Masuk

Terbaru

Latest

PPh 22 untuk UMKM PP 55/2022: Pembetulan & Pengembalian Pajak
Tanya-Jawab

PPh 22 untuk UMKM PP 55/2022: Pembetulan & Pengembalian Pajak

❓ Pertanyaan: Apabila Wajib Pajak menerima Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian bahan hasil perkebunan, sementara Wajib Pajak tersebut menggunakan fasilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tarif 0,5%, apakah PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan ke pembayaran PPh Final UMKM? ✅ Jawaban: Apabila transaksi yang dimaksud
Tanya-Jawab

PAS Final: Masih Berlaku?

❓ Pertanyaan: Apakah ketentuan mengenai Pengampunan Pajak (PAS) Final masih berlaku? ✅ Jawaban: Hingga saat ini, ketentuan mengenai PAS Final masih berlaku. Rincian lengkap terkait PAS Final dapat ditemukan pada * Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017, * Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 stdtd Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/
Empat kategori Wajib Pajak
Artikels

Empat kategori Wajib Pajak

Ada 4 kategori Wajib Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah subjek pajak yang memiliki persyaratan subjektif (orangnya) dan objektif (menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan melakukan pemotongan/pemungutan pajak) sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. WP OP wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya
Ekspor Jasa Kena Pajak 2025

Ekspor Jasa Kena Pajak 2025

Apa yang dimaksud dengan Ekspor Jasa Kena Pajak? Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean (wilayah Indonesia) untuk dimanfaatkan oleh penerima ekspor di luar Daerah Pabean. 1. Jasa Kena Pajak (JKP) JKP adalah jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Definisi Daerah Pabean
Artikels

Definisi Daerah Pabean

Daerah Pabean adalah "Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan." [Pasal 1 angka 114 dari PMK 81 Tahun 2024] 1.