Less Summer

kota-balikpapan

Kreator DiskusiPajak.com | Bikin catatan & pembahasan pajak mingguan

PPh Final atas Jasa Konstruksi — PP 51/2008 s.t.d.d. PP 9/2022

1. DASAR HUKUM Regulasi Primer 1. PP 51/2008 — Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Berlaku 1 Januari 2008. Status: Masih berlaku (telah diubah 2 kali). Mencabut PP 140/2000. (PP 51/2008 — seluruh dokumen) 2. PP 40/2009 — Perubahan Pertama atas PP 51/2008.

PPh Final Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan

1. DASAR HUKUM Regulasi Primer 1. PP 34/2016 — Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan. Berlaku sejak 7 September 2016. Status: Aktif. Mencabut dan menggantikan PP 48/1994, PP 27/1996,

PPh Final atas Penghasilan WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu PP 23 Tahun 2018

🚫NOTE: PP 23/2018 sudah tidak berlaku sejak 20 Desember 2022. Note ini bersifat historis untuk referensi pemahaman rantai regulasi UMKM. Berlaku: 1 Juli 2018 – 19 Desember 2022. 1. DASAR HUKUM 1. PP 23 TAHUN 2018 (berlaku 1 Juli 2018 – 19 Desember 2022) — PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima

PPh Final atas Penghasilan WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu PP 46 Tahun 2013 (sudah tidak berlaku sejak 1 Juli 2018)

🚫NOTE: PP 46/2013 sudah tidak berlaku sejak 1 Juli 2018. Note ini bersifat historis untuk referensi pemahaman rantai regulasi UMKM. Berlaku: 1 Juli 2013 – 30 Juni 2018. 1. DASAR HUKUM 1. PP 46 TAHUN 2013 (berlaku 1 Juli 2013 – 30 Juni 2018) — PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima

PPh Final atas Penghasilan WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu — PP 20 Tahun 2026

PPh Final atas Penghasilan WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu — PP 20 Tahun 2026

1. DASAR HUKUM 1. PP 20 TAHUN 2026 (berlaku 22 April 2026) — Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Mengubah beberapa ketentuan dalam Bagian Ketiga — Peredaran Bruto Tertentu (Pasal 56–60) PP 55/2022. 2. PP 55 TAHUN 2022 (sebagai acuan dasar)

PPh Final atas Penghasilan WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu — PP 55 Tahun 2022

1. DASAR HUKUM 1. PP 55 TAHUN 2022 (berlaku 20 Desember 2022) — Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Bagian Ketiga — Peredaran Bruto Tertentu (Pasal 56–60) mengatur PPh Final atas penghasilan WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Mencabut PP 23 TAHUN 2018 dan PP 46 TAHUN 2013. 2. PMK-164/

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace (PPMSE)

1. DASAR HUKUM: Regulasi Utama 1. ⭐ PMK 37/2025 — Peraturan Menteri Keuangan No. 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut PPh serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Transaksi PMSE. Berlaku sejak 14 Juli 2025. 2. ⭐ PER-15/PJ/2025 — Peraturan Dirjen Pajak tentang Penunjukan PPMSE