Less Summer

Less Summer

Balikpapan
Kreator DiskusiPajak.com | Bikin catatan & pembahasan pajak mingguan
Tanya-Jawab

Persyaratan Pengajuan PKP di Coretax

Pertanyaan: Apakah syarat mengajukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Coretax masih sama dengan syarat sebelumnya, yaitu harus mengisi formulir dan lain-lain? Jawaban: Persyaratan dan dokumen pendukung terkait permohonan pengukuhan PKP melalui Portal Wajib Pajak dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) PER-7 Tahun 2025 sebagaimana terlampir Untuk prosesnya,
Tanya-Jawab

Deposit SPT Terkunci di Coretax

Kasus Temporer Pertanyaan: Saya sudah menyetor dalam satu deposit untuk membayar pelaporan SPT Masa PPh 21, Unifikasi, dan SPT Masa PPN. Namun, saat melanjutkan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi setelah melapor SPT Masa PPh 21, pilihan pemindahbukuan deposit tidak muncul dan hanya ada opsi untuk membuat Kode Billing. Padahal, saldo
Tanya-Jawab

Pencantuman Keterangan di Faktur Pajak Jasa Sewa Alat

Pertanyaan: Saya menyerahkan jasa sewa alat. Apakah saya harus mencantumkan keterangan "Sewa Per Jam" pada Faktur Pajak di kolom keterangan? Jawaban: Ya, jika diketahui jumlah unit atau satuan tertentu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menambahkan keterangan mengenai jumlah unit atau satuan tersebut pada Faktur Pajak. Hal ini diatur
Tanya-Jawab

Faktur Pajak Penjualan Minyak Goreng dan Margarin

Pertanyaan: Apakah penjualan minyak goreng kelapa sawit dan margarin berlaku DPP 11/12? Kode faktur pajaknya berapa? Jika penjualan kedua item tersebut ke PKP di Kota Batam, kodenya berapa? Jawaban: Penjualan Normal Penjualan Barang Kena Pajak (BKP) yang tidak termasuk barang mewah, seperti minyak goreng kelapa sawit dan margarin, menggunakan
Perlakuan Pajak Donasi (CSR) untuk Yayasan Sosial
Tanya-Jawab

Perlakuan Pajak Donasi (CSR) untuk Yayasan Sosial

Pertanyaan: Suatu instansi ingin berdonasi ke yayasan sosial, tetapi tidak bisa menggunakan istilah "donasi". Mereka harus menamainya "CSR" (Corporate Social Responsibility) dan menerbitkan bukti potong PPh 23. Apakah ini sudah benar? Jawaban: Perlu dipastikan terlebih dahulu apakah dana CSR tersebut termasuk sumbangan, bantuan, atau bentuk lain
Tanya-Jawab

Pemotongan PPh Sewa Apartemen ke Orang Pribadi

Pertanyaan: Jika kami sebagai pengelola apartemen menyewakan unit kepada Orang Pribadi (OP), apakah OP tersebut wajib membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2)? Kalau tidak, apakah kami yang harus membuat bukti potong sendiri, atau bagaimana caranya? Jawaban: Jika penyewa bangunan adalah Orang Pribadi (OP), maka OP tersebut tidak wajib
Tanya-Jawab

PPh Pasal 22 untuk Perusahaan Asuransi di E-commerce (PMK-37/2025)

Pertanyaan: Pada PMK-37 Tahun 2025 disebutkan Pedagang/Merchant atau orang pribadi. Bagaimana dengan perusahaan asuransi yang melekat pada produk kami ke penjualan platform e-commerce? Apakah ini berarti dianggap final bagi perusahaan asuransi? Jawaban: Jawaban: Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PMK-37 Tahun 2025, yang termasuk dalam kategori Pedagang Dalam Negeri adalah

Saya membantu wajib pajak memahami situasi pajaknya dengan penjelasan yang apa adanya dan sesuai aturan.

Sebagian besar diskusi yang saya tangani datang dari pabrikan sawit dari hulu ke hilir, jasa pertambangan, jasa transportasi yang menerima surat dari DJP dan masih ragu harus melangkah ke mana. Kondisi seperti ini sangat wajar, dan biasanya memang perlu dibicarakan dulu sebelum mengambil keputusan.

Dalam setiap diskusi, saya terbiasa membaca aturan secara utuh dan mengaitkannya dengan kondisi nyata yang dihadapi. Fokusnya bukan sekadar mencari “jawaban yang benar”, tetapi membantu menentukan langkah yang paling masuk akal untuk situasi masing-masing orang, beserta risikonya.

Topik yang paling sering saya tangani meliputi Aspek Perpajakan sebuah transaksi, klarifikasi SP2DK, Analisa Laporan Keuangan untuk kepentingan Perpajakan, serta Penyelesaiaan masalah Pemeriksaan atau Pasca Pemeriksaan Pajak.

Jika Anda perlu mendiskusikan kondisi pajak Anda sebelum melangkah lebih jauh, Anda dapat menghubungi saya melalui DiskusiPajak.

Lokasi

Layanan Pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Kota Balikpapan

Konsultasi layanan pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) kota Balikpapan membantu wajib pajak memenuhi syarat administratif untuk tender, perizinan, fasilitas pajak, hingga pengurusan izin usaha hanya melalui Coretax, tanpa harus datang ke KPP. SKF kini diterbitkan digital lewat menu Layanan Wajib Pajak di Coretax, ditandatangani dengan Kode Otorisasi DJP atau sertifikat

Layanan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif

Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Nonaktif dapat diaktifkan kembali oleh Kepala KPP, baik berdasarkan permohonan WP sendiri maupun secara jabatan. Kriteria Pengaktifan Kembali (Jabatan/Permohonan): Pengaktifan kembali dilakukan jika ditemukan data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah: 1. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan (kecuali untuk

Layanan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif (Nonaktif WP) Kota Balikpapan 2026

Wajib Pajak Nonaktif adalah status yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) yang secara formal masih terdaftar di administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, dan NPWP-nya belum dilakukan penghapusan. Penetapan status Nonaktif WP ini dapat dilakukan berdasarkan permohonan yang

Layanan Pendaftaran NPWP Kota Balikpapan 2026

Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses ini melibatkan pengisian formulir pendaftaran dan penyampaian dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 ##1. – Saluran Pendaftaran Wajib Pajak (WP), seperti WP Orang Pribadi Penduduk, WP Orang Pribadi Bukan Penduduk,