Diskusi Pajak (Page 15)

Sign in Subscribe

Resume PMK 37 Tahun 2025 pajak marketplace

Resume PMK 37 Tahun 2025 pajak marketplace

Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut PPh serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan oleh Pihak Lain atas Penghasilan Pedagang Dalam Negeri via Marketplace/digital platform.

Bagaimana PPh 21 dan Membiayakan atas Reimburse Biaya Dokter

Reimbursement sebagai Tambahan Penghasilan dan PPh 21 Pertanyaan: Jika pegawai tetap melakukan reimburse biaya check up ke dokter, apakah itu merupakan tambahan penghasilan dan akan dipotong PPh 21? Jawaban: Secara umum, penggantian dalam bentuk uang (reimbursement) atas biaya pengobatan yang ditanggung terlebih dahulu oleh pegawai merupakan imbalan kerja dalam bentuk

Memilih Skema PPh untuk WP Badan Baru

Pertanyaan: Bagaimana cara mengecek apakah perusahaan terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) UMKM atau memilih PPh Umum, untuk WP Badan (PT) yang baru berdiri? Jawaban: Untuk menentukan apakah perusahaan termasuk WP dengan peredaran bruto tertentu (sering disebut PPh Final UMKM) atau dikenai PPh berdasarkan tarif umum, perusahaan harus memeriksa apakah telah

Status PKP Saat Pindah ke Batam

Pemindahan PKP ke Kantor Pajak Baru Pertanyaan: Kami memiliki perusahaan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan domisili di Jakarta dan berencana pindah ke Batam (wilayah Punggur). Apakah status PKP kami perlu dicabut atau tidak? Jawaban: Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) PER-7/PJ/2025, pemindahan Wajib Pajak yang juga berstatus PKP

Penetapan KPP oleh DJP: Jika Lokasi Pendaftaran Tak Jelas

Pasal 11 PER-7 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menetapkan KPP bagi Wajib Pajak dalam situasi tertentu, memastikan bahwa setiap Wajib Pajak memiliki KPP terdaftar yang jelas. Penetapan KPP Jika Lokasi Tidak Dapat Ditentukan (Pasal 11 ayat (1) & (2) PER-7 Tahun 2025) Jika tempat tinggal

Kapan Batas Waktu Anda Mendaftar NPWP?

Penting bagi setiap calon Wajib Pajak untuk mengetahui batas waktu pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). PER-7 Tahun 2025 menetapkan jangka waktu yang berbeda untuk setiap jenis Wajib Pajak. Batas Waktu Pendaftaran NPWP (Pasal 12 PER-7 Tahun 2025) Berikut adalah batas waktu pendaftaran NPWP berdasarkan jenis Wajib Pajak: * Wajib Pajak

Tempat Daftar NPWP: Di Mana Anda Harus Mendaftar?

Pasal 10 PER-7 Tahun 2025 menetapkan panduan jelas mengenai di mana berbagai jenis Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Penentuan ini didasarkan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya. Siapa Saja Wajib Pajak yang Wajib Mendaftar? (Pasal 10 ayat (1) PER-7 Tahun 2025) Wajib Pajak

Siapa Saja yang Menggunakan Nomor Identitas Perpajakan (NIP)?

Pasal 9 PER-7 Tahun 2025 merinci kriteria orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan Nomor Identitas Perpajakan (NIP), seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7. NIP ini berfungsi sebagai identitas perpajakan bagi mereka yang mungkin tidak wajib memiliki NPWP utama, namun tetap perlu tercatat dalam administrasi perpajakan. Kriteria Pengguna Nomor Identitas

Memahami Nomor Identitas Perpajakan (NIP): Selain NPWP, Siapa yang Perlu?

Pasal 7 PER-7 Tahun 2025 mengatur bagian penting dalam administrasi perpajakan dengan memperkenalkan Nomor Identitas Perpajakan (NIP). NIP ini berfungsi sebagai identitas dalam urusan pajak tertentu bagi pihak yang mungkin belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apa Itu Nomor Identitas Perpajakan? (Pasal 7 ayat (1) & (2) PER-7 Tahun

Fungsi Nomor Identitas Perpajakan (NIP): Untuk Apa NIP Digunakan?

Pasal 8 PER-7 Tahun 2025 secara spesifik membahas fungsi dari Nomor Identitas Perpajakan (NIP). NIP ini berperan sebagai identitas bagi orang pribadi atau badan untuk keperluan administrasi perpajakan tertentu. Administrasi Perpajakan yang Membutuhkan NIP Administrasi perpajakan tertentu yang dimaksud meliputi berbagai aktivitas, di antaranya: * Pemberian Akun Wajib Pajak: NIP digunakan

NPWP Baru: NIK Jadi Identitas Pajak Utama Anda

Bagian kesatu Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak PER 7 tahun 2025

Fungsi Utama NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bukan sekadar deretan angka, melainkan identitas penting yang memiliki banyak fungsi. Berdasarkan Pasal 3 PER-7 Tahun 2025, NPWP memiliki peran krusial dalam administrasi perpajakan dan bahkan di luar itu. Peran Utama NPWP dalam Perpajakan (Pasal 3 ayat (1) & (2) PER-7 Tahun 2025) NPWP adalah

Data Keluarga untuk Tujuan Pajak

Seri PER 7 Tahun 2025

Perlakuan PPN Masukan dari TikTok PTE Ltd

Tanya: Jika ada invoice biaya layanan platform yang diterbitkan TikTok PTE Ltd., apakah wajib di-input di dokumen lain pajak masukan? Apabila nominalnya kecil, apakah tidak apa-apa jika tidak di-input dan dianggap sebagai biaya saja? Jawab: Invoice biaya layanan dari TikTok PTE Ltd. termasuk dalam kategori dokumen lain yang dapat menjadi

Durasi Proses Pengajuan Pengurangan PPh Pasal 25

Tanya: Tanggal 18 Mei kami mengajukan pengurangan PPh Pasal 25 di Coretax. Prosesnya berapa hari, ya? Jawab: Jika Anda mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan KEP-537/PJ./2000, proses penyelesaian permohonan memiliki batas waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 7 KEP-537/PJ./2000, apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pembuatan Bukti Potong PPh 26 untuk TikTok PTE Ltd

Paid-members only

Pembuatan Bukti Potong PPh 26 untuk TikTok PTE Ltd

Tanya: Jika ada biaya komisi/layanan dari platform TikTok PTE Ltd., apakah wajib dibuatkan bukti potong (bupot)? Bagaimana cara pembuatan bupotnya? Karena di website TikTok mereka ada DGT dan COR, dan informasinya pajaknya 0%. Jawab: Untuk menentukan kewajiban pembuatan bukti potong dan besaran pajaknya, penting untuk memahami detail transaksi serta

Kerugian Entitas Anak: Pengurang Laba Fiskal?

Tanya: PT.A adalah parent company dari PT.B. Pada akhir tahun, PT.A mencatat kerugian entitas anak dalam Laporan Laba/Rugi (PT.A). Menurut aturan pajak, apakah kerugian dari entitas anak bisa mengurangi laba secara fiskal? Perusahaan induk memakai laporan konsolidasi. Jika ada laba, induk akan menerima bagian dari

Mengaktifkan Kembali NPWP yang Dihapuskan

Jika Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah dihapuskan, pada prinsipnya bisa diaktifkan kembali dalam kondisi tertentu. Mengacu pada Pasal 47 ayat (6) PER-7 Tahun 2025, Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pembenahan basis data administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan kondisi tertentu. Prosedur Teknis

Peralihan dari NPPN Pekerja Lepas ke Pajak UMKM 0,5%

Pertanyaan: * Saya saat ini adalah pekerja lepas menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Saya ingin beralih ke skema UMKM dengan tarif pajak omzet 0,5%. Bagaimana caranya? Jika peralihan dilakukan di pertengahan tahun, bagaimana cara mengisi SPT Tahunan? Jawaban: * Peralihan ke Skema Pajak UMKM 0,5%: * Verifikasi Pemenuhan Syarat: Pastikan

Penjelasan Singkat: Permintaan Suket Non-PKP oleh Badan di Coretax

Secara ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tidak terdapat prosedur standar atau resmi mengenai penerbitan surat pernyataan atau keterangan Wajib Pajak Non-Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP). Oleh karena itu, jika badan Anda membutuhkan surat keterangan Non-PKP, disarankan untuk melakukan konfirmasi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat badan Anda

PPN Atas Security Deposit

PPN Atas Security Deposit

Tanya: Kami melakukan transaksi pembelian barang. Vendor mewajibkan kami membayarkan security deposit yang kemudian akan digunakan sebagai pembayaran saat dilakukan pembelian. Apakah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baru terutang saat pembelian dilakukan atau pada saat pembayaran security deposit? Jawab: PPN terutang pada saat pembayaran security deposit tersebut. Saat Terutangnya PPN Berdasarkan

Pesangon Istri dengan NPWP Gabung

Pertanyaan: NPWP istri gabung dengan suami dan bekerja pada satu pemberi kerja. Istri berhenti bekerja dan menerima pesangon. Istri mendapatkan bukti potong 1721-A1 (gaji/tunjangan) dan 1721-VII (pesangon) dari pemberi kerja yang sama. Bagaimana cara pelaporan penghasilan istri tersebut di SPT Tahunan suami? Apakah dipisah antara penghasilan gaji/tunjangan (1721-A1)

Panduan Singkat: Penggunaan e-Faktur Desktop dengan Tarif PPN 12%

Jika Anda menerima Faktur Pajak dari rekanan yang dibuat melalui aplikasi e-Faktur Desktop (aplikasi lama) dengan tarif PPN 11%, ikuti panduan penyesuaian pengisian DPP dan PPN secara manual berikut (sesuai PMK-131/2024 dan PMK-11/2025): 1. Isi Detail Faktur: Isi Harga Satuan, Jumlah Barang, dan Harga Total sesuai transaksi sebenarnya.

Solusi Perbedaan Kuantitas FP DP dan FP Pelunasan

Pertanyaan: * Saya sudah membuat Faktur Pajak (FP) Uang Muka (DP). Ketika akan membuat FP Pelunasan, kuantitas barang/jasa berubah tidak seperti yang tercantum di FP DP, sehingga harga total juga berbeda. Namun, FP Pelunasan sudah otomatis terhitung. Bagaimana solusinya? Jawaban: * Pemahaman Teknis Pembuatan FP Termin: * FP Uang Muka (DP): * Ceklis

SPT Tahunan Lebih Bayar yang Seharusnya Nihil?

SPT Tahunan Lebih Bayar yang Seharusnya Nihil?

SPT Tahunan Lebih Bayar yang Seharusnya Nihil? Jika SPT Tahunanmu menunjukkan status Lebih Bayar, padahal seharusnya Nihil karena TER, jangan khawatir! Pastikan data yang diinput sudah sesuai, dan simak panduan solusinya di infografis berikut. Untuk itulah lakukan langkah berikut agar SPT Tahunan menjadi nihil.