Peraturan - Diskusi Pajak (Page 7)

Peraturan

Memahami Nomor Identitas Perpajakan (NIP): Selain NPWP, Siapa yang Perlu?

Pasal 7 PER-7 Tahun 2025 mengatur bagian penting dalam administrasi perpajakan dengan memperkenalkan Nomor Identitas Perpajakan (NIP). NIP ini berfungsi sebagai identitas dalam urusan pajak tertentu bagi pihak yang mungkin belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apa Itu Nomor Identitas Perpajakan? (Pasal 7 ayat (1) & (2) PER-7 Tahun

Peraturan

NPWP Baru: NIK Jadi Identitas Pajak Utama Anda

Bagian kesatu Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak PER 7 tahun 2025

Peraturan

Fungsi Utama NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bukan sekadar deretan angka, melainkan identitas penting yang memiliki banyak fungsi. Berdasarkan Pasal 3 PER-7 Tahun 2025, NPWP memiliki peran krusial dalam administrasi perpajakan dan bahkan di luar itu. Peran Utama NPWP dalam Perpajakan (Pasal 3 ayat (1) & (2) PER-7 Tahun 2025) NPWP adalah

Peraturan

Data Keluarga untuk Tujuan Pajak

Seri PER 7 Tahun 2025

Peraturan

PPN atas transaksi Instansi Pemerintah ke Non-PKP

Pasal 126 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 mengatur kewajiban Instansi Pemerintah (IP) terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saat bertransaksi dengan pengusaha yang bukan Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP). Kewajiban Pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah Saat Instansi Pemerintah memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)

Peraturan

Rencana Penunjukan Marketplace sebagai Pemungut PPh Pasal 22 atas Transaksi Penjualan Barang oleh Merchant dengan Mekanisme PMSE

Selama ini, pedagang online wajib bayar PPh secara mandiri. Ke depan, pajak akan dipungut otomatis oleh marketplace saat transaksi terjadi. Tujuannya? Menyederhanakan proses, meningkatkan kepatuhan, dan menciptakan keadilan antar pelaku usaha.

Peraturan

Fungsi SPT Masa PPN: Pertanggungjawaban dan Pelaporan

seri PER 11 tahun 2025, Ketentuan Umum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai