Kumpulan perlakuan perpajakan atas penghasilan yang timbul dari jenis usaha tertentu yang diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan Indonesia. Mencakup usaha dengan skema kerjasama khusus, kawasan ekonomi, keuangan syariah, transportasi, hiburan, hingga platform digital.
Penghasilan atas Jenis Usaha Tertentu
1. 1. DASAR HUKUM 2. 2. DEFINISI 3. 3. PERLAKUAN PPh — INVESTOR 4. 1. 3.1 Biaya — Amortisasi Hak BOT 2. 3.2 Penghasilan Investor 5. 4. PERLAKUAN PPh — PEMEGANG HAK ATAS TANAH 6. 1. 4.1 PPh Final 5% atas Penyerahan Bangunan 7. 5. CONTOH KASUS 8. 6. KAP-
Penghasilan atas Jenis Usaha Tertentu
UU PPh
1. DASAR HUKUM Regulasi Primer 1. PP 34/2016 — Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan. Berlaku sejak 7 September 2016. Status: Aktif. Mencabut dan menggantikan PP 48/1994, PP 27/1996,
UU PPh
1. DASAR HUKUM: Regulasi Utama 1. ⭐ PMK 37/2025 — Peraturan Menteri Keuangan No. 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut PPh serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Transaksi PMSE. Berlaku sejak 14 Juli 2025. 2. ⭐ PER-15/PJ/2025 — Peraturan Dirjen Pajak tentang Penunjukan PPMSE
UU PPh
DASAR HUKUM * KMK-1169/KMK.01/1991 (berlaku sejak 19 Januari 1991) tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) SURAT EDARAN TERKAIT * SE-129/PJ/2010 (berlaku sejak 29 November 2010) tentang perlakuan PPN atas transaksi leasing dengan hak opsi dan sale and leaseback DEFINISI ISTILAH (Pasal 1 KMK-1169/KMK.
UU PPh
UU PPh
⚠️ UPDATE CORETAX: Sejak PMK-81/2024 + PMK-1/2026, pembayaran pajak menggunakan Kode Billing via Coretax. Bukti potong via e-Bupot Unifikasi. ⚠️ UPDATE PERATURAN: KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996 (PPh 15 LN: norma 6%, tarif efektif 2,64%) & KMK-416/KMK.04/1996
UU PPh
⚠️ UPDATE CORETAX: Sejak PMK-81/2024 + PMK-1/2026, pembayaran pajak menggunakan Kode Billing via Coretax. Bukti potong via e-Bupot Unifikasi. ⚠️ UPDATE PERATURAN: PMK-136/2011 (Perbankan Syariah) & PMK-137/2011 (Pembiayaan Syariah) masih berlaku. UU 7/2021 & UU 6/2023 tidak mengubah ketentuan spesifik PPh syariah.
UU PPh
UPDATE CORETAX: Sejak PMK-81/2024 + PMK-1/2026, pembayaran pajak menggunakan Kode Billing via Coretax. Bukti potong via e-Bupot Unifikasi. Pelaksanaan hak/kewajiban perpajakan KSO melalui sistem Coretax (Pasal 4-6 PMK-81/2024). UPDATE: PMK 79/2024 adalah regulasi komprehensif pertama yang secara khusus mengatur perpajakan KSO
UU PPh
Bagian laba yang diterima anggota CV, firma, kongsi, persekutuan, dan pemegang unit KIK bukan objek pajak. Sebaliknya, imbalan/gaji kepada anggota entitas tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya karena anggota diperlakukan satu kesatuan dengan badan usahanya.
UU PPh
1. DASAR HUKUM 2. SURAT EDARAN TERKAIT 3. DEFINISI 4. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN BOT 5. INVESTOR — BIAYA & AMORTISASI 6. 1. Contoh 1 — Amortisasi Normal 2. Contoh 2 — Masa BOT Diperpendek 3. Contoh 3 — Masa BOT Diperpanjang + Penambahan Bangunan 7. INVESTOR — PENGHASILAN 8. PEMEGANG HAK ATAS TANAH — BIAYA