Masuk

Terbaru

Latest

Tanya-Jawab

Permohonan Pengurangan Sanksi Ditolak

Pertanyaan: Jika pengajuan pengurangan sanksi administrasi ditolak, apakah dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi? Jawaban: Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi meskipun permohonan sebelumnya ditolak. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), permohonan ini dapat diajukan
Tanya-Jawab

NITKU Cabang PPh Unifikasi

Pertanyaan: Untuk pembuatan bukti potong PPh unifikasi, apakah transaksi yang dilakukan di cabang menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) cabang, mengingat status kami adalah Wajib Pajak Madya yang kewajiban pajaknya terpusat? Jawaban: Dalam pembuatan bukti potong unifikasi, apabila transaksi dilakukan melalui cabang, dapat menggunakan NITKU cabang. Pemotong pajak memiliki
Tanya-Jawab

Pengajuan Permohonan Pengurangan/Penghapusan STP PPN

Pertanyaan: Bagaimana cara mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), apakah melalui loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau dapat melalui Coretax? Mohon informasinya juga mengenai persyaratan yang diperlukan. Jawaban: Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP dapat diajukan melalui beberapa cara: 1. Secara
Tanya-Jawab

Retur Pajak Masukan Lintas Masa Pajak

Pertanyaan: Jika kami ingin mengembalikan Faktur Pajak Masukan (PM) dari Masa Pajak April pada Masa Pajak Agustus, apakah kami harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN April? Jawaban: Tidak, Anda tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN April. Jika barang diserahkan di Masa Pajak April dan kemudian dikembalikan di Masa Pajak
Tanya-Jawab

Pajak Penghasilan atas Bagi Hasil dari Pinjaman

Pertanyaan: PT A memberikan pinjaman kepada Tuan B. Pada akhirnya, PT A mendapat bagi hasil dari pekerjaan tersebut. Atas bagi hasil ini, apakah dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%? Bagaimana PT A melaporkan PPh 23 tersebut, mengingat Tuan B sebagai orang pribadi tidak memiliki kewajiban memotong PPh 23? Jawaban: Berdasarkan
Tanya-Jawab

Kode Objek Pajak Sewa Alat

Pertanyaan: Berapa kode objek pajak untuk "Rental alat analisa gas buang engine"? Jawaban: Kode objek pajak untuk "Rental alat analisa gas buang engine" adalah 24-100-02. Kode ini digunakan untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang tidak