Diskusi Pajak (Page 16)

Sign in Subscribe

Pajak Masukan di akun pembeli melalui Coretax

Pajak Masukan di akun pembeli melalui Coretax

ingin melihat Pajak Masukan di akun pembeli melalui Coretax? Ikuti langkah-langkahnya di infografis berikut dan pastikan data transaksi sesuai agar Pajak Masukan dapat ditampilkan dengan lancar.

Lupa EFIN untuk lapor SPT Tahunan

Lupa EFIN untuk lapor SPT Tahunan

Lupa EFIN? Tenang, Cek Info Ini Jika #KawanPajak, lupa EFIN untuk lapor SPT Tahunan Tahun Pajak 2024, #KawanPajak bisa mengikuti panduan di yang ada di infografis ini. Untuk informasi lebih lanjut, #KawanPajak dapat menghubungi Kring Pajak di 1500200 atau @kring_pajak atau Kantor Pajak terdaftar.

Salah Tahun Saat Setor PPh Pasal 25: Tidak Bisa PBK, Ajukan Restitusi!

Salah Tahun Saat Setor PPh Pasal 25: Tidak Bisa PBK, Ajukan Restitusi!

Jika melakukan setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 masa namun terjadi kesalahan penulisan tahun pajak, misalnya seharusnya tahun 2025 tetapi tertulis 2026, setoran tersebut tidak bisa diajukan Pemindahbukuan (Pbk). Mengapa Tidak Bisa Pbk? Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 juga dianggap sebagai penyampaian SPT Masa PPh 25. Berdasarkan ketentuan terbaru, Pasal

Realisasi Belanja DJP

Realisasi Belanja DJP

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu triwulan II tahun 2025 telah dipublikasikan. Simak tautan berikut https://pajak.go.id/id/realisasi-belanja

fitur tombol posting SPT pada Coretax DJP

fitur tombol posting SPT pada Coretax DJP

finalisasi SPT Masa PPN makin praktis dan akurat! Dengan fitur tombol posting SPT pada Coretax DJP, pengkinian data faktur jadi lebih mudah, serta membantu Wajib Pajak PKP meningkatkan akurasi pelaporan SPT Masa PPN.

Keterangan tambahan biling deposit di Coretax DJP

Keterangan tambahan biling deposit di Coretax DJP

kini ada keterangan tambahan saat membuat kode billing deposit di Coretax DJP! Keterangan ini berfungsi sebagai informasi mengenai penggunaan deposit, tanpa mengikatnya pada jenis pajak tertentu. Dengan fitur ini, Wajib Pajak bisa lebih mudah mengelola deposit pajaknya secara fleksibel. Simak selengkapnya pada infografis berikut!

Pajak atas permainan padel

Pajak atas permainan padel

Main padel kena pajak? Iya, tapi pajak daerah! #KawanPajak, penyewa lapangan padel dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10%. Pajak ini dipungut oleh penyedia jasa dan disetorkan ke Kas Daerah, sesuai UU HKPD 1/2022.

Top up Mesin Teraan Digital

Top up Mesin Teraan Digital

top up Mesin Teraan Digital kini lebih mudah! Pastikan beberapa hal berikut saat melakukan top up melalui Coretax DJP di menu Layanan Administrasi agar proses berjalan lancar. Simak langkah-langkahnya pada infografis berikut! Untuk melalukan topup deposit mesin teraan meterai digital pada menu Layanan Wajib Pajak, pilih Layanan Administrasi pada http:

Pajak atas THR

Menghitung pajak atas THR dengan simpel dan ga ribet! Simak penjelasan berikut. menghitung pajak atas THR itu simpel dan nggak ribet! Cukup gunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) lalu kalikan dengan penghasilan bruto bulan tersebut. Berikut contoh perhitungannya.

Angkutan Darat Plat Kuning: Wajib PKP Jika Omzet di Atas Rp 4,8 M?

Seorang AR mungkin berpendapat tidak perlu PKP, namun mari kita lihat ketentuan pajaknya.

PPh Pasal 23: Saat Pemotongan dan Terutang

Pertanyaan: Apakah PPh Pasal 23 mengikuti bulan invoice atau bulan tagihan dibayarkan? Sebagai contoh, invoice diterbitkan bulan Januari, namun pembayaran dilakukan bulan Februari. Jawaban: Untuk pembuatan bukti potong PPh Pasal 23, mengacu pada "saat pemotongan" sesuai ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2010. Saat

PPN & PPh untuk Sponsorship: Penjelasan dan Solusi

PPN & PPh untuk Sponsorship: Penjelasan dan Solusi

Ketika perusahaan sudah berstatus PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan menerima sponsorship untuk sebuah acara dengan benefit seperti pemasangan logo dan booth, ada kewajiban perpajakan yang perlu diperhatikan, baik dari sisi PPN maupun PPh. PPN untuk Sponsorship Jasa pemasangan atau penayangan iklan dan/atau jasa lainnya dalam rangka kegiatan pemasaran dengan

Jasa Inspeksi dan Pemotongan PPh Pasal 23

Jasa Inspeksi dan Pemotongan PPh Pasal 23

Jasa inspeksi dapat dipotong PPh Pasal 23 jika memenuhi kriteria sebagai "jasa lain" yang menjadi objek PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 dikenakan atas imbalan sehubungan dengan beberapa jenis jasa, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang tidak termasuk objek PPh Pasal

Aktivasi Akun Coretax DJP

apakah sudah aktivasi akun Coretax DJP? Yuks, siapkan diri untuk pelaporan SPT Tahunan PPh 2025 yang akan dilakukan melalui Coretax DJP. Aktivasi akun cukup mudah, terutama bagi kamu yang sudah punya NPWP 16 digit dan akun DJP Online. Berikut ini langkah aktivasi akun wajib pajak, mulai dari akses laman http:

Suami Istri Bekerja, Lapor SPTnya bagaimana?

Paid-members only

Suami Istri Bekerja, Lapor SPTnya bagaimana?

Pertanyaan NPWP saya dan istri gabung. Istri kartap dan resign bln 10 kemarin dengan penghasilan bruto 38 juta dan sudah ada bukpot 1721 - A1, bulan 11 dapat bukpot 1721 - VI kode 21-100-11. Saya kartap dgn penghasilan bruto 44 juta. Lapor SPT pribadi nya bagaimana ya min? Jawaban Karena

Istri Kerja Lebih dari Satu Pemberi Kerja (NPWP Gabung Suami)

Panduan Singkat Pelaporan SPT OP Istri Kerja Lebih dari Satu Pemberi Kerja (NPWP Gabung Suami): * Penghasilan Istri Digabung Suami: Sesuai Lampiran PER-36/PJ/2015, seluruh penghasilan istri yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja dalam satu tahun pajak (dengan NPWP gabung suami) digabungkan dengan penghasilan suami dalam SPT Tahunan

SSP Wapu

Pertanyaan: Dulu, saat era eFaktur, untuk setiap faktur pajak dengan kode 030 (Wajib Pungut PPN) di mana PPN dibayarkan oleh WAPU, kami menerima SSP sebagai bukti pembayaran PPN tersebut. Bagaimana dengan Coretax, apakah bukti SSP ini sudah tidak ada lagi? Jawaban: * Untuk transaksi yang dilakukan pada tahun 2025 dengan pemungut

Mengaktifkan NPWP Non-Efektif & Akses Layanan Pajak

Tanya: Saya dulu bikin NPWP di ereg.pajak.go.id. Kalau sekarang mau ke DJP Online atau coretax, bisa pakai akun itu atau harus daftar baru? Lalu, bagaimana cara aktifkan NPWP saya yang statusnya Non-Efektif (NE)? Jawab: Akun yang dibuat di ereg.pajak.go.id saat pendaftaran NPWP tidak bisa

PPN atas transaksi Instansi Pemerintah ke Non-PKP

Pasal 126 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 mengatur kewajiban Instansi Pemerintah (IP) terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saat bertransaksi dengan pengusaha yang bukan Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP). Kewajiban Pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah Saat Instansi Pemerintah memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)

Penerbitan Faktur Pajak Penjualan Minyak Goreng

Penerbitan Faktur Pajak Penjualan Minyak Goreng

Tanya: Saya PT yang sudah PKP dan menjual minyak goreng kemasan. Jika itu Minyakita, apakah PPN-nya ditanggung pemerintah (Faktur Pajak 070)? Jawab: Saat ini, belum ada ketentuan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan Minyakita. Jadi, ketentuan PPN yang berlaku adalah ketentuan umum. Anda wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan kode transaksi

Pembuatan Bukti Potong PPh Sewa Kendaraan dan Bangunan

Jika ada transaksi sewa kendaraan atau bangunan yang sudah berjalan dari Januari hingga Mei 2025, namun surat perjanjian baru dibuat pada Mei 2025, muncul pertanyaan mengenai kapan bukti potong (bupot) PPh harus dibuat. PPh Pasal 23 (Sewa Kendaraan) Untuk pemotongan PPh Pasal 23 (yang umumnya berlaku untuk sewa kendaraan, kecuali

Mengajukan Perubahan Tahun Buku via Coretax

Mengajukan Perubahan Tahun Buku via Coretax

Mengajukan perubahan tahun buku kini bisa dilakukan secara online, salah satunya melalui akun Coretax Wajib Pajak. Proses ini menyederhanakan administrasi bagi Wajib Pajak yang ingin mengubah periode pembukuannya. Langkah Pengajuan Perubahan Tahun Buku Untuk mengajukan permohonan perubahan tahun buku di Coretax, ikuti langkah-langkah berikut: 1. Login ke akun Coretax Wajib

Sewa Apartemen di Australia untuk WPDN: Kredit Pajak PPh Pasal 24

PPh Konstruksi: Perhitungan Tarif dari Nilai Kontrak Keseluruhan

P3B Indonesia-Australia: Pajak Atas Real Property

P3B Indonesia-Australia: Pajak Atas Real Property

Merujuk pada Pasal 6 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Australia, apakah Indonesia tetap berhak mengenakan pajak atas penghasilan dari real property yang berada di wilayahnya? Ya, Indonesia tetap berhak mengenakan pajak atas penghasilan dari real property yang berada di Indonesia. Penjelasan Berdasarkan Pasal 6 P3B 1. Pasal