Sign in Subscribe

Artikels

Artikel, opini, dan ulasan mendalam seputar isu pajak

Perubahan Tarif PPh Final UMKM ke Tarif Umum

Perubahan Tarif PPh Final UMKM ke Tarif Umum

Jika CV Anda adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di September 2024 dengan omzet total 2024 sebesar Rp3 miliar, dan di tahun 2025 omset kumulatif sampai Mei sudah melebihi Rp4,8 miliar, ada hal penting terkait perubahan tarif PPh Anda. Perlakuan Tarif PPh UMKM * Tahun 2024: Dengan omset Rp3 miliar,

Kenapa Selalu Muncul Undisputed saat Mengajukan Keberatan SKP

Kenapa Selalu Muncul Undisputed saat Mengajukan Keberatan SKP

Saat mengajukan keberatan melalui Coretax, ada beberapa hal krusial terkait nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang disetujui atau disengketakan (undisputed). 1. Persetujuan Saat Pemeriksaan, Jika saat proses pemeriksaan pajak Anda menyetujui seluruh nilai SKP yang ditemukan oleh pemeriksa, maka secara hukum atas SKP tersebut seharusnya tidak bisa diajukan keberatan. Alasannya

Pengisian Omzet untuk Pengajuan Pengukuhan PKP Perusahaan Baru

pengisian kolom omzet saat mengajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk perusahaan yang baru akan berdiri. Apakah diisi nol (0) atau perkiraan omzet sampai akhir tahun 2025? Panduan Pengisian Omzet Perusahaan Baru Sesuai dengan Lampiran PER-7/PJ/2025 pada bagian petunjuk pengisian formulir pengukuhan pengusaha kena pajak, terkait kolom "

Perlakuan PPN atas Kacang Hijau

Perlakuan PPN atas Kacang Hijau

Sering dapat pertanyaan ini: kacang hijau itu bebas PPN nggak sih? Berdasarkan PP 49 Tahun 2022, jenis kacang-kacangan yang dibebaskan dari PPN itu cuma kedelai. Jadi, kalau kacang hijau yang kamu jual atau beli, dia nggak otomatis bebas PPN ya!

Penjualan BBM oleh Wajib Pajak Orang Pribadi: PBBKB dan PPh 22

Penjualan BBM oleh Wajib Pajak Orang Pribadi: PBBKB dan PPh 22

Jika Anda adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjual bahan bakar minyak (BBM) kepada perusahaan, ada beberapa hal yang perlu Anda ketati terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. PPh Pasal 22 atas Penjualan BBM

#2 Rangkuman perpajakan

#2 Rangkuman perpajakan

* PPh & PPN Pemeliharaan Gedung (Bendahara): PPh 23 bisa terutang (jika bukan jasa konstruksi). PPN dipungut instansi pemerintah, kecuali ada pengecualian. Cek PMK 141/2015 & PMK 59/2022! * Faktur Pajak Mendahului Pembayaran: FP harus dibuat saat penyerahan/pembayaran, mana yang duluan. Jika FP terbit duluan, harus dibatalkan dan buat

Proses Pendaftaran Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) Cabang

Saat ini, proses pendaftaran Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) Cabang telah disederhanakan dan terpusat pada NPWP Pusat. Ini diatur dalam peraturan terbaru yang berlaku. Dasar Hukum Pendaftaran dan pelaksanaan hak serta kewajiban perpajakan cabang kini terpusat menggunakan NPWP Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 464 PMK 81 Tahun 2024. Peraturan