Tim Redaksi Diskusi Pajak

Balikpapan

Redaksi Diskusi Pajak berfokus menyajikan informasi perpajakan yang relevan, terbaru, dan dapat dipercaya. Kami mengumpulkan sumber dari publikasi resmi serta referensi publik di internet, untuk kemudian disajikan ulang secara ringkas bagi komunitas.

Writing

Bunga sebagai Objek Pajak Penghasilan di Indonesia

NPWP bagi Wanita Kawin Tahun 2025 Pembaruan Desember

Peraturan Terkait Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Berikut adalah ringkasan dari dokumen Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2025 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri: Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya, yaitu PER-02/PJ/2009 dan PER-43/PJ/2011, untuk memberikan kepastian hukum dan menyesuaikan

Cara Mengatasi Status Anggota Keluarga Tidak Valid di Coretax DJP

Status anggota keluarga tidak valid di akun coretax sering terjadi karena NIK belum terdaftar atau dipadankan dengan benar di sistem Coretax DJP, sehingga menghambat pengisian NIK. Penyebab Umum Status Anggota Keluarga Tidak Valid Saat Pengisian NIK di Coretax Masalah ini biasanya muncul pada wanita kawin atau anak belum dewasa yang

Jenis-jenis SPT Masa PPN yang diatur dalam konteks administrasi perpajakan yang baru

Kerangka PER-11/PJ/2025 dan peraturan terkait (PMK 81 Tahun 2024), mengidentifikasi beberapa jenis SPT Masa PPN, yang disesuaikan dengan kategori Wajib Pajak atau skema pengkreditan Pajak Masukan (PM) yang mereka gunakan. Berikut adalah jenis-jenis SPT Masa PPN yang diatur dalam konteks administrasi perpajakan yang baru: #1 Surat Pemberitahuan Masa

Kebijakan Pajak terkait Bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

1. Penetapan Keadaan Kahar (Force Majeure): * Menetapkan keadaan darurat bencana alam (banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gempa bumi) di P rovinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebagai keadaan kahar. * Masa keadaan tanggap darurat yang menjadi dasar penetapan adalah: * Aceh: 28 November 2025 sampai 11

Penentuan SPDN dan SPLN

DASAR HUKUM 1. Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) (berlaku sejak 31 Maret 2023 - Perubahan Keempat atas UU PPh - Cipta Kerja)tang perubahan keempat atas UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan 2. PER-43/PJ/2011 (berlaku sejak 28 Desember 2011) tentang penentuan Subjek

About