Masuk
Artikels

Artikels

Artikel, opini, dan ulasan mendalam seputar isu pajak

Artikels

Mengaktifkan Kembali NPWP yang Dihapuskan

Jika Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah dihapuskan, pada prinsipnya bisa diaktifkan kembali dalam kondisi tertentu. Mengacu pada Pasal 47 ayat (6) PER-7 Tahun 2025, Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pembenahan basis data administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan kondisi tertentu. Prosedur Teknis
Artikels

Panduan Singkat: Penggunaan e-Faktur Desktop dengan Tarif PPN 12%

Jika Anda menerima Faktur Pajak dari rekanan yang dibuat melalui aplikasi e-Faktur Desktop (aplikasi lama) dengan tarif PPN 11%, ikuti panduan penyesuaian pengisian DPP dan PPN secara manual berikut (sesuai PMK-131/2024 dan PMK-11/2025): 1. Isi Detail Faktur: Isi Harga Satuan, Jumlah Barang, dan Harga Total sesuai transaksi sebenarnya.
Salah Tahun Saat Setor PPh Pasal 25: Tidak Bisa PBK, Ajukan Restitusi!
Artikels

Salah Tahun Saat Setor PPh Pasal 25: Tidak Bisa PBK, Ajukan Restitusi!

Jika melakukan setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 masa namun terjadi kesalahan penulisan tahun pajak, misalnya seharusnya tahun 2025 tetapi tertulis 2026, setoran tersebut tidak bisa diajukan Pemindahbukuan (Pbk). Mengapa Tidak Bisa Pbk? Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 juga dianggap sebagai penyampaian SPT Masa PPh 25. Berdasarkan ketentuan terbaru, Pasal
PPN & PPh untuk Sponsorship: Penjelasan dan Solusi
Artikels

PPN & PPh untuk Sponsorship: Penjelasan dan Solusi

Ketika perusahaan sudah berstatus PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan menerima sponsorship untuk sebuah acara dengan benefit seperti pemasangan logo dan booth, ada kewajiban perpajakan yang perlu diperhatikan, baik dari sisi PPN maupun PPh. PPN untuk Sponsorship Jasa pemasangan atau penayangan iklan dan/atau jasa lainnya dalam rangka kegiatan pemasaran dengan
Jasa Inspeksi dan Pemotongan PPh Pasal 23
Artikels

Jasa Inspeksi dan Pemotongan PPh Pasal 23

Jasa inspeksi dapat dipotong PPh Pasal 23 jika memenuhi kriteria sebagai "jasa lain" yang menjadi objek PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 dikenakan atas imbalan sehubungan dengan beberapa jenis jasa, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang tidak termasuk objek PPh Pasal