Less Summer

Less Summer

Balikpapan
Kreator DiskusiPajak.com | Bikin catatan & pembahasan pajak mingguan
Tanya-Jawab

Pembatalan Faktur Pajak di Era Coretax: Perlukah Konfirmasi Pembeli?

Pertanyaan: Untuk pembatalan faktur di era coretax, apakah perlu konfirmasi dari pembeli/lawan pajak? Ya, konfirmasi dari pembeli sangat diperlukan untuk pembatalan faktur pajak di coretax, terutama jika faktur pajak tersebut sudah dikreditkan oleh pembeli. 1. Kewenangan Pembatalan: Penjual dapat melakukan pembatalan faktur pajak jika transaksi dibatalkan. 2. Pembatalan Bersama:
Tanya-Jawab

PPh Final UMKM: Perpanjangan Belum Pasti?

Tanya: Untuk transaksi dengan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dalam negeri yang memiliki fasilitas PP 23 Tahun 2018 (0,5%) yang masanya habis di tahun 2024, tetapi karena ada berita perpanjangan sampai 2025, kami bingung berapa yang harus dipotong? Jawab: Wacana perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% bagi Wajib
Memahami Perhitungan PPh 21 atas Uang Jasa Karyawan yang Di-Off Sementara
Artikels

Memahami Perhitungan PPh 21 atas Uang Jasa Karyawan yang Di-Off Sementara

Dalam dinamika dunia kerja, terkadang perusahaan perlu memberlakukan kebijakan off sementara bagi karyawan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas penghasilan karyawan, termasuk uang jasa yang mungkin diberikan sebelum masa off dan status karyawan ketika kembali bekerja. Artikel ini akan menjelaskan secara sederhana perhitungan

Saya membantu wajib pajak memahami situasi pajaknya dengan penjelasan yang apa adanya dan sesuai aturan.

Sebagian besar diskusi yang saya tangani datang dari pabrikan sawit dari hulu ke hilir, jasa pertambangan, jasa transportasi yang menerima surat dari DJP dan masih ragu harus melangkah ke mana. Kondisi seperti ini sangat wajar, dan biasanya memang perlu dibicarakan dulu sebelum mengambil keputusan.

Dalam setiap diskusi, saya terbiasa membaca aturan secara utuh dan mengaitkannya dengan kondisi nyata yang dihadapi. Fokusnya bukan sekadar mencari “jawaban yang benar”, tetapi membantu menentukan langkah yang paling masuk akal untuk situasi masing-masing orang, beserta risikonya.

Topik yang paling sering saya tangani meliputi Aspek Perpajakan sebuah transaksi, klarifikasi SP2DK, Analisa Laporan Keuangan untuk kepentingan Perpajakan, serta Penyelesaiaan masalah Pemeriksaan atau Pasca Pemeriksaan Pajak.

Jika Anda perlu mendiskusikan kondisi pajak Anda sebelum melangkah lebih jauh, Anda dapat menghubungi saya melalui DiskusiPajak.

Lokasi

Layanan Pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Kota Balikpapan

Konsultasi layanan pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) kota Balikpapan membantu wajib pajak memenuhi syarat administratif untuk tender, perizinan, fasilitas pajak, hingga pengurusan izin usaha hanya melalui Coretax, tanpa harus datang ke KPP. SKF kini diterbitkan digital lewat menu Layanan Wajib Pajak di Coretax, ditandatangani dengan Kode Otorisasi DJP atau sertifikat

Layanan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif

Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Nonaktif dapat diaktifkan kembali oleh Kepala KPP, baik berdasarkan permohonan WP sendiri maupun secara jabatan. Kriteria Pengaktifan Kembali (Jabatan/Permohonan): Pengaktifan kembali dilakukan jika ditemukan data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah: 1. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan (kecuali untuk

Layanan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif (Nonaktif WP) Kota Balikpapan 2026

Wajib Pajak Nonaktif adalah status yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) yang secara formal masih terdaftar di administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, dan NPWP-nya belum dilakukan penghapusan. Penetapan status Nonaktif WP ini dapat dilakukan berdasarkan permohonan yang

Layanan Pendaftaran NPWP Kota Balikpapan 2026

Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses ini melibatkan pengisian formulir pendaftaran dan penyampaian dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 ##1. – Saluran Pendaftaran Wajib Pajak (WP), seperti WP Orang Pribadi Penduduk, WP Orang Pribadi Bukan Penduduk,