5 Langkah Bagaimana Menanggapi SP2DK For Beginner

Panduan langkah demi langkah menanggapi Surat Permintaan Penjelasan SP2DK: pahami isinya, cek deadline, analisis angka, susun surat meyakinkan, dan kirim via Coretax. Lengkap dengan contoh konkret dan FAQ untuk menghindari naik pemeriksaan.

Sebagai pemula, tujuanmu ketika menerima SP2DK hanya tiga: pahami dulu masalahnya, kumpulkan data yang tepat, lalu jawab secara jelas dan tepat waktu (idealnya online lewat Coretax).

Sebenarnya SP2DK merupakan satu langkah sebelum naik ke pemeriksaan.​


Apa yang kamu butuhkan

Sebelum menyentuh Coretax atau menulis satu kalimat pun, siapkan dulu “toolkit” standar ini.​

Perkiraan waktu: 30–60 menit

  • Dokumen dasar pajak
    • SPT Tahunan dan/atau SPT Masa sesuai periode yang disebut di SP2DK.​
    • Laporan keuangan (minimal laporan laba rugi), buku besar, dan rekonsiliasi dasar omzet–bank (kalau ada).​
  • Data pendukung transaksi
    • Rekening koran, invoice, kontrak, bukti potong, faktur pajak, dan data penjualan (marketplace/POS) yang relevan dengan poin di SP2DK.​
    • Jika bisnis online, siapkan export transaksi dari Shopee/Tokopedia/GrabFood dan lain sebagainya​
  • Akses & tools kerja (minimal 3 tools)
    • Akun Coretax DJP (https://coretaxdjp.pajak.go.id) untuk mengirim Surat Tanggapan SP2DK dan unggah lampiran.​
    • Minimal satu software spreadsheet: Microsoft Excel, Google Sheets, atau LibreOffice Calc untuk ekualisasi dan rekonsiliasi angka.​
    • Aplikasi pemindai dokumen: Microsoft Lens, CamScanner, atau built-in scanner HP untuk mengubah dokumen fisik menjadi PDF yang rapi.​
  • Informasi kontak pajak
    • Nama Account Representative (AR) atau petugas yang tercantum di SP2DK, nomor telepon KPP, dan email resmi KPP (kalau tertulis).(Hindari penipuan)​

Hasil di tahap ini:

  • Satu folder (offline/online) berisi seluruh SPT terkait, laporan keuangan, data transaksi mentah, plus akses aktif ke Coretax.
💡
Dikantor saya sebelumnya ada orang yang khusus untuk menangani berkas, mulai pencatatan nomor, pengecekan kelengkapan berkas, scan dokumen dan pemberkasan.

Step 1: Pahami isi SP2DK

Target langkah ini: kamu tahu persis apa yang dipermasalahkan, untuk masa pajak apa, dan dari data siapa.​

Perkiraan waktu: 30–45 menit (pemula, baca pelan-pelan).

Apa yang harus kamu lakukan

  • Baca SP2DK dari atas sampai bawah, jangan lompat ke lampiran dulu.​
  • Catat di kertas/Notes hal-hal berikut:
    • Jenis pajak: PPh Tahunan, PPh 21, PPN, Bukti Potong PPh dsb.​
    • Masa/tahun pajak yang jadi fokus.​
    • Poin-poin temuan/data yang diminta penjelasan (misal: “perbedaan omzet SPT vs data pihak ketiga,” “PPN belum dipungut,” dll.).​
    • Sumber data: perbankan, data kepabeanan, laporan pihak pemotong pajak, data marketplace, dsb.​
  • Tandai bagian tentang batas waktu dan cara menanggapi (tatap muka, tertulis, atau via sistem).​

Kenapa ini penting

  • Kalau tidak paham apa yang diminta, kamu bisa menjawab terlalu umum, terlalu sedikit, atau malah hal yang tidak diminta—ini meningkatkan risiko naik pemeriksaan.​
  • Memahami scope (jenis pajak + masa pajak) membuat pekerjaanmu fokus; kamu tidak perlu bongkar semua tahun jika yang dipersoalkan hanya satu tahun.​

Contoh konkret

Misal di SP2DK tertulis:

  • “Data perbankan menunjukkan adanya setoran/uang masuk Rp2.400.000.000 pada 2023, sementara omzet yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan 2023 hanya Rp2.000.000.000.”​

Apa yang perlu dicatat:

  • Jenis pajak: PPh Badan.​
  • Tahun pajak: 2023.​
  • Isu utama: selisih omzet Rp400.000.000.​
  • Sumber data: rekening bank (data pihak ketiga).​

Hasil di Step 1:

  • Satu halaman ringkasan isi SP2DK (bisa di Word/Google Docs) dengan daftar semua poin temuan dan masa pajak terkait.​

Step 2: Cek batas waktu dan cara jawab

Setelah tahu “apa masalahnya”, kamu harus amankan dulu “deadlinenya”.​

Perkiraan waktu: 10–20 menit.

