Less Summer
Pajak Penghasilan atas Bagi Hasil dari Pinjaman
Pertanyaan:
PT A memberikan pinjaman kepada Tuan B. Pada akhirnya, PT A mendapat bagi hasil dari pekerjaan tersebut. Atas bagi hasil ini, apakah dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%? Bagaimana PT A melaporkan PPh 23 tersebut, mengingat Tuan B sebagai orang pribadi tidak memiliki kewajiban memotong PPh 23?
Jawaban:
Berdasarkan
Kode Objek Pajak Sewa Alat
Pertanyaan:
Berapa kode objek pajak untuk "Rental alat analisa gas buang engine"?
Jawaban:
Kode objek pajak untuk "Rental alat analisa gas buang engine" adalah 24-100-02.
Kode ini digunakan untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang tidak
PPh Pasal 25 salah tahun
Tanya:
Jika saya membayar PPh Pasal 25 dengan salah tahun, apakah bisa mengajukan Pemindahbukuan (Pbk)?
Jawab:
Tidak, jika terjadi kesalahan tahun pada pembayaran PPh Pasal 25, Anda tidak bisa mengajukan Pemindahbukuan (Pbk).
Sesuai dengan Pasal 109 ayat (3) PMK Nomor 81 Tahun 2024, terdapat jenis-jenis pembayaran yang tidak dapat diajukan
Bukti Potong PPh 21 Upah Harian yang dibayar Mingguan
Pertanyaan:
Jika ada pembayaran upah harian tetapi dibayarkan secara mingguan (misalnya upah 7 hari kerja dibayar 1 kali), apakah bukti potong PPh 21 yang dibuat ada 7 atau hanya 1?
Jawaban:
Berdasarkan ketentuan terbaru, pembuatan bukti potong PPh 21 untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, atau borongan
Hubungan Istimewa Suami-Istri
Pertanyaan:
Apakah suami dan istri termasuk hubungan istimewa dalam Pasal 18 UU PPh? Misalnya, suami bekerja sebagai direktur di PT A dan istri sebagai direktur di PT B. Apakah jika PT A dan PT B bertransaksi, transaksi tersebut termasuk dalam hubungan istimewa?
Jawaban:
Suami dan istri termasuk dalam kategori hubungan
Faktur Pajak untuk Pembeli dari Luar Negeri
Pertanyaan:
Kantor saya menjual barang kepada perusahaan di Hong Kong untuk proyek yang berlokasi di Jakarta. Penyerahan barang dilakukan di Jakarta, tetapi pembayaran berasal dari Hong Kong. Bagaimana cara membuat Faktur Pajaknya? Apakah diperlukan NPWP pembeli?
Jawaban:
Anda harus menerbitkan Faktur Pajak untuk transaksi ini. Meskipun pembayarannya dari perusahaan luar
Saya membantu wajib pajak memahami situasi pajaknya dengan penjelasan yang apa adanya dan sesuai aturan.
Sebagian besar diskusi yang saya tangani datang dari pabrikan sawit dari hulu ke hilir, jasa pertambangan, jasa transportasi yang menerima surat dari DJP dan masih ragu harus melangkah ke mana. Kondisi seperti ini sangat wajar, dan biasanya memang perlu dibicarakan dulu sebelum mengambil keputusan.
Dalam setiap diskusi, saya terbiasa membaca aturan secara utuh dan mengaitkannya dengan kondisi nyata yang dihadapi. Fokusnya bukan sekadar mencari “jawaban yang benar”, tetapi membantu menentukan langkah yang paling masuk akal untuk situasi masing-masing orang, beserta risikonya.
Topik yang paling sering saya tangani meliputi Aspek Perpajakan sebuah transaksi, klarifikasi SP2DK, Analisa Laporan Keuangan untuk kepentingan Perpajakan, serta Penyelesaiaan masalah Pemeriksaan atau Pasca Pemeriksaan Pajak.
Jika Anda perlu mendiskusikan kondisi pajak Anda sebelum melangkah lebih jauh, Anda dapat menghubungi saya melalui DiskusiPajak.
Lokasi
Layanan Pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Kota Balikpapan
Konsultasi layanan pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) kota Balikpapan membantu wajib pajak memenuhi syarat administratif untuk tender, perizinan, fasilitas pajak, hingga pengurusan izin usaha hanya melalui Coretax, tanpa harus datang ke KPP. SKF kini diterbitkan digital lewat menu Layanan Wajib Pajak di Coretax, ditandatangani dengan Kode Otorisasi DJP atau sertifikat
Konsultasi Layanan Non Aktif NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP Kota Balikpapan
Artikel ini membahas langkah non-aktif NPWP dan pencabutan PKP berdasarkan praktik dan ketentuan terbaru.
Konsultasi Layanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kota Balikpapan
Layanan konsultasi pengukuhan PKP di Balikpapan terintegrasi Coretax DJP memudahkan UMKM dan pengusaha memenuhi omzet Rp4,8 miliar/tahun sesuai PER-7/PJ/2025
Konsultasi Layanan Aktivasi NIK sebagai NPWP, Kode Otorisasi DJP dan Sertifikat Elektronik untuk Kota Balikpapan
Layanan konsultasi aktivasi NIK sebagai NPWP di Balikpapan kini terintegrasi dengan Coretax DJP, memudahkan pemadanan NIK 16 digit, pengajuan kode otorisasi DJP (KO DJP), serta sertifikat elektronik untuk pelaporan SPT Tahunan 2025 mulai Maret 2026. Proses ini wajib bagi wajib pajak orang pribadi dan badan sesuai PMK No. 81/2024,
Layanan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif
Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Nonaktif dapat diaktifkan kembali oleh Kepala KPP, baik berdasarkan permohonan WP sendiri maupun secara jabatan.
Kriteria Pengaktifan Kembali (Jabatan/Permohonan):
Pengaktifan kembali dilakukan jika ditemukan data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah:
1. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan (kecuali untuk
Layanan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif (Nonaktif WP) Kota Balikpapan 2026
Wajib Pajak Nonaktif adalah status yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) yang secara formal masih terdaftar di administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, dan NPWP-nya belum dilakukan penghapusan.
Penetapan status Nonaktif WP ini dapat dilakukan berdasarkan permohonan yang
Layanan Pendaftaran NPWP Kota Balikpapan 2026
Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses ini melibatkan pengisian formulir pendaftaran dan penyampaian dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024
##1. – Saluran Pendaftaran
Wajib Pajak (WP), seperti WP Orang Pribadi Penduduk, WP Orang Pribadi Bukan Penduduk,