Artikel

Dokumen ini menjelaskan seluruh proses, mulai dari login, persiapan bukti potong, pembuatan konsep SPT, pengisian formulir Induk SPT dan lampiran-lampirannya, hingga proses penyampaian SPT dan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Dokumen ini memberikan panduan komprehensif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang memiliki penghasilan bruto tertentu (omzet di bawah Rp 4,8 Miliar) tentang cara melaporkan SPT Tahunan PPh mereka melalui sistem CORETAX

panduan langkah demi langkah yang jelas dan bergambar mengenai proses pemindahbukuan (Pbk) dari saldo deposit wajib pajak ke Surat Pemberitahuan (SPT) yang statusnya "Menunggu Pembayaran" dalam sistem administrasi perpajakan

mencakup berbagai aspek mulai dari jatuh tempo pembayaran, sarana pembayaran, pemindahbukuan, hingga tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga, serta penambahan ketentuan terkait Pajak Karbon dan Bea Meterai digital.

Untuk pengecekan bukti potong yang terkait dengan PPh Unifikasi Tahun Pajak 2023–2024, prosedur dapat dilakukan melalui 1. Buka aplikasi DJP Online 2. mengakses menu Lapor > Pra Pelaporan >

Panduan teknis penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas selisih harga jual LPG subsidi tabung 3 kilogram dari tingkat pangkalan hingga agen sesuai ketentuan terbaru.

Kebijakan perpajakan atas dividen cenderung tidak memiliki ketegasan yang konsisten dari waktu ke waktu. Regulasi yang berlaku mengindikasikan bahwa penghasilan dari dividen dapat ditetapkan sebagai bukan objek pajak (non-objek)

Pengajuan permintaan SPPKP secara elektronik dilaksanakan melalui sistem Coretax. Berikut adalah prosedur dan tahapan yang harus diikuti: A. Prosedur Pengajuan Elektronik 1. Wajib Pajak mengakses akun Coretax. Khusus untuk Wajib

Dasar dan Tujuan Surat Keterangan Bebas (SKB) Surat Keterangan Bebas (SKB) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan. Pembebasan