1. Apa itu Jasa Konstruksi?

Menurut peraturan yang tebalnya cukup buat ganjel pintu itu, jasa konstruksi dibagi jadi:

• Jasa Konsultansi Konstruksi
  (perencanaan, desain, pengawasan, manajemen konstruksi)
• Pekerjaan Konstruksi
  (bangun, operasi, pemeliharaan, bongkar, bangun ulang)
• Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
  (gabungan desain dan pelaksanaan, alias design & build)

2. Siapa Subjeknya?

• Penyedia jasa: perusahaan/badan/perorangan yang mengerjakan proyek.
• Pengguna jasa: yang punya proyek dan butuh bangunan berdiri, bukan cuma janji-janji.

3. Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Ini bagian favorit semua orang (katanya). Tarifnya beda tergantung sertifikat dan jenis pekerjaannya:

A. Pekerjaan Konstruksi (Bangun-membangun)

• 1,75%: penyedia jasa punya SBU kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi untuk perseorangan.
• 4%: penyedia jasa tidak punya sertifikat apa pun.
  Mau murah? Urus sertifikat. Pemerintah ngasih kode keras banget di sini.
• 2,65%: penyedia jasa bersertifikat di luar kualifikasi kecil
  (menengah, besar, spesialis).

B. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (Design and Build)

• 2,65%: punya sertifikat badan usaha.
• 4%: tidak punya sertifikat.

C. Jasa Konsultansi Konstruksi

• 3,5%: punya SBU/sertifikat kompetensi.
• 6%: tidak punya sertifikat.
  Ini tarif paling pedih, khusus untuk yang nekat kerja tanpa SKA/SBU.

4. Sertifikat Itu Wajib, Bukan Sekadar Formalitas

Meskipun PPh final tetap dipotong, ketidakadaan sertifikat tetap dianggap pelanggaran aturan di sektor jasa konstruksi. Bahasa halusnya: bayar PPh Final bukan izin untuk tidak punya sertifikat.