Panduan komprehensif tentang perlakuan pajak atas royalti di Indonesia. Pelajari definisi royalti, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15%, saat terutang, jenis-jenis royalti, dan FAQ praktis untuk penerima dan pembayar royalti.

Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Hadiah Sejak 1 Mei 2015: Panduan Lengkap PPh dan FAQ

About

Saya membantu wajib pajak memahami situasi pajaknya dengan penjelasan yang apa adanya dan sesuai aturan.

Sebagian besar diskusi yang saya tangani datang dari pabrikan sawit dari hulu ke hilir, jasa pertambangan, jasa transportasi yang menerima surat dari DJP dan masih ragu harus melangkah ke mana. Kondisi seperti ini sangat wajar, dan biasanya memang perlu dibicarakan dulu sebelum mengambil keputusan.

Dalam setiap diskusi, saya terbiasa membaca aturan secara utuh dan mengaitkannya dengan kondisi nyata yang dihadapi. Fokusnya bukan sekadar mencari “jawaban yang benar”, tetapi membantu menentukan langkah yang paling masuk akal untuk situasi masing-masing orang, beserta risikonya.

Topik yang paling sering saya tangani meliputi Aspek Perpajakan sebuah transaksi, klarifikasi SP2DK, Analisa Laporan Keuangan untuk kepentingan Perpajakan, serta Penyelesaiaan masalah Pemeriksaan atau Pasca Pemeriksaan Pajak.

Jika Anda perlu mendiskusikan kondisi pajak Anda sebelum melangkah lebih jauh, Anda dapat menghubungi saya melalui DiskusiPajak.

Lokasi

Layanan Pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Kota Balikpapan

Konsultasi layanan pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) kota Balikpapan membantu wajib pajak memenuhi syarat administratif untuk tender, perizinan, fasilitas pajak, hingga pengurusan izin usaha hanya melalui Coretax, tanpa harus datang ke KPP. SKF kini diterbitkan digital lewat menu Layanan Wajib Pajak di Coretax, ditandatangani dengan Kode Otorisasi DJP atau sertifikat

Konsultasi Layanan Non Aktif NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP Kota Balikpapan

Artikel ini membahas langkah non-aktif NPWP dan pencabutan PKP berdasarkan praktik dan ketentuan terbaru.

Konsultasi Layanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kota Balikpapan

Layanan konsultasi pengukuhan PKP di Balikpapan terintegrasi Coretax DJP memudahkan UMKM dan pengusaha memenuhi omzet Rp4,8 miliar/tahun sesuai PER-7/PJ/2025

Konsultasi Layanan Aktivasi NIK sebagai NPWP, Kode Otorisasi DJP dan Sertifikat Elektronik untuk Kota Balikpapan

Layanan konsultasi aktivasi NIK sebagai NPWP di Balikpapan kini terintegrasi dengan Coretax DJP, memudahkan pemadanan NIK 16 digit, pengajuan kode otorisasi DJP (KO DJP), serta sertifikat elektronik untuk pelaporan SPT Tahunan 2025 mulai Maret 2026. Proses ini wajib bagi wajib pajak orang pribadi dan badan sesuai PMK No. 81/2024,

Layanan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif

Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Nonaktif dapat diaktifkan kembali oleh Kepala KPP, baik berdasarkan permohonan WP sendiri maupun secara jabatan. Kriteria Pengaktifan Kembali (Jabatan/Permohonan): Pengaktifan kembali dilakukan jika ditemukan data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah: 1. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan (kecuali untuk

Layanan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif (Nonaktif WP) Kota Balikpapan 2026

Wajib Pajak Nonaktif adalah status yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) yang secara formal masih terdaftar di administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, dan NPWP-nya belum dilakukan penghapusan. Penetapan status Nonaktif WP ini dapat dilakukan berdasarkan permohonan yang

Layanan Pendaftaran NPWP Kota Balikpapan 2026

Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses ini melibatkan pengisian formulir pendaftaran dan penyampaian dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 ##1. – Saluran Pendaftaran Wajib Pajak (WP), seperti WP Orang Pribadi Penduduk, WP Orang Pribadi Bukan Penduduk,