelah permohonan diterima (dengan bukti penerimaan elektronik/surat), Kepala KPP melakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan kriteria Pasal 34 ayat (2). ### Keputusan `(Pasal 37 Ayat (2) dan (3) PER-7/PJ/2025)` Berdasarkan hasil penelitian, Kepala KPP menerbitkan keputusan: - **Surat Penetapan Wajib Pajak Nonaktif:** Jika Wajib Pajak memenuhi kriteria. - **Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif:** Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria. Keputusan ini diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah bukti penerimaan diterbitkan. ### Penyampaian Keputusan `(Pasal 37 Ayat (4) PER-7/PJ/2025)` Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui: - Akun Wajib Pajak. - Alamat pos elektronik yang terdaftar. - Pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir. ## Penetapan Wajib Pajak Nonaktif Secara Jabatan `(Pasal 38 PER-7/PJ/2025)` Pasal ini mengatur kondisi di mana DJP dapat menetapkan status Wajib Pajak Nonaktif secara otomatis (jabatan). ### Dasar Penetapan Jabatan `(Pasal 38 Ayat (1) PER-7/PJ/2025)` Kepala KPP dapat menetapkan Wajib Pajak Nonaktif secara jabatan dengan menerbitkan surat penetapan Wajib Pajak Nonaktif, berdasarkan data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria Pasal 34 ayat (2). ### Kriteria Tambahan untuk Penetapan Jabatan `(Pasal 38 Ayat (2) PER-7/PJ/2025)` Selain kriteria Pasal 34 ayat (2), penetapan Wajib Pajak Nonaktif secara jabatan juga dapat dilakukan jika Wajib Pajak memenuhi persyaratan: - Tidak melaporkan SPT Masa atau SPT Tahunan secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir. - Tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir. - Tidak melakukan pembayaran pajak secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir. - Tidak memiliki tunggakan pajak dan/atau tidak sedang melakukan upaya hukum. - Tidak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan. - Tidak mendapatkan fasilitas atau insentif perpajakan. ### Penyampaian Surat Pemberitahuan Penetapan Jabatan `(Pasal 38 Ayat (3) PER-7/PJ/2025)` Kepala KPP menyampaikan surat pemberitahuan penetapan Wajib Pajak Nonaktif kepada Wajib Pajak melalui: - Akun Wajib Pajak. - Alamat pos elektronik yang terdaftar. - Pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir.