Saluran Pendaftaran NPWP
seri PER 7 tahun 2025
Less Summer
NPWP Jabatan
seri PER 7 tahun 2025
Tanda Tangan Elektronik Coretax
seri PER 7 tahun 2025
Formulir Pendaftaran NPWP Badan
Syarat NPWP Badan
Permohonan pendaftaran untuk Wajib Pajak Badan dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
a.untuk Wajib Pajak Badan baik yang berorientasi pada profit (profit oriented) maupun yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented), yaitu salinan dokumen pendirian badan usaha, berupa:
1.akta pendirian atau dokumen pendirian dan
Pembuatan Bukti Potong PPh Unifikasi untuk Cabang
Pertanyaan: Untuk pembuatan Pajak Penghasilan (PPh) unifikasi yang bertransaksi di cabang, apakah menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) cabang? Status kami adalah Wajib Pajak (WP) Madya, di mana kewajiban kami terpusat.
Jawaban: Untuk pembuatan bukti potong PPh unifikasi, jika transaksi dilakukan melalui cabang, dapat menggunakan NITKU cabang tersebut. Meskipun
Cara Daftar NPWP: Online atau Langsung?
Pasal 14 PER-7 Tahun 2025 mengatur bagaimana Anda bisa mendaftarkan NPWP, memberikan pilihan cara dan menjelaskan dokumen apa saja yang perlu disiapkan.
Pilihan Cara Pendaftaran NPWP (Pasal 14 ayat (1) & (2) PER-7 Tahun 2025)
Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui dua cara utama:
1. Secara Elektronik:
* Melalui Portal Wajib Pajak
Saya membantu wajib pajak memahami situasi pajaknya dengan penjelasan yang apa adanya dan sesuai aturan.
Sebagian besar diskusi yang saya tangani datang dari pabrikan sawit dari hulu ke hilir, jasa pertambangan, jasa transportasi yang menerima surat dari DJP dan masih ragu harus melangkah ke mana. Kondisi seperti ini sangat wajar, dan biasanya memang perlu dibicarakan dulu sebelum mengambil keputusan.
Dalam setiap diskusi, saya terbiasa membaca aturan secara utuh dan mengaitkannya dengan kondisi nyata yang dihadapi. Fokusnya bukan sekadar mencari “jawaban yang benar”, tetapi membantu menentukan langkah yang paling masuk akal untuk situasi masing-masing orang, beserta risikonya.
Topik yang paling sering saya tangani meliputi Aspek Perpajakan sebuah transaksi, klarifikasi SP2DK, Analisa Laporan Keuangan untuk kepentingan Perpajakan, serta Penyelesaiaan masalah Pemeriksaan atau Pasca Pemeriksaan Pajak.
Jika Anda perlu mendiskusikan kondisi pajak Anda sebelum melangkah lebih jauh, Anda dapat menghubungi saya melalui DiskusiPajak.
Lokasi
Layanan Pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Kota Balikpapan
Konsultasi layanan pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) kota Balikpapan membantu wajib pajak memenuhi syarat administratif untuk tender, perizinan, fasilitas pajak, hingga pengurusan izin usaha hanya melalui Coretax, tanpa harus datang ke KPP. SKF kini diterbitkan digital lewat menu Layanan Wajib Pajak di Coretax, ditandatangani dengan Kode Otorisasi DJP atau sertifikat
Konsultasi Layanan Non Aktif NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP Kota Balikpapan
Artikel ini membahas langkah non-aktif NPWP dan pencabutan PKP berdasarkan praktik dan ketentuan terbaru.
Konsultasi Layanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kota Balikpapan
Layanan konsultasi pengukuhan PKP di Balikpapan terintegrasi Coretax DJP memudahkan UMKM dan pengusaha memenuhi omzet Rp4,8 miliar/tahun sesuai PER-7/PJ/2025
Konsultasi Layanan Aktivasi NIK sebagai NPWP, Kode Otorisasi DJP dan Sertifikat Elektronik untuk Kota Balikpapan
Layanan konsultasi aktivasi NIK sebagai NPWP di Balikpapan kini terintegrasi dengan Coretax DJP, memudahkan pemadanan NIK 16 digit, pengajuan kode otorisasi DJP (KO DJP), serta sertifikat elektronik untuk pelaporan SPT Tahunan 2025 mulai Maret 2026. Proses ini wajib bagi wajib pajak orang pribadi dan badan sesuai PMK No. 81/2024,
Layanan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif
Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Nonaktif dapat diaktifkan kembali oleh Kepala KPP, baik berdasarkan permohonan WP sendiri maupun secara jabatan.
Kriteria Pengaktifan Kembali (Jabatan/Permohonan):
Pengaktifan kembali dilakukan jika ditemukan data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah:
1. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan (kecuali untuk
Layanan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif (Nonaktif WP) Kota Balikpapan 2026
Wajib Pajak Nonaktif adalah status yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) yang secara formal masih terdaftar di administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, dan NPWP-nya belum dilakukan penghapusan.
Penetapan status Nonaktif WP ini dapat dilakukan berdasarkan permohonan yang
Layanan Pendaftaran NPWP Kota Balikpapan 2026
Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses ini melibatkan pengisian formulir pendaftaran dan penyampaian dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024
##1. – Saluran Pendaftaran
Wajib Pajak (WP), seperti WP Orang Pribadi Penduduk, WP Orang Pribadi Bukan Penduduk,