Diskusi Pajak (Page 11)

Pemotongan PPh Sewa Apartemen ke Orang Pribadi

Pertanyaan: Jika kami sebagai pengelola apartemen menyewakan unit kepada Orang Pribadi (OP), apakah OP tersebut wajib membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2)? Kalau tidak, apakah kami yang harus membuat bukti potong sendiri, atau bagaimana caranya? Jawaban: Jika penyewa bangunan adalah Orang Pribadi (OP), maka OP tersebut tidak wajib

Tanya-Jawab

PPh Pasal 22 untuk Perusahaan Asuransi di E-commerce (PMK-37/2025)

Pertanyaan: Pada PMK-37 Tahun 2025 disebutkan Pedagang/Merchant atau orang pribadi. Bagaimana dengan perusahaan asuransi yang melekat pada produk kami ke penjualan platform e-commerce? Apakah ini berarti dianggap final bagi perusahaan asuransi? Jawaban: Jawaban: Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PMK-37 Tahun 2025, yang termasuk dalam kategori Pedagang Dalam Negeri adalah

Tanya-Jawab

PPh Pasal 22 UMKM di Marketplace: Bebas Pungutan?

Pertanyaan: Apakah pelaku usaha UMKM via marketplace bisa bebas dari pemungutan pajak unifikasi? Jawaban: Jika yang dimaksud adalah pemungutan PPh Pasal 22, secara umum besarnya pungutan PPh Pasal 22 adalah 0,5% dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri, tidak termasuk PPN dan PPnBM, sesuai Pasal 8

Tanya-Jawab

Pelaporan Pajak Masukan yang Dibiayakan

Pertanyaan: Jika kami memiliki Faktur Pajak Masukan (FPM) tetapi memilih untuk membiayakannya, apakah FPM tersebut harus dilaporkan di Formulir B3 SPT PPN? Mohon dasar hukumnya dan konsekuensi pajaknya Jawaban:

Tanya-Jawab

Validasi PPh PHTB Lelang Tanpa Notaris

Pertanyaan: Saya ingin mengajukan validasi Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PHTB) untuk lelang. Namun, saya harus mengisi kolom identitas notaris, padahal proses lelang tidak melalui notaris, melainkan langsung ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan pengurusannya dilakukan secara mandiri. Mohon solusinya. Jawaban:

Tanya-Jawab

Membuat Billing untuk STP Keterlambatan SPT Tahunan

Pertanyaan: Saya mendapatkan STP karena keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan 2024. Untuk membuat e-billing-nya, saya harus pakai DJP Online atau Coretax ya? Jawaban: Untuk membuat kode billing atas Surat Tagihan Pajak (STP) karena keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan, Anda dapat melakukannya melalui akun Coretax. Berikut langkah-langkahnya: 1. Masuk

Tanya-Jawab

Biaya Operasional Kendaraan Pribadi Direktur

Tanya-Jawab

Prosedur Restitusi PPN Melalui Pemeriksaan

Pertanyaan: Untuk pengajuan restitusi PPN melalui pemeriksaan, dokumen apa saja yang perlu disiapkan? Dan berapa lama prosedur pemeriksaan hingga Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN terbit? Apakah pemeriksaan di PMK 15/2025 sekarang maksimal 5 bulan? Jawaban: Untuk pengajuan restitusi PPN yang melalui proses pemeriksaan, ada beberapa dokumen yang

Tanya-Jawab

Kode Faktur Pajak Penjualan Benih/Bibit

Pertanyaan: Berapa kode faktur pajak untuk penjualan benih atau bibit seperti padi, jagung, semangka, melon, cabai, dan terong? Jawaban: Benih dan/atau bibit dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis. Atas penyerahannya, BKP ini dibebaskan dari pengenaan Pajak

Tanya-Jawab

PPh Pegawai Tidak Tetap di akhir tahun

Pertanyaan: Jika ada pegawai tidak tetap yang dibayar tiap bulan, apakah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21-nya hanya sesuai Tarif Efektif Rata-rata (TER) saja? Atau nanti di akhir tahun ada perhitungan lagi seperti pegawai tetap? Jawaban: Untuk PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan, pemotongan pajaknya dihitung menggunakan

Tanya-Jawab

Kode Faktur Pajak transaksi ke WAPU non instansi

Pertanyaan: Apabila saya menerima transaksi dengan PT yang diberi fasilitas oleh pemerintah sebagai pemungut PPN. PT tersebut tetap meminta kami menerbitkan Faktur Pajak 030, padahal nilainya di bawah Rp10 juta. Apakah memang seperti itu ketentuannya? Jawaban: Tidak selalu. Jika lawan transaksi adalah Wajib Pajak Pemungut (WAPU) selain Instansi Pemerintah, dan

