Perbedaan Estimasi Waktu Pengerjaan di PJKEK dan Kontrak Kerjasama
Estimasi waktu di PJKEK beda sama kontrak? 📝 Hati-hati! Ini bisa jadi masalah sama Bea Cukai di KEK. Potensi audit & sanksi. Baiknya langsung konfirmasi ke Bravo Bea Cukai 1500225.
Terbaru
Latest
Ekspor jasa mobile service berupa SMS
❓ Pertanyaan:
Saya melakukan purchase order (PO) dari Jepang untuk menyediakan jasa mobile service berupa SMS. Penerima SMS (end user) berada di Singapura. Apakah penyerahan jasa ini termasuk kategori ekspor jasa sehingga dikenakan PPN 0%?
✅ Jawaban:
Untuk menentukan apakah penyerahan jasa SMS ini termasuk ekspor jasa yang dikenakan PPN 0%, perlu
Tata cara Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Sektor Perdagangan Sistem Coretax
Panduan lengkap pelaporan SPT Tahunan PPh Badan sektor perdagangan di Coretax, dari pengisian formulir hingga unggah laporan keuangan.
PKP untuk Pedagang Cenderamata: Wajib atau Pilihan bagi Pengusaha dengan Omzet di Atas Rp4,8 Miliar?
Pedagang cenderamata yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) dengan omzet Rp1 miliar dan memiliki usaha utama Barang Tidak Kena Pajak (BTKP) Rp4,8 miliar, tetap bisa terkena kewajiban PKP. Artikel ini membahas batasan Pengusaha Kecil Rp4,8 miliar dan ketentuan PKP menurut PMK 164/2023 dan PMK 197/2013.
Tata cara Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Sektor Jasa Sistem Coretax
Perubahan SPT Tahunan PPh Badan pada Sistem Coretax:
* Pengisian SPT dimulai dari Induk SPT, dengan jumlah lampiran yang harus diisi bergantung pada isian/pilihan jawaban di Induk SPT.
* Lampiran yang otomatis muncul adalah Lampiran "L2" (Daftar Kepemilikan) dan Lampiran "L-11B" (Perhitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan
Penentuan PPh Kontraktor ke Mandor atas Jasa Konstruksi
Penentuan jenis pemotongan pajak (PPh Pasal 21 atau PPh Final Pasal 4 ayat (2)) atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Kontraktor kepada mandor dan tukang sangat bergantung pada klasifikasi substansi jasa yang diberikan.
Jika pembayaran upah pekerjaan membangun tersebut diklasifikasikan sebagai pemanfaatan jasa yang termasuk dalam lingkup usaha jasa konstruksi,
Kompensasi PPh 21/26 Pembetulan SPT Tidak Urut
Prinsip regulasi ini menegaskan bahwa kelebihan pembayaran tersebut dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya tanpa keharusan untuk dilakukan secara berurutan.