Less Summer

Balikpapan

Kreator DiskusiPajak.com | Bikin catatan & pembahasan pajak mingguan

PPh Final atas Penghasilan WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu — PP 55 Tahun 2022

1. DASAR HUKUM 1. PP 55 TAHUN 2022 (berlaku 20 Desember 2022) — Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Bagian Ketiga — Peredaran Bruto Tertentu (Pasal 56–60) mengatur PPh Final atas penghasilan WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Mencabut PP 23 TAHUN 2018 dan PP 46 TAHUN 2013. 2. PMK-164/

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace (PPMSE)

1. DASAR HUKUM: Regulasi Utama 1. ⭐ PMK 37/2025 — Peraturan Menteri Keuangan No. 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut PPh serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Transaksi PMSE. Berlaku sejak 14 Juli 2025. 2. ⭐ PER-15/PJ/2025 — Peraturan Dirjen Pajak tentang Penunjukan PPMSE

Perlakuan PPh dan PPN atas Leasing (Sewa Guna Usaha)

DASAR HUKUM * KMK-1169/KMK.01/1991 (berlaku sejak 19 Januari 1991) tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) SURAT EDARAN TERKAIT * SE-129/PJ/2010 (berlaku sejak 29 November 2010) tentang perlakuan PPN atas transaksi leasing dengan hak opsi dan sale and leaseback DEFINISI ISTILAH (Pasal 1 KMK-1169/KMK.

Usaha Reksa Dana

PPh Pasal 15 atas Pelayaran / Penerbangan Luar Negeri

⚠️ UPDATE CORETAX: Sejak PMK-81/2024 + PMK-1/2026, pembayaran pajak menggunakan Kode Billing via Coretax. Bukti potong via e-Bupot Unifikasi. ⚠️ UPDATE PERATURAN: KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996 (PPh 15 LN: norma 6%, tarif efektif 2,64%) & KMK-416/KMK.04/1996

Kegiatan Usaha Berbasis Syariah

⚠️ UPDATE CORETAX: Sejak PMK-81/2024 + PMK-1/2026, pembayaran pajak menggunakan Kode Billing via Coretax. Bukti potong via e-Bupot Unifikasi. ⚠️ UPDATE PERATURAN: PMK-136/2011 (Perbankan Syariah) & PMK-137/2011 (Pembiayaan Syariah) masih berlaku. UU 7/2021 & UU 6/2023 tidak mengubah ketentuan spesifik PPh syariah.

Kerja Sama Operasi (KSO)

UPDATE CORETAX: Sejak PMK-81/2024 + PMK-1/2026, pembayaran pajak menggunakan Kode Billing via Coretax. Bukti potong via e-Bupot Unifikasi. Pelaksanaan hak/kewajiban perpajakan KSO melalui sistem Coretax (Pasal 4-6 PMK-81/2024). UPDATE: PMK 79/2024 adalah regulasi komprehensif pertama yang secara khusus mengatur perpajakan KSO