Less Summer
Bagaimana Mendaftar NPWP melalui KPP, KP2KP, atau Tempat Lain yang Ditunjuk DJP?
Pengertian dan Pentingnya NPWP bagi Wajib Pajak Indonesia
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas resmi yang wajib dimiliki setiap wajib pajak di Indonesia, baik orang pribadi maupun badan usaha. NPWP berperan penting dalam pelaporan pajak, pengajuan kredit, hingga tata kelola keuangan usaha.
Bagi yang belum memiliki NPWP, Direktorat Jenderal
Bagaimana PPh 21 bagi Pegawai Keluar Masuk
Jika atas suatu pegawai tetap sudah diterbitkan A1 di bulan Januari-Juni kemudian di bulan Oktober pegawai itu masuk kembali sebagai pegawai tetap baru, hingga Desember, Bagaimana pembuatan bukti potong bulanan (BPMP) dan tahunan A1-nya?
🧾 1. Saat Pegawai Berhenti di Juni
• Karena sudah berhenti kerja di pertengahan tahun, pemberi kerja harus
KEP-208/BC/2025
Penetapan Secara Penuh (Mandatory) Potong Kuota Secara Elektronik Atas Impor Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk
FAQ & SALINDIA PPh 21 Ditanggung Pemerintah Sektor Pariwisata
📢 TELAH RILIS: FAQ & SALINDIA
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Sektor Pariwisata
DJP telah menerbitkan bahan edukasi (Paparan & FAQ) mengenai PMK 72 Tahun 2025, terkait perluasan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata.
FAQ memuat hal-hal berikut:
1. Batasan Penghasilan (Rp 10 Juta) dan komponennya
2. Status
Kapan Bisa Membuat Konsep SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2025 di Coretax?
Ketentuan Tahun Pajak Januari-Desember
Jika Anda menggunakan tahun pajak Januari hingga Desember, perlu diperhatikan bahwa konsep SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di aplikasi Coretax belum bisa dibuat sebelum akhir tahun pajak. Sistem akan membuka fitur pembuatan konsep SPT Tahunan setelah seluruh periode tahun pajak 2025 berakhir, yaitu mulai Januari 2026.
Langkah Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur dan Penyesuaian SPT Masa PPN
Kapan Faktur Pajak Harus Dibatalkan?
Faktur Pajak wajib dibatalkan apabila:
* Transaksi penyerahan barang/jasa dibatalkan setelah penerbitan Faktur Pajak.
* Faktur diterbitkan atas transaksi yang tidak seharusnya.
* Ada kesalahan pada data identitas pembeli/penerima jasa (wajib disertai pembuatan Faktur Pajak baru).
Syarat & Dokumen Pendukung
Pembatalan hanya bisa dilakukan jika SPT
Saya membantu wajib pajak memahami situasi pajaknya dengan penjelasan yang apa adanya dan sesuai aturan.
Sebagian besar diskusi yang saya tangani datang dari pabrikan sawit dari hulu ke hilir, jasa pertambangan, jasa transportasi yang menerima surat dari DJP dan masih ragu harus melangkah ke mana. Kondisi seperti ini sangat wajar, dan biasanya memang perlu dibicarakan dulu sebelum mengambil keputusan.
Dalam setiap diskusi, saya terbiasa membaca aturan secara utuh dan mengaitkannya dengan kondisi nyata yang dihadapi. Fokusnya bukan sekadar mencari “jawaban yang benar”, tetapi membantu menentukan langkah yang paling masuk akal untuk situasi masing-masing orang, beserta risikonya.
Topik yang paling sering saya tangani meliputi Aspek Perpajakan sebuah transaksi, klarifikasi SP2DK, Analisa Laporan Keuangan untuk kepentingan Perpajakan, serta Penyelesaiaan masalah Pemeriksaan atau Pasca Pemeriksaan Pajak.
Jika Anda perlu mendiskusikan kondisi pajak Anda sebelum melangkah lebih jauh, Anda dapat menghubungi saya melalui DiskusiPajak.
Lokasi
Layanan Pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Kota Balikpapan
Konsultasi layanan pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) kota Balikpapan membantu wajib pajak memenuhi syarat administratif untuk tender, perizinan, fasilitas pajak, hingga pengurusan izin usaha hanya melalui Coretax, tanpa harus datang ke KPP. SKF kini diterbitkan digital lewat menu Layanan Wajib Pajak di Coretax, ditandatangani dengan Kode Otorisasi DJP atau sertifikat
Konsultasi Layanan Non Aktif NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP Kota Balikpapan
Artikel ini membahas langkah non-aktif NPWP dan pencabutan PKP berdasarkan praktik dan ketentuan terbaru.
Konsultasi Layanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kota Balikpapan
Layanan konsultasi pengukuhan PKP di Balikpapan terintegrasi Coretax DJP memudahkan UMKM dan pengusaha memenuhi omzet Rp4,8 miliar/tahun sesuai PER-7/PJ/2025
Konsultasi Layanan Aktivasi NIK sebagai NPWP, Kode Otorisasi DJP dan Sertifikat Elektronik untuk Kota Balikpapan
Layanan konsultasi aktivasi NIK sebagai NPWP di Balikpapan kini terintegrasi dengan Coretax DJP, memudahkan pemadanan NIK 16 digit, pengajuan kode otorisasi DJP (KO DJP), serta sertifikat elektronik untuk pelaporan SPT Tahunan 2025 mulai Maret 2026. Proses ini wajib bagi wajib pajak orang pribadi dan badan sesuai PMK No. 81/2024,
Layanan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif
Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Nonaktif dapat diaktifkan kembali oleh Kepala KPP, baik berdasarkan permohonan WP sendiri maupun secara jabatan.
Kriteria Pengaktifan Kembali (Jabatan/Permohonan):
Pengaktifan kembali dilakukan jika ditemukan data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah:
1. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan (kecuali untuk
Layanan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif (Nonaktif WP) Kota Balikpapan 2026
Wajib Pajak Nonaktif adalah status yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) yang secara formal masih terdaftar di administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, dan NPWP-nya belum dilakukan penghapusan.
Penetapan status Nonaktif WP ini dapat dilakukan berdasarkan permohonan yang
Layanan Pendaftaran NPWP Kota Balikpapan 2026
Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses ini melibatkan pengisian formulir pendaftaran dan penyampaian dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024
##1. – Saluran Pendaftaran
Wajib Pajak (WP), seperti WP Orang Pribadi Penduduk, WP Orang Pribadi Bukan Penduduk,