Tabel Tarif PPh Pasal 23
⚠️Tabel ini telah diperbarui dengan: UU HPP (7/2021), UU Cipta Kerja (6/2023), ⭐ Dividen WP OP dikecualikan jika diinvestasikan (PMK-18/2021), ⭐ Royalti NPPN 6% (PER-1/PJ/2023)
•
2 min read
PPh Pasal 23
Kumpulan artikel yang membahas PPh Pasal 23, yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa tertentu yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dari pihak pemberi penghasilan yang telah ditunjuk sebagai pemotong pajak.
Penggunaan Stempel Tanda Tangan
⚠️PER-15/PJ/2014 secara teknis masih berlaku, namun sejak berlakunya Coretax (PMK-81/2024) dan e-Bupot Unifikasi (PER-04/PJ/2017), bukti potong PPh 23/26 diterbitkan secara
•
2 min read
SKB PPh Potput (SKB PPh 21, 22, 22 impor, 23)
⚠️PERUBAHAN FUNDAMENTAL: PER-1/PJ/2011 telah dicabut oleh PER-8/PJ/2025. Permohonan SKB kini dilakukan secara elektronik melalui Portal Coretax, bukan lagi tertulis ke KPP. Artikel ini sudah
•
3 min read
Sewa & Jasa
Dasar Hukum 1. Pasal 23 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
•
5 min read
Royalti
Dasar Hukum 1. Pasal 4 Ayat (1) Huruf h, Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7
•
3 min read
Pola Perlakuan PPh 23 atas Trading Terms
📋Dokumen ini adalah Surat Penegasan (S-***/PJ.0**/20**) — bersifat intern dan tidak berlaku sebagai dasar hukum yang sah. Berlaku khusus untuk kasus yang ditanyakan. Namun dapat menjadi referensi dalam
•
4 min read
Hadiah & Penghargaan
Ketentuan Sejak 1 Mei 2015 Dasar Hukum 1. Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari
•
3 min read
Dividen
Dasar Hukum 1. Pasal 4 Ayat (1) Huruf g, Pasal 4 Ayat (3) huruf f, Pasal 23, Pasal 17 Ayat (2c) UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari
•
7 min read
Bunga
Dasar Hukum 1. Pasal 4 Ayat (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat (2) huruf a, Pasal 23 UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat
•
4 min read