Masuk

Terbaru

Latest

Tanya-Jawab

Membuat Billing untuk STP Keterlambatan SPT Tahunan

Pertanyaan: Saya mendapatkan STP karena keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan 2024. Untuk membuat e-billing-nya, saya harus pakai DJP Online atau Coretax ya? Jawaban: Untuk membuat kode billing atas Surat Tagihan Pajak (STP) karena keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan, Anda dapat melakukannya melalui akun Coretax. Berikut langkah-langkahnya: 1. Masuk
Tanya-Jawab

Prosedur Restitusi PPN Melalui Pemeriksaan

Pertanyaan: Untuk pengajuan restitusi PPN melalui pemeriksaan, dokumen apa saja yang perlu disiapkan? Dan berapa lama prosedur pemeriksaan hingga Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN terbit? Apakah pemeriksaan di PMK 15/2025 sekarang maksimal 5 bulan? Jawaban: Untuk pengajuan restitusi PPN yang melalui proses pemeriksaan, ada beberapa dokumen yang
Tanya-Jawab

Kode Faktur Pajak Penjualan Benih/Bibit

Pertanyaan: Berapa kode faktur pajak untuk penjualan benih atau bibit seperti padi, jagung, semangka, melon, cabai, dan terong? Jawaban: Benih dan/atau bibit dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis. Atas penyerahannya, BKP ini dibebaskan dari pengenaan Pajak
Tanya-Jawab

PPh Pegawai Tidak Tetap di akhir tahun

Pertanyaan: Jika ada pegawai tidak tetap yang dibayar tiap bulan, apakah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21-nya hanya sesuai Tarif Efektif Rata-rata (TER) saja? Atau nanti di akhir tahun ada perhitungan lagi seperti pegawai tetap? Jawaban: Untuk PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan, pemotongan pajaknya dihitung menggunakan
Tanya-Jawab

Kode Faktur Pajak transaksi ke WAPU non instansi

Pertanyaan: Apabila saya menerima transaksi dengan PT yang diberi fasilitas oleh pemerintah sebagai pemungut PPN. PT tersebut tetap meminta kami menerbitkan Faktur Pajak 030, padahal nilainya di bawah Rp10 juta. Apakah memang seperti itu ketentuannya? Jawaban: Tidak selalu. Jika lawan transaksi adalah Wajib Pajak Pemungut (WAPU) selain Instansi Pemerintah, dan
Tanya-Jawab

Pajak Subscription Fee Luar Negeri

Pertanyaan: Apakah tagihan subscription fee dari perusahaan luar negeri terutang PPN Jasa Luar Negeri (JLN) dan PPh Pasal 26? Peraturan mana yang mengaturnya? Jawaban: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dapat terutang atas subscription fee dari perusahaan luar negeri, tergantung pada sifat penghasilan tersebut. Pajak Pertambahan