> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://www.diskusipajak.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - URL: https://www.diskusipajak.com/p/tata-cara-penghapusan-nomor-pokok-wajib-pajak-npwp/ - Published: 2025-07-22T12:35:46.000Z - Updated: 2025-07-22T12:42:34.000Z - Description: seri PER 7 tahun 2025 - Author: Tim Redaksi Diskusi Pajak - Tags: Peraturan, #Import 2026-06-21 19:38, #Import 2026-07-12 16:37 ## Kewenangan dan Kriteria Penghapusan NPWP `(Pasal 44 Ayat (1) dan (2) PER-7/PJ/2025)` Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berwenang melakukan penghapusan NPWP atas Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif. Penghapusan ini dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. Kriteria penghapusan NPWP meliputi: - **Wajib Pajak Orang Pribadi:** - Meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. - Telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya (baik Penduduk maupun bukan Penduduk). - **Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi:** Warisan telah selesai dibagi. - **Wajib Pajak Badan:** Dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian/penggabungan usaha. - **Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap:** Telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. - **Wajib Pajak Badan Kerja Sama Operasi:** Tidak memenuhi kriteria wajib daftar NPWP. - **Instansi Pemerintah:** Tidak memenuhi syarat sebagai pemotong/pemungut pajak dan dilikuidasi karena tidak beroperasi, dibubarkan karena penggabungan, tidak mendapat alokasi anggaran, atau sebab lain. - **Wajib Pajak:** Memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP. ## Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Penghapusan NPWP `(Pasal 44 Ayat (3) dan (4) PER-7/PJ/2025)` Permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, wakil, atau kuasa Wajib Pajak. Pihak yang dapat mengajukan permohonan secara spesifik meliputi: - **Wajib Pajak Orang Pribadi Meninggal Dunia:** Keluarga sedarah atau semenda. - **Wajib Pajak Orang Pribadi Meninggalkan Indonesia:** Seorang kuasa. - **Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi:** Salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, pihak yang mengurus harta peninggalan, atau kuasa dari wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi. - **Instansi Pemerintah yang Dilikuidasi:** Penanggung jawab proses likuidasi Instansi Pemerintah. ## Pengajuan Bersamaan dengan Pencabutan PKP `(Pasal 44 Ayat (5) PER-7/PJ/2025)` Permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan bersamaan atau setelah pengajuan permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. ## Saluran Permohonan Penghapusan NPWP `(Pasal 44 Ayat (6), (7), dan (8) PER-7/PJ/2025)` Permohonan penghapusan NPWP dapat dilakukan secara elektronik atau manual: ### Secara Elektronik `(Pasal 44 Ayat (6) dan (7) PER-7/PJ/2025)` - Portal Wajib Pajak. - Laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP. - *Contact Center* (dokumen pendukung dapat dikonfirmasi langsung). ### Secara Manual `(Pasal 44 Ayat (8) PER-7/PJ/2025)` Jika tidak dapat secara elektronik: - Secara langsung ke KPP, KP2KP, atau tempat lain yang ditetapkan DJP. - Melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir ke KPP, KP2KP, atau tempat lain yang ditetapkan DJP. ## Dokumen Pendukung Permohonan Penghapusan NPWP `(Pasal 44 Ayat (9) PER-7/PJ/2025)` Permohonan harus dilampiri dokumen pendukung sesuai kriteria Wajib Pajak, antara lain: - **Orang Pribadi Meninggal Dunia:** Salinan akta/surat kematian, surat pernyataan tidak meninggalkan warisan/warisan sudah terbagi. - **Orang Pribadi Meninggalkan Indonesia:** Dokumen yang menyatakan telah meninggalkan Indonesia dan/atau tidak lagi berstatus Penduduk/kehilangan kewarganegaraan. - **Warisan Belum Terbagi Selesai Dibagi:** Surat pernyataan warisan sudah selesai dibagi. - **Badan Dilikuidasi/Dibubarkan:** Salinan akta pembubaran atau dokumen sejenis. - **Bentuk Usaha Tetap Menghentikan Usaha:** Salinan dokumen penghentian kegiatan usaha. - **Badan KSO Tidak Memenuhi Kriteria:** Salinan dokumen yang menunjukkan tidak memenuhi kriteria. - **Instansi Pemerintah Dilikuidasi:** Laporan keuangan sesuai ketentuan. - **Memiliki Lebih dari 1 NPWP:** Surat pernyataan memiliki lebih dari 1 NPWP dan salinan seluruh Kartu NPWP yang dimiliki. --- ## Prosedur Permohonan Penghapusan NPWP Secara Elektronik `(Pasal 45 PER-7/PJ/2025)` Pasal ini merinci langkah-langkah untuk permohonan penghapusan NPWP melalui Portal Wajib Pajak dan *Contact Center*. ### Melalui Portal Wajib Pajak `(Pasal 45 Ayat (1) PER-7/PJ/2025)` - Mengisi, menandatangani secara elektronik, dan menyampaikan formulir penghapusan NPWP. - Mengunggah salinan dokumen pendukung sesuai Pasal 44 ayat (9). ### Melalui Contact Center `(Pasal 45 Ayat (2) PER-7/PJ/2025)` - Menyampaikan data pendukung sesuai Pasal 44 ayat (9). ### Hasil Permohonan Elektronik `(Pasal 45 Ayat (3) PER-7/PJ/2025)` - **Memenuhi ketentuan:** Diterbitkan bukti penerimaan elektronik. - **Tidak memenuhi ketentuan:** Tidak diterbitkan bukti penerimaan elektronik dan permohonan tidak diproses. --- ## Prosedur Permohonan Penghapusan NPWP Secara Manual dan Kriteria Persetujuan `(Pasal 46 PER-7/PJ/2025)` Pasal ini menjelaskan prosedur permohonan penghapusan NPWP yang disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi/kurir, serta kriteria yang harus dipenuhi agar permohonan dapat disetujui. ### Cara Pengajuan Manual `(Pasal 46 Ayat (1) PER-7/PJ/2025)` - Mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP. - Melampirkan dokumen pendukung sesuai Pasal 44 ayat (9). ### Hasil Permohonan Manual `(Pasal 46 Ayat (2) PER-7/PJ/2025)` - **Memenuhi ketentuan:** Diterbitkan bukti penerimaan surat. - **Tidak memenuhi ketentuan:** - Dikembalikan langsung (untuk pengajuan langsung). - Diterbitkan surat pengembalian permohonan (untuk pengajuan via pos/jasa kurir). ### Penelitian dan Kriteria Persetujuan `(Pasal 46 Ayat (3) dan (4) PER-7/PJ/2025)` Setelah permohonan diterima (dengan bukti penerimaan), Kepala KPP melakukan Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif Wajib Pajak. Penghapusan NPWP juga mensyaratkan Wajib Pajak: - Tidak mempunyai utang pajak. - Tidak sedang dilakukan tindakan Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan. - Tidak sedang dalam proses penyelesaian prosedur persetujuan bersama (MAP) atau kesepakatan harga transfer (APA). - Tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya administratif dan upaya hukum (seperti pembetulan, keberatan, gugatan, banding, peninjauan kembali, dll.). ### Keputusan Penghapusan NPWP `(Pasal 46 Ayat (5) dan (6) PER-7/PJ/2025)` Berdasarkan Pemeriksaan, Kepala KPP akan: - **Menerima permohonan:** Menerbitkan surat penghapusan NPWP jika memenuhi ketentuan. - **Menolak permohonan:** Menerbitkan surat penolakan penghapusan NPWP jika tidak memenuhi ketentuan. Keputusan diterbitkan paling lama: - 6 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi, Warisan Belum Terbagi, atau Instansi Pemerintah. - 12 bulan untuk Wajib Pajak Badan. ### Permohonan Dianggap Dikabulkan `(Pasal 46 Ayat (7) PER-7/PJ/2025)` Jika Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan dianggap dikabulkan, dan Kepala KPP harus menerbitkan surat penghapusan NPWP paling lama 1 bulan setelah jangka waktu berakhir. ### Penyampaian Keputusan dan Pengajuan Kembali `(Pasal 46 Ayat (8), (9), dan (10) PER-7/PJ/2025)` Keputusan disampaikan melalui Akun Wajib Pajak, email terdaftar, atau pos/jasa kurir. Wajib Pajak yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali sebagai permohonan baru. Namun, jika penolakan hanya karena utang pajak dan utang dilunasi dalam 1 bulan, tidak perlu mengajukan permohonan baru. ### Penghapusan NPWP Bersamaan dengan Pencabutan PKP `(Pasal 46 Ayat (11) PER-7/PJ/2025)` Kepala KPP dapat melakukan penghapusan NPWP bersamaan atau setelah pencabutan pengukuhan PKP. Diskusi lebih lanjut? Masuk grup Telegram eksklusif. [Langganan Sekarang ](https://checkout.xendit.co/od/cerdas-cendrawasih?langganan&ref=diskusipajak.com) ## Penghapusan NPWP Secara Jabatan `(Pasal 47 PER-7/PJ/2025)` Pasal ini mengatur kondisi di mana DJP dapat menghapus NPWP secara otomatis (jabatan). ### Dasar Penghapusan Jabatan `(Pasal 47 Ayat (1) dan (2) PER-7/PJ/2025)` Kepala KPP dapat menghapus NPWP secara jabatan berdasarkan data/informasi yang dimiliki DJP, khususnya berdasarkan hasil Pemeriksaan. ### Kondisi Penghapusan Jabatan Berdasarkan Penelitian Administrasi `(Pasal 47 Ayat (3) PER-7/PJ/2025)` Selain Pemeriksaan, penghapusan jabatan juga dapat dilakukan berdasarkan penelitian administrasi terhadap: - Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia tanpa warisan dan tidak memiliki NIK. - Wajib Pajak orang pribadi meninggalkan Indonesia selamanya dan tidak memiliki NIK. - Anak belum dewasa (<18 tahun) yang sudah memiliki NPWP. - Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi yang warisannya sudah selesai dibagi. - Wajib Pajak Badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak punya kewajiban PPh Badan dan sudah menghentikan usaha. - Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. - Wajib Pajak Badan tertentu (selain PT) yang tidak menunjukkan kegiatan usaha dan tidak punya kewajiban PPh. - Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi syarat sebagai pemotong/pemungut pajak dan dilikuidasi karena kondisi tertentu. - Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP. ### Penerbitan dan Penyampaian Surat Penghapusan Jabatan `(Pasal 47 Ayat (4) dan (5) PER-7/PJ/2025)` Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi, dapat diterbitkan surat penghapusan NPWP. Surat ini disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Akun Wajib Pajak, email terdaftar, atau pos/jasa kurir. ### Pembenahan Basis Data `(Pasal 47 Ayat (6) PER-7/PJ/2025)` Direktur Jenderal Pajak atau Kepala KPP dapat melakukan pembenahan basis data administrasi NPWP jika ada data/informasi yang berbeda dengan keadaan sebenarnya, namun Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif saat surat keputusan penghapusan NPWP diterbitkan.