Bagaimana Cara Menjaga Kerahasiaan Bupot PPh 21 Antar Pegawai di Satu Lokasi Usaha?

Mengapa Kerahasiaan Bupot PPh 21 Penting?

Bukti pemotongan PPh Pasal 21 merupakan dokumen sensitif yang berisi data penghasilan dan potongan pajak pegawai. Dalam sistem CoreTax, akses yang tidak terkontrol bisa membahayakan privasi data karyawan. Menurut ketentuan Direktorat Jenderal Pajak, pemotong wajib menjaga kerahasiaan ini agar informasi gaji level berbeda tidak tumpang tindih antar PIC. Hal ini krusial untuk perusahaan dengan struktur organisasi kompleks, di mana satu lokasi usaha menangani banyak divisi.

Langkah Praktis Memisahkan Akses TKU

Gunakan fitur pengelolaan TKU di aplikasi e-Bupot 21/26 atau CoreTax untuk isolasi akses:

• Tambah TKU Baru: Masuk ke menu "Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit". Buat TKU tambahan dengan alamat identik, tapi pisahkan PIC (contoh: PIC 000001 untuk divisi A, PIC 000002 untuk divisi B).
• Atur PIC Khusus: Tambahkan PIC hanya pada TKU terkait, jangan sebagai pihak terkait di entitas pusat. Setiap TKU boleh punya lebih dari satu PIC.
• Hindari Menu Salah: Jangan gunakan "Edit > Pihak Terkait" karena bisa membuka akses lintas TKU.
• Batasi Signer SPT: Hanya beri hak signer/drafter SPT Article 21/26 pada pihak berwenang pengelolaan pegawai keseluruhan, karena mereka bisa lihat semua bupot di seluruh TKU.

Dengan cara ini, PIC TKU satu tidak bisa akses bupot milik PIC lain, menjaga kerahasiaan optimal.

Tips Tambahan untuk Kepatuhan

Pastikan bupot dibuat via e-Bupot 21/26 sesuai PER-2/PJ/2024. Berikan bupot bulanan (1721-VIII) paling lambat satu bulan setelah masa pajak, dan tahunan (1721-A1) akhir Januari tahun berikutnya. Verifikasi QR code untuk validasi DJP. Untuk pegawai tetap, pisahkan bulanan dan tahunan agar sesuai PMK-168/2023.

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)