Diskusi Pajak Temukan dokumentasi peraturan perpajakan, panduan akuntansi, blog, dan kumpulan tanya jawab yang terpercaya

H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

Berikut adalah ringkasan dari dokumen Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2025 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri: Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya, yaitu PER-02/PJ/2009 dan PER-43/PJ/2011, untuk memberikan kepastian hukum dan menyesuaikan

Status anggota keluarga tidak valid di akun coretax sering terjadi karena NIK belum terdaftar atau dipadankan dengan benar di sistem Coretax DJP, sehingga menghambat pengisian NIK. Penyebab Umum Status Anggota Keluarga Tidak Valid Saat Pengisian NIK di Coretax Masalah ini biasanya muncul pada wanita kawin atau anak belum dewasa yang

Kerangka PER-11/PJ/2025 dan peraturan terkait (PMK 81 Tahun 2024), mengidentifikasi beberapa jenis SPT Masa PPN, yang disesuaikan dengan kategori Wajib Pajak atau skema pengkreditan Pajak Masukan (PM) yang mereka gunakan. Berikut adalah jenis-jenis SPT Masa PPN yang diatur dalam konteks administrasi perpajakan yang baru: #1 Surat Pemberitahuan Masa

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

Tahun 2025 sudah hampir selesai, dan biasanya di akhir tahun ini kita sudah rekap rekap gaji pegawai untuk bisa dilakukan pembuatan Bupot A1 nya dengan memakai mekanisme Impor file XML. Kebetulan tahun ini kita mulai memakai Coretax dan pasti sudah ada yang beda dari formatnya atau cara-cara pembuatan Bupot A1,

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

1. Penetapan Keadaan Kahar (Force Majeure): * Menetapkan keadaan darurat bencana alam (banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gempa bumi) di P rovinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebagai keadaan kahar. * Masa keadaan tanggap darurat yang menjadi dasar penetapan adalah: * Aceh: 28 November 2025 sampai 11

DASAR HUKUM 1. Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) (berlaku sejak 31 Maret 2023 - Perubahan Keempat atas UU PPh - Cipta Kerja)tang perubahan keempat atas UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan 2. PER-43/PJ/2011 (berlaku sejak 28 Desember 2011) tentang penentuan Subjek

D. KREDIT PAJAK

Dokumen ini menjelaskan Proses Bisnis Pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam rangka Reformasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang dikenal dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Ruang Lingkup Serangkaian kegiatan administrasi perpajakan dalam konteks penerimaan dan pengelolaan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak (WP), meliputi: * Persiapan SPT * Penyampaian SPT * Pengolahan

C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK