DTP PPh 21 untuk penghasilan tidak teratur
PPh 21 DTP sektor pariwisata hanya berlaku atas penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur, sehingga service charge yang tidak teratur umumnya tidak masuk komponen DTP
Wajib Pajak Dalam Negeri Boleh Bantu Isi DGT Form WPLN?
Wajib Pajak Dalam Negeri Boleh Bantu Isi DGT Form WPLN? Ini Penjelasannya
Kalau WPLN tidak mengerti cara membuat DGT Form, apakah kita (WPDN) bisa buatkan? Dan kalau bisa, buatnya di mana ya?"
Pertanyaan ini terutama bagi perusahaan yang sering bertransaksi dengan mitra asing dan ingin memastikan pemotongan pajak sesuai
Konsekuensi Jika Tidak Mencantumkan Pembayaran PPh Pasal 25 agar SPT tetap nihil
Panduan lengkap pengisian SPT Badan sesuai Pasal 3 UU PPh dan Pasal 28 UU PPh tentang kreditan pajak, PPh Pasal 25, dan penanganan restitusi.
Pajak Sewa Lapangan Bola: PPh Pasal 4 Ayat (2) atau PPh Pasal 23?
Pertanyaan mengenai perlakuan pajak atas sewa lapangan bola kepada orang pribadi sering menimbulkan kebingungan di kalangan pemilik usaha. Untuk menjawab pertanyaan ini secara komprehensif, kita perlu memahami dasar hukum yang berlaku dan bagaimana interpretasi fiskus terhadap transaksi tersebut.
Perlakuan Pajak Sewa Lapangan Bola Menurut Regulasi Terkini
Atas penghasilan yang diterima
Kode Faktur Pajak untuk Transaksi dengan Bank Daerah
Pertanyaan mengenai kode faktur pajak yang tepat untuk transaksi dengan bank daerah seperti Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan hal yang sering membingungkan bagi para pengusaha kena pajak (PKP). Jawabannya sebenarnya bergantung pada status bank daerah tersebut sebagai pemungut PPN atau bukan.
Penentuan Status Bank Daerah sebagai Pemungut PPN
Berdasarkan
Bolehkah Barang Dikirim Jika Baru Terima Uang Muka 50%?
Pengiriman Barang sebelum Pelunasan Uang Muka 50 Persen
Apakah pengusaha boleh mengirim barang ketika baru menerima uang muka 50% dan sudah membuat FP, sementara pelunasan belum dilakukan. Kring Pajak menjawab bahwa aturan perpajakan tidak mengatur waktu pengiriman barang sehingga perusahaan bebas mengaturnya sendiri lewat SOP dan perjanjian dengan customer.
Secara
PPh Final Jasa Konstruksi (PP 9 Tahun 2022)
Kadang orang suka ribut soal tarif, tapi dasarnya cuma satu: pemerintah ingin sektor konstruksi tetap jalan tanpa drama administratif yang bikin sakit kepala. Makanya dikenakan PPh Final, simple, sudah.