Apa yang harus kamu lakukan

  • Cari kalimat tentang batas waktu di SP2DK, biasanya: “paling lama 14 hari sejak tanggal surat” atau khusus data konkret bisa 7 hari.​
  • Buat reminder di kalender (Google Calendar/Outlook) H-3 sebelum jatuh tempo untuk mengirim tanggapan.
  • Tentukan cara jawab yang akan dipakai:
    • Tertulis via Coretax (disarankan, karena terdokumentasi jelas).​
    • Tatap muka/video conference + tetap menyiapkan surat tertulis untuk diunggah/serahkan.​
  • Jika jelas-jelas butuh waktu tambahan (misal: data tersebar di beberapa kantor), catat untuk pertimbangkan permohonan perpanjangan waktu bila mekanismenya dibuka di KPP-mu.​

Kenapa ini penting

  • Lewat batas waktu tanpa respon membuat KPP beralasan untuk lanjut ke pemeriksaan.​
  • Dengan menetapkan “strategy of response” di awal (online vs tatap muka), kamu bisa menyiapkan format dokumen dan file sesuai cara yang dipilih.​

Contoh konkret

  • Tanggal SP2DK: 2 Januari 2026 → Batas 14 hari: 16 Januari 2026.​
  • Di Google Calendar, kamu set:
    • 10 Januari: selesai draft analisis angka.
    • 13 Januari: finalisasi surat tanggapan.
    • 14 Januari: upload di Coretax.

Hasil di Step 2:

  • Ada tanggal jatuh tempo yang jelas, plus rencana tanggal internal untuk selesai analisis dan kirim tanggapan via Coretax.​

Step 3: Analisis angka & siapkan bukti

Di sini kamu menjawab pertanyaan utama: apakah DJP benar, salah, atau sebagian benar.​

Perkiraan waktu (pemula): 2–6 jam tergantung kompleksitas dan kerapihan pembukuan.

Apa yang harus kamu lakukan

  • Buat file Excel/Google Sheets dengan struktur sederhana:
    • Kolom: Tanggal, Deskripsi, Sumber (bank/SPT/marketplace), Nilai menurut DJP, Nilai menurut WP, Selisih, Keterangan.​
  • Masukkan data yang dipersoalkan di SP2DK, misalnya:
    • Mutasi kredit rekening koran tahun 2023.​
    • Data omzet marketplace yang DJP gunakan.​
  • Bandingkan dengan:
    • Omzet di laporan laba rugi dan SPT.​
    • Fasilitas/pengecualian (misal: setoran modal, pinjaman, mutasi internal) yang tidak seharusnya dihitung sebagai omzet.​
  • Kelompokkan hasil analisis menjadi 3 kategori per poin temuan:
    • Sudah benar dan sudah dilaporkan di SPT.
    • Bukan objek pajak/di luar omzet (setoran modal, pinjaman, dana titipan).​
    • Memang ada kekurangan (belum dilaporkan atau salah klasifikasi) → siapkan rencana SPT pembetulan.​

Kenapa ini penting

  • SP2DK sering berbasis data kasar (misal total kredit rekening bank) yang perlu disaring dulu; tanpa analisis, kamu bisa over-pay atau under-explain.​
  • Analisis yang rapi di Excel/Sheets memudahkan kamu menjawab secara sistematis di surat: per poin, per jenis transaksi.​

Contoh konkret

Misal selisih omzet Rp400.000.000 tadi, setelah analisis:

  • Rp250.000.000 = setoran modal pemegang saham.
  • Rp100.000.000 = pinjaman jangka pendek dari pihak terkait.
  • Rp50.000.000 = omzet yang memang lupa dicatat dan belum dilaporkan.

Maka ringkasannya:

  • Selisih yang bukan omzet dan bukan objek pajak: Rp350.000.000 (diperkuat dengan kontrak, notulen, bukti transfer terkait modal/pinjaman).​
  • Selisih yang benar-benar omzet belum dilaporkan: Rp50.000.000 → akan dibetulkan lewat SPT pembetulan.​

Hasil di Step 3:

  • Satu file Excel/Sheets yang bisa kamu lampirkan: sheet “Ringkasan Selisih SP2DK” + sheet “Detail Mutasi Bank/Transaksi”.​

Step 4: Susun surat tanggapan yang meyakinkan

Ini tahap mengubah analisis tadi menjadi narasi tertulis yang mudah dipahami petugas KPP.​

Perkiraan waktu (pemula): 1,5–3 jam (termasuk revisi).

Apa yang harus kamu lakukan

Gunakan struktur sederhana untuk surat tanggapan:​

  1. Pembuka & identitas
    • Menyebut nomor & tanggal SP2DK, identitas WP, dan maksud surat (tanggapan atas SP2DK).​
  2. Isi per poin temuan
    Untuk setiap poin:
    • Jelaskan ringkas temuan DJP (versi mereka).​
    • Jelaskan hasil analisismu (versi kamu) + alasan & dasar data (bukan perlu kutip pasal panjang untuk pemula, cukup logis dan faktual).​
    • Cantumkan dokumen pendukung yang dilampirkan.​
  3. Jika ada kekurangan
    • Nyatakan komitmen dan/atau tindakan:
      • “Atas selisih yang benar merupakan omzet, kami akan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan 2023 Pembetulan I dan melakukan pembayaran kekurangan pajak beserta sanksi sesuai ketentuan.”​
  4. Penutup
    • Ucapan terima kasih dan kesediaan memberikan penjelasan tambahan bila diperlukan.​

Kenapa ini penting

  • Petugas KPP membaca puluhan kasus; surat yang rapi, terstruktur, dan konsisten dengan lampiran membuat mereka lebih mudah menyimpulkan bahwa kasusmu bisa selesai di level SP2DK.​
  • Surat tanggapan yang kuat bisa mengurangi risiko pengujian lanjut atau pemeriksaan yang lebih dalam.​

Contoh “surat” (disederhanakan)

Paragraf inti per poin bisa seperti ini:

“Menanggapi poin 1 SP2DK terkait perbedaan data omzet tahun pajak 2023 antara SPT Tahunan PPh Badan dan data mutasi rekening bank, bersama ini kami sampaikan bahwa dari total kredit rekening sebesar Rp2.400.000.000, sebesar Rp350.000.000 merupakan setoran modal dan penerimaan pinjaman sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Modal tertanggal 5 Januari 2023 dan Perjanjian Pinjaman tertanggal 10 Februari 2023 (Lampiran 1 dan 2). Sisa sebesar Rp2.050.000.000 merupakan omzet penjualan yang sebagian telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan 2023, dan terdapat tambahan omzet yang belum terlapor sebesar Rp50.000.000 yang akan kami perbaiki melalui SPT Pembetulan I.”​

Hasil di Step 4:

  • Satu file surat tanggapan (Word/PDF) yang:
    • Menyebut nomor SP2DK.
    • Menjawab semua poin temuan.
    • Konsisten dengan angka di Excel dan dokumen lampiran.​

Step 5: Kirim via Coretax & follow-up

Sekarang saatnya mengubah draft jadi tanggapan resmi di sistem DJP.​

Perkiraan waktu: 45–90 menit (termasuk upload & cek status).

Apa yang harus kamu lakukan

  • Login ke Coretax DJP dengan NPWP/NIK yang sesuai (WP Badan gunakan impersonating).​
  • Masuk ke:
    • Menu Layanan Wajib Pajak → Layanan Administrasi → Buat Permohonan Layanan Administrasi atau My Portal → My Cases (tergantung tampilan terbaru).​
  • Pilih kasus SP2DK-mu dan buka menu untuk memberikan tanggapan (misalnya routing/respons).​
  • Isi:
    • Perihal: “Tanggapan atas SP2DK Nomor … tanggal …” dan pilih nomor SP2DK dari Document Search.​
    • Upload surat tanggapan (PDF) dan lampiran-lampiran (rekonsiliasi Excel diekspor ke PDF, bukti transfer, kontrak, dll.).​
    • Isi jumlah lampiran dan centang pernyataan WP, lalu simpan dan kirim sampai muncul notifikasi berhasil.​
  • Screenshot/print screen bukti sukses pengiriman dan simpan di folder kasus SP2DK.​
  • H+1/H+2, hubungi AR/petugas di SP2DK (telepon/email resmi) untuk memastikan tanggapan sudah terbaca dan menanyakan apakah ada dokumen tambahan yang perlu dikirim.​

Kenapa ini penting

  • Tanggapan lewat Coretax tercatat jelas di sistem DJP (baik isi surat maupun lampiran) sehingga meminimalkan risiko “tidak tercatat” atau hilang.​
  • Follow-up aktif menunjukkan itikad baik dan membantu mempercepat proses penyelesaian internal di KPP.​

Contoh “hasil dari kasus”

  • Di Coretax, status kasus SP2DK berubah menjadi “In Progress/Under Review” setelah tanggapan dikirim, dan kamu punya:
    • PDF surat tanggapan.
    • PDF lampiran.
    • Screenshot bukti submit dari Coretax.​

