Uang Makan Kok Bisa Kena Pajak? Hati-Hati Salah Kategori Reimburse!

Mas Anggi mengajukan klaim uang makan sebesar Rp110.000 melalui aplikasi expense report perusahaan.

Malam harinya, Finance mengirim pesan:

"Next time, jangan pilih Meal Allowance. Kalau memang untuk perjalanan dinas, gunakan kategori Travel Meal."

Mas Anggi bingung. Bukankah sama-sama uang makan?

Ternyata, dalam perpajakan, tunjangan makan dan penggantian biaya makan untuk kepentingan pekerjaan bisa memiliki perlakuan PPh 21 yang berbeda.

1. Apa bedanya Allowance dan Reimbursement?

Meal Allowance (tunjangan makan)

Perusahaan memberikan uang kepada karyawan sebagai tambahan penghasilan.

Contohnya:

• Tunjangan makan Rp30.000 per hari.
• Uang makan tetap Rp750.000 per bulan.
• Tambahan uang makan yang tidak didasarkan pada pengeluaran aktual.

Karena diberikan sebagai tambahan penghasilan dalam bentuk uang, tunjangan tersebut pada prinsipnya merupakan objek PPh Pasal 21.

Meal Reimbursement (penggantian biaya makan)

Karyawan terlebih dahulu mengeluarkan biaya makan untuk kepentingan pekerjaan, kemudian perusahaan menggantinya.

Namun, tidak semua reimbursement otomatis bebas pajak. Harus dilihat apakah memenuhi pengecualian yang diatur dalam PMK 66 Tahun 2023.

2. Kapan penggantian biaya makan tidak dikenakan PPh 21?

Ada dua kondisi yang perlu dibedakan.

A. Makan bagi pegawai yang bekerja di luar kantor

Pasal 5 PMK 66 Tahun 2023 mengatur pengecualian makanan atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat menikmati fasilitas makan di tempat kerja, seperti bagian pemasaran, transportasi, dan dinas luar lainnya.

Penggantian biaya makan yang ditanggung terlebih dahulu oleh pegawai juga dapat termasuk dalam pengertian kupon makan.

Pengecualiannya berlaku sampai dengan:

• Rp2.000.000 per pegawai per bulan; atau
• Nilai penyediaan makanan per pegawai di tempat kerja apabila nilainya lebih tinggi.

Kelebihan dari batas tersebut menjadi objek PPh.

B. Biaya perjalanan dinas

Menurut FAQ resmi DJP atas PMK 66 Tahun 2023, reimbursement biaya perjalanan dinas atau tagihan perjalanan dinas yang dibayar langsung perusahaan kepada penyedia jasa (business to business) bukan merupakan penghasilan pegawai, sepanjang perjalanan sepenuhnya untuk menjalankan tugas.

Berbeda dengan pembayaran secara lumpsum. Selisih lebih uang saku setelah dikurangi biaya aktual perjalanan dinas merupakan penghasilan dalam bentuk uang.

3. Apa yang harus diperhatikan Finance dan karyawan?

Sebelum mengajukan atau menyetujui klaim, pastikan:

1. Pengeluaran berkaitan dengan pekerjaan atau penugasan perusahaan.
2. Jenis transaksi dibedakan antara tunjangan dan reimbursement.
3. Bukti pengeluaran tersedia.
4. Penugasan perjalanan dinas terdokumentasi.
5. Batas pengecualian pajak diperhatikan.

Penggunaan kategori Travel Meal memang membantu administrasi, tetapi nama kategori dalam aplikasi bukan penentu perlakuan pajaknya. Substansi transaksi dan dokumen pendukung tetap menjadi dasar.

Dasar hukum

• UU PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP, khususnya Pasal 4 ayat (1).
• PMK 66 Tahun 2023, khususnya Pasal 3, Pasal 4 huruf a, dan Pasal 5.
• PMK 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.
• FAQ DJP atas PMK 66 Tahun 2023, khususnya pertanyaan nomor 7 dan 16.

Uang makan Rp110.000 mungkin terlihat sederhana. Tetapi bagi Finance, yang penting bukan sekadar berapa uang yang dibayarkan, melainkan mengapa uang itu diberikan dan bagaimana transaksi tersebut dibuktikan.

https://ptpsi.com/wp-content/uploads/2023/12/MATERI-FAQ-PMK-66-TAHUN-2023.pdf