Kumpulan artikel yang membahas ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), mulai dari objek pajak, bukan objek pajak, tarif, pengurangan penghasilan bruto, hingga aturan khusus per jenis penghasilan dan subjek pajak.
1. 1. DASAR HUKUM 2. 2. OBJEK PEMOTONGAN 3. 3. TARIF EFEKTIF 4. 4. KEWAJIBAN PEMOTONG (Pasal 243 PMK-81/2024) 5. 1. 4.1 Penyetoran 2. 4.2 Pelaporan
1. 1. DASAR HUKUM 2. 2. REGULASI CHAIN 3. 3. REZIM KERTAS — STEMPEL TANDA TANGAN (PER-15/PJ/2014) 4. 1. 3.1 Syarat Penggunaan 2. 3.2 Tata Cara
1. 1. DASAR HUKUM 2. 2. REGULATION CHAIN 3. 3. BENTUK FASILITAS 4. 4. SUBJEK KEGIATAN 5. 1. 4.1 Praktik Kerja / Pemagangan 2. 4.2 Kegiatan Pembelajaran 6. 5.
1. 1. DASAR HUKUM 2. 2. REGULATION CHAIN 3. 3. JENIS FASILITAS PPh 4. 1. 3.1 Pengurangan Penghasilan Neto (Tax Allowance) 2. 3.2 Penyusutan & Amortisasi Dipercepat 3.
1. DASAR HUKUM Regulasi Primer 1. PP 34/2016 — Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas
1. DASAR HUKUM: Regulasi Utama 1. ⭐ PMK 37/2025 — Peraturan Menteri Keuangan No. 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut PPh serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan
DASAR HUKUM * KMK-1169/KMK.01/1991 (berlaku sejak 19 Januari 1991) tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) SURAT EDARAN TERKAIT * SE-129/PJ/2010 (berlaku sejak 29 November 2010)
⚠️ UPDATE CORETAX: Sejak PMK-81/2024 + PMK-1/2026, pembayaran pajak menggunakan Kode Billing via Coretax. Bukti potong via e-Bupot Unifikasi. ⚠️ UPDATE PERATURAN: KMK-417/KMK.04/1996 &