Daluwarsa Deposit Pajak di Coretax
Deposit pajak di Coretax daluwarsa? 🧐 Tidak! Saldo deposit bisa dipakai kapan saja, lintas tahun pajak. Cek Pasal 103 PMK 81/2024.
Less Summer
Cara Hapus Wakil/Kuasa di Coretax
Menghapus Wakil/Kuasa yang Sudah Resign dari Coretax
Bukti Potong PPh 21 Pegawai Resign
Karyawan resign tapi NIK PPh 21-nya belum update di Coretax? 😩 Wajib buat bukti potong 1721-A1! Minta mantan karyawan aktivasi NIK, batalkan bukpot lama, buat baru dengan NIK teregistrasi, lalu lapor SPT pembetulan.
Wajibkah Kirim Bukti Potong PPh 21/26 (BPPU) Coretax ke Penerima?
Bukti potong PPh 21/26 Coretax (BPPU) wajib dikirim ke penerima? 🤔 Formalnya, wajib diserahkan sesuai Pasal 15 PER-11/PJ/2025, meskipun penerima bisa unduh sendiri di Coretax. Tetap penuhi jika diminta ya!
Nomor Suket Tidak Ditemukan di Sistem ATR/BPN: Solusi
Nomor Suket PHTB tidak ditemukan di BPN? 😩 Cek lagi status di Coretax sampai "Selesai" & pastikan input NPWP 16 digit/Nomor Suket tanpa spasi di aplikasi BPN!
Fungsi SKB PPh Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan Tahun 2002
SKB PPh pengalihan hak tanah/bangunan tahun 2002 bukan ubah tarif! 🧐 Fungsinya validasi kepatuhan pajak masa lalu (tarif 5% PP 79/1999) agar akta bisa dibuat. Cek Pasal 100-101 PER-8/PJ/2025. #SKB #PajakTanah #PPhFinal #DJP
NPWP untuk yang Belum Berusia 18 Tahun
Belum 18 tapi sudah kerja & diminta NPWP? 🤔 Tenang! Pakai NIK Kepala Keluarga saja. Kewajiban pajak anak di bawah umur digabung dengan KK. Pastikan data keluarga di Coretax lengkap ya
Saya membantu wajib pajak memahami situasi pajaknya dengan penjelasan yang apa adanya dan sesuai aturan.
Sebagian besar diskusi yang saya tangani datang dari pabrikan sawit dari hulu ke hilir, jasa pertambangan, jasa transportasi yang menerima surat dari DJP dan masih ragu harus melangkah ke mana. Kondisi seperti ini sangat wajar, dan biasanya memang perlu dibicarakan dulu sebelum mengambil keputusan.
Dalam setiap diskusi, saya terbiasa membaca aturan secara utuh dan mengaitkannya dengan kondisi nyata yang dihadapi. Fokusnya bukan sekadar mencari “jawaban yang benar”, tetapi membantu menentukan langkah yang paling masuk akal untuk situasi masing-masing orang, beserta risikonya.
Topik yang paling sering saya tangani meliputi Aspek Perpajakan sebuah transaksi, klarifikasi SP2DK, Analisa Laporan Keuangan untuk kepentingan Perpajakan, serta Penyelesaiaan masalah Pemeriksaan atau Pasca Pemeriksaan Pajak.
Jika Anda perlu mendiskusikan kondisi pajak Anda sebelum melangkah lebih jauh, Anda dapat menghubungi saya melalui DiskusiPajak.
Lokasi
Layanan Pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Kota Balikpapan
Konsultasi layanan pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) kota Balikpapan membantu wajib pajak memenuhi syarat administratif untuk tender, perizinan, fasilitas pajak, hingga pengurusan izin usaha hanya melalui Coretax, tanpa harus datang ke KPP. SKF kini diterbitkan digital lewat menu Layanan Wajib Pajak di Coretax, ditandatangani dengan Kode Otorisasi DJP atau sertifikat
Konsultasi Layanan Non Aktif NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP Kota Balikpapan
Artikel ini membahas langkah non-aktif NPWP dan pencabutan PKP berdasarkan praktik dan ketentuan terbaru.
Konsultasi Layanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kota Balikpapan
Layanan konsultasi pengukuhan PKP di Balikpapan terintegrasi Coretax DJP memudahkan UMKM dan pengusaha memenuhi omzet Rp4,8 miliar/tahun sesuai PER-7/PJ/2025
Konsultasi Layanan Aktivasi NIK sebagai NPWP, Kode Otorisasi DJP dan Sertifikat Elektronik untuk Kota Balikpapan
Layanan konsultasi aktivasi NIK sebagai NPWP di Balikpapan kini terintegrasi dengan Coretax DJP, memudahkan pemadanan NIK 16 digit, pengajuan kode otorisasi DJP (KO DJP), serta sertifikat elektronik untuk pelaporan SPT Tahunan 2025 mulai Maret 2026. Proses ini wajib bagi wajib pajak orang pribadi dan badan sesuai PMK No. 81/2024,
Layanan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif
Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Nonaktif dapat diaktifkan kembali oleh Kepala KPP, baik berdasarkan permohonan WP sendiri maupun secara jabatan.
Kriteria Pengaktifan Kembali (Jabatan/Permohonan):
Pengaktifan kembali dilakukan jika ditemukan data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah:
1. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan (kecuali untuk
Layanan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif (Nonaktif WP) Kota Balikpapan 2026
Wajib Pajak Nonaktif adalah status yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) yang secara formal masih terdaftar di administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, dan NPWP-nya belum dilakukan penghapusan.
Penetapan status Nonaktif WP ini dapat dilakukan berdasarkan permohonan yang
Layanan Pendaftaran NPWP Kota Balikpapan 2026
Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses ini melibatkan pengisian formulir pendaftaran dan penyampaian dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024
##1. – Saluran Pendaftaran
Wajib Pajak (WP), seperti WP Orang Pribadi Penduduk, WP Orang Pribadi Bukan Penduduk,