Less Summer

Less Summer

Balikpapan
Kreator DiskusiPajak.com | Bikin catatan & pembahasan pajak mingguan
Kapan Kantor Cabang Memerlukan NPWP Cabang?
Tanya-Jawab

Kapan Kantor Cabang Memerlukan NPWP Cabang?

Kapan suatu Kantor Cabang memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kantor Cabang dan apa dasar hukumnya. Berdasarkan peraturan terbaru, konsep NPWP Cabang telah berubah menjadi Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) Cabang. Perubahan Konsep NPWP Cabang menjadi NITKU Saat ini, jika seorang Wajib Pajak memiliki satu atau lebih tempat kegiatan

#File Perlakuan penghasilan istri di coretax

Apabila suami atau istri menyatakan status Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT), maka keduanya tetap wajib mengisi Lampiran IV dalam SPT Tahunan. Penghasilan neto suami dan istri akan digabung terlebih dahulu untuk menghitung pajak terutang, yang selanjutnya dibagi proporsional dan dilaporkan dalam masing-masing SPT. Kondisi ini dapat menimbulkan potensi
Pembagian Dividen: Pencatatan, Sanksi, dan Dasar Hukum
Tanya-Jawab

Pembagian Dividen: Pencatatan, Sanksi, dan Dasar Hukum

Pertanyaan tentang proses pencatatan pembagian dividen, konsekuensi jika tidak melalui notaris, dan dasar hukum terkait. Penting untuk diketahui bahwa ketentuan perpajakan tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pembagian dividen dari sisi hukum korporasi, melainkan lebih fokus pada aspek pajaknya. Oleh karena itu, kita perlu merujuk pada peraturan umum, seperti Undang-Undang
Aspek PPh Final dan PPN Sewa Lahan Milik Pemerintah Kota (Pemkot)
Tanya-Jawab

Aspek PPh Final dan PPN Sewa Lahan Milik Pemerintah Kota (Pemkot)

Jika badan usaha Anda menyewa lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot), ada beberapa aspek Pajak Penghasilan (PPh) Final Sewa Tanah/Bangunan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang perlu diperhatikan. Aspek PPh Final Sewa Tanah/Bangunan Kewajiban pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan sangat bergantung
Artikels

Proses Pendaftaran Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) Cabang

Saat ini, proses pendaftaran Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) Cabang telah disederhanakan dan terpusat pada NPWP Pusat. Ini diatur dalam peraturan terbaru yang berlaku. Dasar Hukum Pendaftaran dan pelaksanaan hak serta kewajiban perpajakan cabang kini terpusat menggunakan NPWP Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 464 PMK 81 Tahun 2024. Peraturan

Saya membantu wajib pajak memahami situasi pajaknya dengan penjelasan yang apa adanya dan sesuai aturan.

Sebagian besar diskusi yang saya tangani datang dari pabrikan sawit dari hulu ke hilir, jasa pertambangan, jasa transportasi yang menerima surat dari DJP dan masih ragu harus melangkah ke mana. Kondisi seperti ini sangat wajar, dan biasanya memang perlu dibicarakan dulu sebelum mengambil keputusan.

Dalam setiap diskusi, saya terbiasa membaca aturan secara utuh dan mengaitkannya dengan kondisi nyata yang dihadapi. Fokusnya bukan sekadar mencari “jawaban yang benar”, tetapi membantu menentukan langkah yang paling masuk akal untuk situasi masing-masing orang, beserta risikonya.

Topik yang paling sering saya tangani meliputi Aspek Perpajakan sebuah transaksi, klarifikasi SP2DK, Analisa Laporan Keuangan untuk kepentingan Perpajakan, serta Penyelesaiaan masalah Pemeriksaan atau Pasca Pemeriksaan Pajak.

Jika Anda perlu mendiskusikan kondisi pajak Anda sebelum melangkah lebih jauh, Anda dapat menghubungi saya melalui DiskusiPajak.

Lokasi

Layanan Pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Kota Balikpapan

Konsultasi layanan pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) kota Balikpapan membantu wajib pajak memenuhi syarat administratif untuk tender, perizinan, fasilitas pajak, hingga pengurusan izin usaha hanya melalui Coretax, tanpa harus datang ke KPP. SKF kini diterbitkan digital lewat menu Layanan Wajib Pajak di Coretax, ditandatangani dengan Kode Otorisasi DJP atau sertifikat

Layanan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif

Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Nonaktif dapat diaktifkan kembali oleh Kepala KPP, baik berdasarkan permohonan WP sendiri maupun secara jabatan. Kriteria Pengaktifan Kembali (Jabatan/Permohonan): Pengaktifan kembali dilakukan jika ditemukan data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah: 1. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan (kecuali untuk

Layanan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif (Nonaktif WP) Kota Balikpapan 2026

Wajib Pajak Nonaktif adalah status yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) yang secara formal masih terdaftar di administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, dan NPWP-nya belum dilakukan penghapusan. Penetapan status Nonaktif WP ini dapat dilakukan berdasarkan permohonan yang

Layanan Pendaftaran NPWP Kota Balikpapan 2026

Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses ini melibatkan pengisian formulir pendaftaran dan penyampaian dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 ##1. – Saluran Pendaftaran Wajib Pajak (WP), seperti WP Orang Pribadi Penduduk, WP Orang Pribadi Bukan Penduduk,