Masuk

Latest

Tanya-Jawab

Panduan Pembatalan Bukti Potong Pajak Ganda eBupot DJP

❓ Pertanyaan: Saya mendapati adanya dua Bukti Potong Pajak dengan nominal dan data yang sama dari satu Pemberi Kerja pada aplikasi DJP Online, yang disebabkan oleh penginputan ganda. Apakah Pemberi Kerja wajib melakukan pembatalan salah satu bukti potong tersebut, dan bagaimana prosedur pembatalannya? ✅ Jawaban: Jika yang dimaksud adalah Bukti Potong 1721
Tanya-Jawab

Portal Khusus Update NIK & NPWP Karyawan/Mitra

❓ Pertanyaan: Apa fungsi dan peruntukan dari laman web http://portalnpwp.pajak.go.id? ✅ Jawaban: Laman web http://portalnpwp.pajak.go.id diperuntukkan bagi entitas/badan yang ingin memfasilitasi proses pemutakhiran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi karyawan atau rekan transaksi mereka.
Tanya-Jawab

Setoran & Bukti Kewajiban PPN Rekanan Terkait BUMN Pemungut

❓ Pertanyaan: Apakah keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan Pemungut PPN (Faktur Pajak diterbitkan Juli, PPN disetor September) berdampak terhadap kewajiban Wajib Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak? ✅ Jawaban: Kewajiban rekanan yang melakukan transaksi dengan Pemungut PPN (BUMN) diatur dalam Pasal 295 Peraturan Menteri
Tanya-Jawab

Ketentuan Penggunaan 'Ganti SPT Sebelumnya' SPT Pembetulan PPN

❓ Pertanyaan: Bagaimana ketentuan penggunaan opsi "Ganti SPT Sebelumnya" pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? ✅ Jawaban: Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor 11/PJ/2025, opsi pencentangan "Ganti SPT Sebelumnya" hanya akan tersedia pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan yang memenuhi kriteria sebagai
Tanya-Jawab

Pengertian Penghasilan Pajak berupa Gaji, Komisi, Markup dan Tip

❓ Pertanyaan: Kasus seorang profesional yang memiliki gaji pokok sebesar Rp4.000.000, namun menerima komisi yang bersumber dari peningkatan harga jual (mark-up) dan/atau imbalan jasa (tip) dari pelayanan konsumen, sehingga total penghasilan bulanannya mencapai kisaran Rp15.000.000 hingga Rp20.000.000. Apakah total penerimaan tersebut dikategorikan sebagai penghasilan?
Tanya-Jawab

PPN KMS atas Pembangunan Pabrik

❓ Pertanyaan: Apakah perusahaan yang menggunakan jasa kontraktor terintegrasi dalam pembangunan pabrik masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS)? ✅ Jawaban: Apabila entitas menggunakan jasa kontraktor yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaksanakan pembangunan, maka kontraktor tersebut wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa yang diserahkan.