Pembagian Dividen: Pencatatan, Sanksi, dan Dasar Hukum

Pertanyaan tentang proses pencatatan pembagian dividen, konsekuensi jika tidak melalui notaris, dan dasar hukum terkait. Penting untuk diketahui bahwa ketentuan perpajakan tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pembagian dividen dari sisi hukum korporasi,

#2 Rangkuman perpajakan

* PPh & PPN Pemeliharaan Gedung (Bendahara): PPh 23 bisa terutang (jika bukan jasa konstruksi). PPN dipungut instansi pemerintah, kecuali ada pengecualian. Cek PMK 141/2015 & PMK 59/2022! * Faktur Pajak Mendahului Pembayaran: