Subscription Fee dari Luar Negeri: PPN JLN dan PPh 26

tentang software langganan seperti microsoft, zoom, adobe

Resume PMK 37 Tahun 2025 pajak marketplace

Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut PPh serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan oleh Pihak Lain atas Penghasilan Pedagang Dalam Negeri via Marketplace/digital platform.

Bagaimana PPh 21 dan Membiayakan atas Reimburse Biaya Dokter

Reimbursement sebagai Tambahan Penghasilan dan PPh 21 Pertanyaan: Jika pegawai tetap melakukan reimburse biaya check up ke dokter, apakah itu merupakan tambahan penghasilan dan akan dipotong

Memilih Skema PPh untuk WP Badan Baru

Pertanyaan: Bagaimana cara mengecek apakah perusahaan terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) UMKM atau memilih PPh Umum, untuk WP Badan (PT) yang baru berdiri? Jawaban: Untuk menentukan

Status PKP Saat Pindah ke Batam

Pemindahan PKP ke Kantor Pajak Baru Pertanyaan: Kami memiliki perusahaan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan domisili di Jakarta dan berencana pindah ke Batam (wilayah Punggur)

Penetapan KPP oleh DJP: Jika Lokasi Pendaftaran Tak Jelas

Pasal 11 PER-7 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menetapkan KPP bagi Wajib Pajak dalam situasi tertentu, memastikan bahwa setiap Wajib Pajak

Kapan Batas Waktu Anda Mendaftar NPWP?

Penting bagi setiap calon Wajib Pajak untuk mengetahui batas waktu pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). PER-7 Tahun 2025 menetapkan jangka waktu yang berbeda untuk setiap

Tempat Daftar NPWP: Di Mana Anda Harus Mendaftar?

Pasal 10 PER-7 Tahun 2025 menetapkan panduan jelas mengenai di mana berbagai jenis Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Penentuan ini didasarkan pada lokasi

Siapa Saja yang Menggunakan Nomor Identitas Perpajakan (NIP)?

Pasal 9 PER-7 Tahun 2025 merinci kriteria orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan Nomor Identitas Perpajakan (NIP), seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7. NIP ini

Memahami Nomor Identitas Perpajakan (NIP): Selain NPWP, Siapa yang Perlu?

Pasal 7 PER-7 Tahun 2025 mengatur bagian penting dalam administrasi perpajakan dengan memperkenalkan Nomor Identitas Perpajakan (NIP). NIP ini berfungsi sebagai identitas dalam urusan pajak tertentu