Konsultasi Layanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kabupaten Tegal Layanan konsultasi pengukuhan PKP di Kabupaten Tegal terintegrasi Coretax DJP memudahkan UMKM dan pengusaha memenuhi omzet Rp4,8 miliar/tahun sesuai PER-7/PJ/2025
Cara Benar Paham Pembetulan (diisi jika status SPT adalah pembetulan) WP OP UMKM F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)
Perbedaan Status Bukti Potong di XML Bupot A1(Full Year, Partial Year, Annualized) Tahun pajak 2025 sudah hampir selesai, saatnya rekap gaji pegawai dan menyiapkan Bupot A1 via impor XML di Coretax, termasuk memahami perbedaan status Bukti Potong: Full Year, Partial Year, dan Annualized agar tidak salah pilih.
Kebijakan Pajak terkait Bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat 1. Penetapan Keadaan Kahar (Force Majeure): * Menetapkan keadaan darurat bencana alam (banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gempa
Konsultasi Layanan Aktivasi NIK sebagai NPWP, Kode Otorisasi DJP dan Sertifikat Elektronik untuk Kota Samarinda Layanan konsultasi aktivasi NIK sebagai NPWP di Samarinda kini terintegrasi dengan Coretax DJP, memudahkan pemadanan NIK 16 digit, pengajuan
Penentuan SPDN dan SPLN DASAR HUKUM 1. Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) (berlaku sejak 31 Maret 2023 - Perubahan Keempat atas UU PPh - Cipta Kerja)tang
Sharing File Probis Pengelolaan SPT.pdf Dokumen ini menjelaskan Proses Bisnis Pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam rangka Reformasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (
Surat Kuasa Khusus Dasar Hukum Surat Kuasa Khusus Pajak: UU 28/2007, PP 74/2011, dan PMK-229/2014 PEMBARUAN PENTING (2025): Artikel ini mengacu pada PMK-229/P