Masuk

Terbaru

Latest

Tanya-Jawab

Faktur Pajak Penjualan Minyak Goreng dan Margarin

Pertanyaan: Apakah penjualan minyak goreng kelapa sawit dan margarin berlaku DPP 11/12? Kode faktur pajaknya berapa? Jika penjualan kedua item tersebut ke PKP di Kota Batam, kodenya berapa? Jawaban: Penjualan Normal Penjualan Barang Kena Pajak (BKP) yang tidak termasuk barang mewah, seperti minyak goreng kelapa sawit dan margarin, menggunakan
Perlakuan Pajak Donasi (CSR) untuk Yayasan Sosial
Tanya-Jawab

Perlakuan Pajak Donasi (CSR) untuk Yayasan Sosial

Pertanyaan: Suatu instansi ingin berdonasi ke yayasan sosial, tetapi tidak bisa menggunakan istilah "donasi". Mereka harus menamainya "CSR" (Corporate Social Responsibility) dan menerbitkan bukti potong PPh 23. Apakah ini sudah benar? Jawaban: Perlu dipastikan terlebih dahulu apakah dana CSR tersebut termasuk sumbangan, bantuan, atau bentuk lain
Tanya-Jawab

Pemotongan PPh Sewa Apartemen ke Orang Pribadi

Pertanyaan: Jika kami sebagai pengelola apartemen menyewakan unit kepada Orang Pribadi (OP), apakah OP tersebut wajib membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2)? Kalau tidak, apakah kami yang harus membuat bukti potong sendiri, atau bagaimana caranya? Jawaban: Jika penyewa bangunan adalah Orang Pribadi (OP), maka OP tersebut tidak wajib
Tanya-Jawab

PPh Pasal 22 untuk Perusahaan Asuransi di E-commerce (PMK-37/2025)

Pertanyaan: Pada PMK-37 Tahun 2025 disebutkan Pedagang/Merchant atau orang pribadi. Bagaimana dengan perusahaan asuransi yang melekat pada produk kami ke penjualan platform e-commerce? Apakah ini berarti dianggap final bagi perusahaan asuransi? Jawaban: Jawaban: Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PMK-37 Tahun 2025, yang termasuk dalam kategori Pedagang Dalam Negeri adalah
Tanya-Jawab

PPh Pasal 22 UMKM di Marketplace: Bebas Pungutan?

Pertanyaan: Apakah pelaku usaha UMKM via marketplace bisa bebas dari pemungutan pajak unifikasi? Jawaban: Jika yang dimaksud adalah pemungutan PPh Pasal 22, secara umum besarnya pungutan PPh Pasal 22 adalah 0,5% dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri, tidak termasuk PPN dan PPnBM, sesuai Pasal 8
Tanya-Jawab

Validasi PPh PHTB Lelang Tanpa Notaris

Pertanyaan: Saya ingin mengajukan validasi Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PHTB) untuk lelang. Namun, saya harus mengisi kolom identitas notaris, padahal proses lelang tidak melalui notaris, melainkan langsung ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan pengurusannya dilakukan secara mandiri. Mohon solusinya. Jawaban: