Masuk
Artikels

Artikels

Artikel, opini, dan ulasan mendalam seputar isu pajak

Artikels

Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23

Dasar dan Tujuan Surat Keterangan Bebas (SKB) Surat Keterangan Bebas (SKB) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan. Pembebasan ini tidak berlaku untuk pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Contoh Spesifik PPh 23: Permohonan pembebasan dari
Artikels

Prosedur formal untuk pendaftaran Wajib Pajak (WP) Badan

Berbeda dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Penduduk yang menggunakan NIK sebagai NPWP, Wajib Pajak Badan akan diberikan nomor dengan format 16 (enam belas) digit yang dihasilkan oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). I. Persyaratan dan Tenggat Waktu 1. Kewajiban Subjektif dan Objektif: Setiap Wajib Pajak Badan yang telah memenuhi
Artikels

NPWP Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi bukan Penduduk

1. Dasar Hukum dan Perbedaan Format NPWP (16 Digit) Sesuai dengan peraturan yang berlaku, sistem NPWP saat ini membedakan format identitas pajak berdasarkan kategori Wajib Pajak: Kategori Wajib PajakFormat NPWP yang DiberikanWP Orang Pribadi Penduduk (Warga Negara Indonesia/WNI)Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah diaktivasi sebagai NPWP.WP Orang
Artikels

Prosedur formal untuk mengajukan aktivasi NIK/pendaftaran WP Orang Pribadi

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-7/PJ/2025): I. Pilihan Pendaftaran dan Aktivasi NIK WP Orang Pribadi yang merupakan Penduduk (memiliki NIK) harus menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Warisan Belum Terbagi. Dalam formulir ini, terdapat dua pilihan utama yang menentukan apakah NIK Anda langsung berfungsi sebagai NPWP
Empat kategori Wajib Pajak
Artikels

Empat kategori Wajib Pajak

Ada 4 kategori Wajib Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah subjek pajak yang memiliki persyaratan subjektif (orangnya) dan objektif (menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan melakukan pemotongan/pemungutan pajak) sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. WP OP wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya
Definisi Daerah Pabean
Artikels

Definisi Daerah Pabean

Daerah Pabean adalah "Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan." [Pasal 1 angka 114 dari PMK 81 Tahun 2024] 1.