Tanya-Jawab

Pajak Subscription Fee Luar Negeri

Pertanyaan: Apakah tagihan subscription fee dari perusahaan luar negeri terutang PPN Jasa Luar Negeri (JLN) dan PPh Pasal 26? Peraturan mana yang mengaturnya? Jawaban: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dapat terutang atas subscription fee dari perusahaan luar negeri, tergantung pada sifat penghasilan tersebut. Pajak Pertambahan

Tanya-Jawab

Batalkan SSE yang sudah dibuat

SSE yang udah terbuat bisa di hapus. Tidak perlu nunggu dibayar dulu baru bisa dilakukan pembetulan Cara nya: 1. Ke konsep SPT, 2. Lalu ke bagian "status SPT" 3. Lalu pilih "menunggu pembayaran" 4. Lalu hapus SPT yang menunggu pembayaran 5. Perbaiki SPT dan buat SSE

Tanya-Jawab

Deposit Pajak Cukup, Tapi Opsi Pembayaran Tidak Muncul saat Lapor SPT

Pertanyaan: Saya punya deposit pajak yang cukup, tetapi saat melaporkan SPT, tidak ada menu pilihan pemindahbukuan atau membuat ID billing. Akibatnya, SPT menjadi "menunggu pembayaran". Mengapa ini terjadi?

Contoh Daftar Nominatif Natura & Kenikmatan

Paid-members only

Post

Contoh Daftar Nominatif Natura & Kenikmatan

Seri Natura & Kenikmatan

Tanya-Jawab

Pembayaran SPT di Hari Terakhir Deadline

Pertanyaan: Saya ingin bertanya soal Coretax. Apabila pembayaran SPT masih dilakukan di hari terakhir deadline, tapi sudah lewat jam buku bank. Apakah tetap masuk di tanggal tersebut atau dianggap masuk tanggal berikutnya sehingga jadi telat lapor dan bayar? Jawaban: Sesuai Pasal 102 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun

Tanya-Jawab

Ketentuan Pembuatan Faktur Pajak Gabungan

Pertanyaan: Saya ingin bertanya terkait ketentuan pembuatan Faktur Pajak Gabungan. Mohon untuk diperjelas apakah transaksi selama satu bulan atas customer yang sama itu hanya boleh dibuatkan 1 Faktur Pajak saja, atau sebenarnya boleh lebih dari 1 Faktur Pajak Gabungan? Jawaban: Berdasarkan Pasal 32 PER-11/PJ/2025, Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Infografis

Keterangan Kode Role Akses & Tata Cara Setting Role Akses

File yang dapat didownload: Keterangan Kode Role Akses & Tata Cara Setting Role AksesKeterangan Kode Role Akses & Tata Cara Setting Role Akses.pdf282 KBdownload-circle

Infografis

Penanggung Jawab, Impersonate dan Penambahan Role Akses WP Badan

File yang dapat didownload: BUKU - Penanggung Jawab, Impersonate dan Penambahan Role Akses WP BadanBUKU - Penanggung Jawab, Impersonate dan Penambahan Role Akses WP Badan.pdf4 MBdownload-circle

Reminder Bagi PKP yang baru terdaftar sejak Coretax

Paid-members only

Post

Reminder Bagi PKP yang baru terdaftar sejak Coretax

Tanya-Jawab

Solusi Kesalahan Tahun Pembayaran PPh Pasal 25

Pertanyaan: Pembayaran PPh Pasal 25 masa Mei dan Juni salah tahunnya. Yang seharusnya 2025 malah 2026. Bagaimana solusinya? Jawaban: Untuk mengatasi kesalahan tahun pajak pada pembayaran PPh Pasal 25 tersebut, Anda dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024.

Tanya-Jawab

LB karena aturan PPN Kendaraan Listrik 2025

Pertanyaan: Mengenai PMK-12/2025 soal mobil listrik, jika saya mengajukan pengembalian SPT Lebih Bayar (SPT LB) Juni 2024 di bulan Juli 2025, apakah saya bisa menggunakan aturan itu? Atau itu hanya untuk SPT tahun 2025 saja? Jawaban: Berdasarkan PMK-12/2025, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan untuk

Tanya-Jawab

PPh 23: Bayar Mei, Bukpot Mei

Pertanyaan: Misalnya, saya akan membuat PPh Pasal 23 Unifikasi. Nota sudah dibayar di bulan Mei, tetapi berkas baru diberikan ke bagian yang membuat bukti potong di bulan ini (Juli). Apakah pembuatan bukti potongnya bisa mengikuti masa Juli? Jawaban: Bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 harus dibuat sesuai dengan saat

Tanya-Jawab

PPN Penjualan Pasir Kuarsa

Pertanyaan: Apakah penjualan pasir gunung dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? Jawaban: Perlu diperjelas lebih lanjut mengenai jenis pasir yang dimaksud. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, terdapat jenis pasir tertentu yang termasuk dalam Barang Kena Pajak (BKP) strategis, yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Jika jenis pasir yang dimaksud

Paid-members only

Post

Contoh Kasus Natura & Kenikmatan

Seri Natura & Kenikmatan