Layanan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif Kota Makassar
Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Nonaktif dapat diaktifkan kembali oleh Kepala KPP, baik berdasarkan permohonan WP sendiri maupun s
More issues
Peraturan Terkait Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri
Berikut adalah ringkasan dari dokumen Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2025 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan
Cara Mengatasi Status Anggota Keluarga Tidak Valid di Coretax DJP
Status anggota keluarga tidak valid di akun coretax sering terjadi karena NIK belum terdaftar atau dipadankan dengan benar di sistem Coretax
Jenis-jenis SPT Masa PPN yang diatur dalam konteks administrasi perpajakan yang baru
Kerangka PER-11/PJ/2025 dan peraturan terkait (PMK 81 Tahun 2024), mengidentifikasi beberapa jenis SPT Masa PPN, yang disesuaikan dengan kat
Konsultasi Layanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kota Samarinda
Layanan konsultasi pengukuhan PKP di Samarinda terintegrasi Coretax DJP memudahkan UMKM dan pengusaha memenuhi omzet Rp4,8 miliar/tahun sesuai PER-7/PJ/2025
Konsultasi Layanan Aktivasi NIK sebagai NPWP, Kode Otorisasi DJP dan Sertifikat Elektronik untuk Kabupaten Tegal & Sekitarnya
Layanan konsultasi aktivasi NIK sebagai NPWP di Kabupaten Tegal & sekitarnya kini terintegrasi dengan Coretax DJP, memudahkan pemadanan
Konsultasi Layanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kabupaten Tegal
Layanan konsultasi pengukuhan PKP di Kabupaten Tegal terintegrasi Coretax DJP memudahkan UMKM dan pengusaha memenuhi omzet Rp4,8 miliar/tahun sesuai PER-7/PJ/2025
Cara Benar Paham Pembetulan (diisi jika status SPT adalah pembetulan) WP OP UMKM
F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)
Perbedaan Status Bukti Potong di XML Bupot A1(Full Year, Partial Year, Annualized)
Tahun pajak 2025 sudah hampir selesai, saatnya rekap gaji pegawai dan menyiapkan Bupot A1 via impor XML di Coretax, termasuk memahami perbedaan status Bukti Potong: Full Year, Partial Year, dan Annualized agar tidak salah pilih.
Cara Benar Paham PPh Kurang/Lebih Bayar WP OP UMKM
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR