Presentasi PMK Nomor 64/PMK.03/2022 Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

Latar Belakang:

• Peraturan ini diperlukan karena adanya perubahan tarif PPN dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
• UU HPP mengatur pemungutan dan penyetoran PPN terutang menggunakan besaran tertentu, yang mengubah mekanisme sebelumnya yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
• Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan menyederhanakan administrasi perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BHPT.
• Objek dan Tarif:
  • Objeknya adalah Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHPT) yang tercantum dalam Lampiran PMK.
  • PPN terutang dihitung sebesar 1,1% dikali Harga Jual Penyerahan BHPT.
  • Tarif 1,1% ini berlaku mulai 1 April 2022.
  • Tarif tersebut diperoleh dari 10% dari Tarif PPN yang berlaku.
  • Tarif diproyeksikan menjadi 1,2% paling lambat 1 Januari 2025.
• Ketentuan Penggunaan Besaran Tertentu:
  • PKP dapat menggunakan Besaran Tertentu BHPT untuk memungut dan menyetorkan PPN terutang dengan menyampaikan pemberitahuan.
  • PKP yang telah memilih menggunakan Besaran Tertentu dapat beralih untuk memungut PPN dengan tarif umum Pasal 7 ayat (1) UU PPN, namun harus menyampaikan pemberitahuan.
  • PKP yang beralih ke tarif umum tidak dapat kembali menggunakan Besaran Tertentu untuk masa-masa dan tahun-tahun pajak berikutnya.
• Pengkreditan Pajak Masukan:
  • Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan dengan kegiatan penyerahan BHPT tidak dapat dikreditkan.
• Ketentuan Peralihan dan Lain-Lain:
  • Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.
  • PMK nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan BHPT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  • PKP yang sebelumnya menyerahkan BHPT menggunakan Nilai Lain sesuai PMK 89/PMK.010/2020 dianggap memilih menggunakan Besaran Tertentu dan dianggap telah menyampaikan pemberitahuan.

Presentasi ini juga menyajikan dua ilustrasi kasus perhitungan PPN terutang: