PPh Lebih Bayar yang Tidak Dapat Dikembalikan
seri PER 11 tahun 2025
Memahami Sanksi Tidak Menyampaikan SPT dengan Benar
seri PER 11 tahun 2025
PMK Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran
PMK penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah 2025
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah selama tahun anggaran 2025.
Berikut adalah rangkuman poin-poin penting dari peraturan:
1. Menimbang kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui insentif PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan
Peraturan Menteri Keuangan Pemeriksaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak merangkum berbagai aspek pemeriksaan pajak yang meliputi:
1. Kepentingan Hukum: Penyederhanaan dan pengaturan kembali pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepastian hukum.
2. Kewenangan Pemeriksaan: Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Tipe Pemeriksaan:
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025
Rangkuman dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025:
1. Pengantar: Peraturan ini mengatur petunjuk pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, serta rincian jenis, dokumen, dan saluran untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Ketentuan Umum:
* Definisi dari
Aturan Pembulatan Angka dalam Dokumen Perpajakan
seri PER 11 tahun 2025