Kesalahan umum

Pemula biasanya tidak gagal karena “kurang paham pajak”, tapi karena salah strategi.​

  • Menunda sampai mepet deadline
    • Risiko: kejar-kejaran waktu, kualitas analisis buruk, bahkan bisa lewat batas dan naik ke pemeriksaan.​
  • Hanya menjawab lisan tanpa dokumen
    • Datang ke KPP ngobrol, tapi tanpa surat resmi dan lampiran rapi; sulit dilacak dan sulit dijadikan dasar penutupan kasus.​
  • Jawaban terlalu umum
    • Contoh buruk: “Usaha kami kecil, jadi omzet tidak besar.” tanpa angka, tanpa rekonsiliasi, tanpa bukti.​
  • Tidak konsisten antara surat, SPT, dan lampiran
    • Misal di surat bilang selisih Rp50 juta sudah dibetulkan, tapi SPT pembetulan belum disampaikan atau beda angka; ini justru memicu pertanyaan baru.​
  • Mengabaikan data pihak ketiga
    • Menganggap data marketplace/bank “pasti salah” tanpa mau cek dan jelaskan secara detail, padahal DJP sangat mengandalkan data pihak ketiga.​
  • Kamu bisa checklist: “Jangan menunda, harus tertulis & pakai lampiran, semua angka antar dokumen harus nyambung.”​

Hasil yang diharapkan

Kalau kamu menjalankan 5 langkah di atas dengan rapi, ada beberapa hasil realistis yang bisa diharapkan.​

Perkiraan waktu sampai ada hasil dari KPP: beberapa minggu–beberapa bulan, tergantung kompleksitas dan beban kerja KPP.

  • Skema hasil yang mungkin
    • KPP menganggap penjelasan cukup → SP3

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Bagaimana jika saya menemukan ada kesalahan dalam pembukuan saat mempersiapkan tanggapan SP2DK?

Ini adalah kesempatan bagus. Lakukan perbaikan melalui SPT Pembetulan sebelum atau bersamaan dengan pengiriman tanggapan SP2DK. Jelaskan dalam surat tanggapan bahwa Anda telah menemukan kesalahan dan sedang melakukan koreksi. Transparansi seperti ini menunjukkan itikad baik dan seringkali membuat KPP menganggap kasus Anda dapat diselesaikan di level SP2DK tanpa perlu naik ke pemeriksaan.

Apakah saya bisa memperpanjang batas waktu jawaban SP2DK jika tidak siap?

Beberapa KPP memungkinkan perpanjangan waktu (biasanya 7-14 hari tambahan) jika Anda mengajukan permohonan sebelum batas waktu jatuh tempo, dengan alasan yang jelas (misal: data tersebar di kantor cabang). Hubungi AR/petugas KPP melalui telepon atau email resmi untuk menanyakan apakah mekanisme ini tersedia. Namun, jangan andalkan hal ini, lebih baik siapkan jawaban tepat waktu.

Dokumen apa saja yang paling penting untuk dilampirkan dalam tanggapan SP2DK?

Prioritaskan dokumen yang langsung menjawab temuan DJP. Minimal lampirkan:
(1) SPT/laporan keuangan periode yang dipersoalkan;
(2) Rekening koran sesuai periode dalam SP2DK;
(3) Dokumen pendukung transaksi spesifik yang diminta (invoice, kontrak, bukti transfer, atau export data marketplace);
(4) Jika ada, surat/notulen yang menjelaskan transaksi non-pajak (misal pernyataan modal atau pinjaman).

Jangan lampirkan dokumen berlebihan yang tidak relevan, ini justru memperumit review petugas KPP.

Fokus pada kualitas bukan kuantitas.

Apa yang harus saya lakukan jika tanggapan SP2DK saya ditolak atau masih ada pertanyaan lanjutan dari KPP?

Jangan panik. Penolakan atau pertanyaan lanjutan bukan berarti kasus Anda akan naik pemeriksaan otomatis.
Langkah yang harus diambil:
(1) Baca dengan cermat alasan penolakan atau pertanyaan KPP;
(2) Analisis kembali apakah ada data/dokumen tambahan yang bisa memperkuat jawaban;
(3) Persiapkan surat tanggapan kedua dengan penjelasan lebih mendalam atau dokumen tambahan yang relevan;
(4) Kirim melalui Coretax dengan referensi ke tanggapan pertama;
(5) Follow-up dengan AR/petugas untuk memastikan tanggapan diterima. Proses ini bisa terjadi beberapa putaran sebelum KPP mengambil kesimpulan final.
Tetap responsif dan terbuka untuk dialog adalah kunci.